DPRD DKI Minta Pemasangan CCTV di Jakarta Harus Terencana, Bukan Sekadar Tambah Titik

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 16 Mei 2025
DPRD DKI Minta Pemasangan CCTV di Jakarta Harus Terencana, Bukan Sekadar Tambah Titik

Ilustrasi CCTV. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta didesak melakukan kajian mendalam sebelum memasang kamera CCTV di berbagai area publik. Pasalnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum pernah melakukan analisis pemantauan yang komprehensif terkait kebutuhan CCTV, misalnya untuk memantau debit air, kepadatan lalu lintas, hingga wilayah yang rentan terhadap tindak kriminal.

“Selama ini, belum pernah ngelihat dilakukan kajian-kajian seperti itu. Jadinya kan mubazir. Makanya perlu dilakukan Grand desain terhadap CCTV,” ujar Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta Inggard Joshua, Jumat (18/5).

Baca juga:

Pemprov DKI Jakarta Mulai Pasang 100 CCTV di Permukiman Padat Penduduk pada Mei 2025

Inggard juga mengimbau Diskominfotik DKI Jakarta untuk menyesuaikan jenis CCTV yang dipasang dengan kebutuhan spesifik setiap wilayah, seperti kamera surveillance, analytic, atau local area network. Ia menyoroti program pemasangan 100 titik CCTV di lingkungan warga sebagai bagian dari visi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk menekan angka kriminalitas di tingkat masyarakat.

Lebih lanjut, Inggard menjelaskan pentingnya kajian menyeluruh terkait tujuan, manfaat, lokasi, dan jenis kamera yang dibutuhkan.

Ia menekankan bahwa pemasangan CCTV di ruang publik sangat krusial bagi warga, mengingat tingginya potensi kriminalitas dan tawuran di Jakarta, serta masalah pedagang kaki lima yang mengganggu ketertiban umum. Pengamanan melalui CCTV dinilai penting agar Jakarta siap menjadi kota bisnis berskala global.

"Jika tidak tertib, aman, dan kondusif, sulit menarik investasi. Keberadaan CCTV dapat membantu menciptakan keamanan," ujar Inggard. Ia juga menambahkan bahwa aparat penegak hukum harus responsif terhadap temuan dari CCTV agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat.

Baca juga:

LBH Jakarta Kritik Rencana Gubernur Pramono Pasang CCTV di Pemukiman: Ancam Hak Privasi Warga

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kominfotik DKI Jakarta, Budi Awaludin, menyatakan pihaknya sedang menyusun Grand Design CCTV. Kajian mendalam akan dilakukan untuk menentukan kebutuhan CCTV di berbagai wilayah DKI Jakarta.

Budi juga mengungkapkan bahwa BPKP mempertanyakan apakah pengadaan CCTV sebaiknya dilakukan secara mandiri atau melalui sistem sewa. Ia menambahkan bahwa pemasangan CCTV di berbagai lokasi merupakan salah satu indikator menuju Jakarta sebagai kota global atau smart city.

#CCTV #DPRD DKI Jakarta #Pemprov DKI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Polemik Konser Andrea Bocelli: Pramono Anung Ikut Pusat, Promotor Siapkan Donasi Besar untuk Palestina
Penasaran dengan nasib konser Andrea Bocelli di Jakarta yang sempat memicu penolakan? Gubernur Pramono Anung akhirnya buka suara soal polemik perizinan. Cek faktanya di sini!
Angga Yudha Pratama - Senin, 02 November 2026
Polemik Konser Andrea Bocelli: Pramono Anung Ikut Pusat, Promotor Siapkan Donasi Besar untuk Palestina
Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
CFD Sudirman-Thamrin Minggu Besok Ditiadakan, Lokasi Digeser ke Kebayoran Lama
Kegiatan Car Free Day (CFD) Sudirman-Thamrin Minggu, 25 Oktober 2026 ditiadakan karena ada Jakarta Running Festival, dan dialihkan ke Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama.
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Oktober 2026
CFD Sudirman-Thamrin Minggu Besok Ditiadakan, Lokasi Digeser ke Kebayoran Lama
Berita Foto
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Suasana pemukiman padat penduduk di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).
Didik Setiawan - Senin, 12 Oktober 2026
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Indonesia
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Bank Jakarta dan PAM Jaya bakal IPO. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, Pemprov tetap memegang saham mayoritas.
Soffi Amira - Minggu, 11 Oktober 2026
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Bagikan