DPRD DKI Minta Pejabat Pemprov Pengundang HTI Dihukum Berat Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono (MP/Asropih)

MerahPutih.com - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menilai Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) DKI Jakarta, Tuty Kusumawati harus diberi sanksi karena lalai mengundang organisasi terlarang Muslimah HTI dalam rapat pembahasan anti kekerasan pada perempuan dan anak.

Kesalahan ini harus menjadi pelajaran bagi Kepala Dinas lain di Pemprov DKI. Agar Kadis di DKI lebih cermat lagi dalam membuat kegiatan.

BACA JUGA: Anak Buah Anies Akui Salah Undang HTI di Rapat Anti Kekerasan Perempuan dan Anak

"Perlu ada sanksi, Supaya ketika mengeluarkan kebijakan perlu ada kecermatan. Makanya ini bisa jadi pelajaran berharga untuk semua pihak, bukan hanya kepala dinas yang bersangkutan," kata Gembong saat dikonfirmasi, Jumat (14/6).

Undangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKI Jakarta
Undangan pembahasan kekerasan perempuan dan anak dari Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta (Foto: Twitter @Fadjroel)

Kepala DPPAPP harus menerima sanksi berat lantaran sudah melakukan kesalahan yang fatal. Dimana organisasi HTI itu telah dilarang di Indonesia.

"Tapi kalau bicara bobot sanksi, menurut komisi A itu bobotnya gak ringan. Itu harus berat, karena sangat fatal," tutur Gembong.

"Kalau pembuat surat diberikan sanksi pembebastugasan, justru kepala dinas harus lebih berat dari itu," sambung Gembong.

Karena kata dia, pegawai yang membuat, memeriksaan, dan penyusun undangan akan dibebastugaskan. Dengan begitu maka Kepala DPPAPP harus diberi sanksi lebih berat dari anak buahnya.

"Ibaratnya pembuat surat hanya konsektor, tetapi yang menyetujui kan kepala dinas. Dia gak boleh hanya sekedar ttd saja. Begitu ada kesalahan dilempar ke anak buah," tutupnya.

Muslimah HTI dan Indonesia Tanpa Feminis diundang Pemprov DKI Jakarta
Surat undangan Pemprov DKI Jakarta kepada Muslimah HTI dan Indonesia Tanpa Feminis (Foto: Twitter @Fadjroel)

Sebelumnya, beredar foto berupa undangan dari pemprov DKI melalui Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) yang mengundang dua ormas yang dilarang di Indinesia yakni Muslimah HTI dan Indonesia Tanpa Feminis.

Dalam foto itu, tertulis DPPAPP DKI Jakarta mengadakan rapat pembahasan konten poster anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.

BACA JUGA: HTI Diundang, Rapat Pembahasan Anti Kekerasan Perempuan dan Anak Batal

Kegiatan tersebut akan digelar pada Jumat, 14 Juni 2019 pukul 13.30 WIB di Ruang Rapat Lantai 5 Bidan PPPA Dinas PPAPP, Jakarta Pusat. Surat tersebut juga dibubuhi oleh tanda tangan Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta Tuty Kusumawati.

Pada foto berikutnya, terlihat ada 20 instansi dan organisasi yang diundang untuk menghadiri rapat tersebut. Pada urutan point 16, tertulis Muslimah HTI diundang untuk menghadiri acara rapat. (Asp)

Kredit : asropih

Tags Artikel Ini

Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH