DPRD DKI Minta Dinkes Jangan Tunggu Pusat Ambil Keputusan Tangani COVID-19 Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (berbaju putih berdiri di tengah) saat meninjau vaksinasi keliling di Kelurahan Cipedak, Jakarta, Rabu (14/7/2021). (ANTARA/HO)

MerahPutih.com - Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) bergerak cepat mengambil kebijakan dalam penanganan COVID-19, jangan menunggu arahan dari pemerintah pusat.

Sebab saat ini, tren kasus COVID-19 meningkat tajam. Jika Dinkes tak mengambil tindakan, dikhwatirkan kasus wabah corona tambah meledak dan situasi pandemi makin mencemaskan.

"Sekarang ambil action yang cepat, Dinas Kesehatan kan punya wewenang. Jangan semua mengacu dengan kementerian-kementerian tunggu instruksi, kalau kita punya hak untuk jalankan kenapa tidak,” kata Ketua Komisi E DPRD DKI Iman Satria di Jakarta, Kamis (22/7).

Baca Juga:

Warga KTP Non DKI Ingin Vaksin? Begini Caranya

Iman menyampaikan, Pemprov DKI telah mengalokasikan belanja tak terduga (BTT) untuk penanggulangan COVID-19 sebesar Rp 2,133 triliun. Di mana, sebanyak Rp 1,946 triliun telah dialokasikan untuk penanganan COVID-19 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Alokasi dana BTT tersebut digunakan untuk sejumlah hal antara lain, insentif tenaga kesehatan, tenaga vaksinasi, subsidi pangan, tenaga penunjang lainnya, termasuk untuk penginapan petugas medis, pemberian makan bagi OTG COVID-19, hingga pembelian peti jenazah.

“Jadi jangan takut untuk segera dibelanjakan, belanja dari persiapan COVID-19 ini karena masih kecil masih sekian persen, padahal anggaran ada," ujar dia.

Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin Sinovac kepada warga saat mobil vaksin keliling singgah di Kantor Kelurahan Cipedak, Jakarta, Selasa (13/7). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin Sinovac kepada warga saat mobil vaksin keliling singgah di Kantor Kelurahan Cipedak, Jakarta, Selasa (13/7). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Menurut dia, sisa anggaran penanganan COVID-19 yang harus perlu juga dibelanjakan alat-alat kesehatan

"Sekarang butuh APD, butuh RNA (Ribo Nucleic Acid), butuh masker dan lain-lain ini kan sejalan dengan peningkatan COVID-19,” terangnya.

Baca Juga:

Hindari Kerumunan, Bank DKI Imbau Penerima BST Pakai JakOne Mobile

Dengan begitu, politikus Gerindra ini meminta, agar Dinkes DKI segera menginventarisasi persoalan tersebut. Sehingga, proses penanganan hingga pengendalian COVID-19 dapat segera ditingkatkan sebagaimana mestinya.

“Semua sekarang juga butuh pendukung, harus bisa di backup, dan harus segera ambil langkah preventif, jangan nunggu kejadian baru action itu tidak boleh. Di kesehatan tidak bisa seperti itu, preventif itu lebih diutamakan dibanding penyembuhan,” tandas Iman (Asp)

Baca Juga:

Begini Tanggapan DPRD DKI Soal Perpanjangan PPKM Darurat

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Diputus Bersalah Soal Kualitas Udara, Anies Minta Warga Naik Kendaraan Umum
Indonesia
Diputus Bersalah Soal Kualitas Udara, Anies Minta Warga Naik Kendaraan Umum

Anies menyampaikan, pengendalian kualitas udara adalah ikhtiar bersama. Upaya tersebut dapat dimulai dari hal-hal yang dekat dengan keseharian, seperti, mengawasi knalpot kendaraan, mengecek emisinya, kemudian, menghindari bakar sampah di tempat terbuka.

HUT JCH Ke-4, DKI Gelar Pelatihan ke Warga untuk Jadi Entrepreneur
Indonesia
HUT JCH Ke-4, DKI Gelar Pelatihan ke Warga untuk Jadi Entrepreneur

Jakreator 4.0 merupakan acara perdana dari serangkaian acara yang digelar untuk memperingati hari jadi ke-4 JCH yang hadir di tengah warga DKI.

Bekas Bos PT DI Budi Santoso Dituntut 5 Tahun Penjara
Indonesia
Bekas Bos PT DI Budi Santoso Dituntut 5 Tahun Penjara

Bekas Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (DI) Budi Santoso dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan penjara oleh jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kimia Farma Jual Vaksin COVID-19 Individu, DPR: Seharusnya Gratis
Indonesia
Kimia Farma Jual Vaksin COVID-19 Individu, DPR: Seharusnya Gratis

"Kalau dijual bebas seperti itu, apa nanti malah tidak akan terjadi komersialisasi? Bukankah vaksinasi itu semestinya gratis? Ini yang saya kira perlu diperjelas," ujar Saleh

[Hoaks atau Fakta]: Warna Coklat Milik Satpam, Polri Ubah Seragam Jadi Warna Biru
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Warna Coklat Milik Satpam, Polri Ubah Seragam Jadi Warna Biru

Hoaks serupa juga beredar sejak Oktober tahun 2020 lalu, yang menarasikan seragam Polisi RI telah berubah warna menjadi biru mirip “Komunis Tiongkok”

Orang Asing Pasangan Kawin Campur Diizinkan Masuk ke Indonesia
Indonesia
Orang Asing Pasangan Kawin Campur Diizinkan Masuk ke Indonesia

Mereka pasangan kawin campur yang ingin datang ke Indonesia harus mengajukan permohonan visa tinggal terbatas (VITAS) penyatuan keluarga melalui website visa-online.imigrasi.go.id.

Ribuan Personel Polisi di Sulawesi Utara Divaksin COVID-19
Indonesia
Ribuan Personel Polisi di Sulawesi Utara Divaksin COVID-19

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau vaksinasi massal COVID-19 di Mapolda Sulawesi Utara, Kamis (1/4).

Minus 3,49 Persen, Indonesia Resesi
Indonesia
Minus 3,49 Persen, Indonesia Resesi

Kontraksi ekonomi triwulan III-2020 terjadi disemua pulau di Indonesia. Provinsi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 6,80 persen.

Ketua DPD Wanti-wanti Perpanjangan PPKM Darurat Jangan Makin Bebani Rakyat
Indonesia
Ketua DPD Wanti-wanti Perpanjangan PPKM Darurat Jangan Makin Bebani Rakyat

Ketua DPD AA La Nyalla Mahmud Mattalitti meminta perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat jangan sampai menambah beban rakyat,

Kemenkeu Upayakan Keterjangkauan Harga dan Pasokan Vaksin COVID-19 di 2022
Indonesia
Kemenkeu Upayakan Keterjangkauan Harga dan Pasokan Vaksin COVID-19 di 2022

Sebanyak 116 juta dari total 130 juta dosis vaksin COVID-19 di Indonesia telah didistribusikan menuju daerah. Saat ini, selisih sekitar 5,3 juta dosis vaksin saat ini masih tersimpan sebagai persediaan di pemerintah pusat.