DPRD DKI Kritik Kebijakan PSBB Masa Transisi Sejumlah pekerja berjalan usai bekerja dengan latar belakang gedung perkantoran di Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (16/4/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp.

MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak pempertanyakan nasib 66 RW di ibu kota yang masuk zona merah hingga akhirnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang PSBB dengan masa transisi.

Sebab, kata Gilbert, Anies belum mengungkapkan secara gamblang mau melakukan apa pada 66 RW yang menjadi perhatian khusus Pemda DKI itu.

Baca Juga

Kapolda Metro Klaim PSBB Fase Ketiga Mampu Tekan Penyebaran Virus Corona

"Nasib masyarakat di 66 RW yang PSBL (Pembatasan Sosial Berskala Lokal) juga belum jelas," kata Gilbert saat dikonfirmasi, Jumat (5/6).

Ia pun meminta Anies untuk membeberkan apa kerja yang dilaksanakan untuk 66 RW itu. Bahkan, ia menilai aturan PSBB masa transisi itu masih belum jelas juntrungannya.

"Kesan kebijakan kemarin masih banyak yang harus diperjelas, agar tidak multi tafsir. Yang paling tidak jelas ukuran dampak kebijakan ini adalah di sektor ekonomi, padahal itu salah satu tujuan utama kebijakan," sambung dia.

Anies belum mengungkapkan secara gamblang mau melakukan apa pada 66 RW yang menjadi perhatian khusus Pemda DKI itu.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: ANTARA

Gilbert pun mempertanyakan, pengawasan Pemda DKI dengan aturan masa transisi ini. Sebab menurut dia, Anies dan anak buahnya sangat kendor dalam pengawasan kebijakan PSBB lalu, apalagi masa transisi yang membuat kelonggaran di semua sektor bidang.

"Tetapi juga tidak jelas bagaimana pengawasannya. Karena dengan kebijakan PSBB, terkesan Pemprov DKI tidak tegas, apalagi semakin banyak yang harus dilakukan dengan kebijakan transisi," terang dia.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kembali perpanjang PSBB di Jakarta dengan masa transisi hingga Juni 2020 ini. Salah satu alasan Anies meneruskan PSBB karena ada 66 RW dari 2.738 RW di DKI masuk dalam zona merah.

Anies pun menetapkan 66 RW itu sebagai Wilayah Pengendalian Ketat (WPK) selama masa transisi ini.

"Ternyata kita menemukan bahwa di Jakarta ini ada 66 RW dengan laju Incidence Rate yang masih harus mendapatkan perhatian khusus," kata Anies di Jakarta, Kamis (4/6).

Baca Juga

Jakarta Masuki Masa Transisi, Pemeriksaan di Pos PSBB Dikendurkan?

Berikut 66 RW yang masih menjadi perhatian khusus Pemprov DKI lantaran masuk zona merah.

1. Jakarta Barat 15 RW

- Grogol 1 RW
- Tomang 1 RW
- Tangki 2 RW
- Krukut 1 RW
- Jembatan Besi 4 RW
- Palmerah 1 RW
- Kota Bambu Utara 1 RW
- Jati Pulo 1 RW
- Cengkareng Timur 1 RW
- Srengseng 1 RW
- Joglo 1 RW

2. Jakarta Pusat 15 RW

- Mangga Dua Selatan 1 RW
- Cempaka Baru 1 RW
- Kramat 1 RW
- Cempaka Putih Barat 1 RW
- Cempaka Putih Timur 2 RW
- Gondangdia 1 RW
- Kebon Kacang 2 RW
- Kebon Melati 3 RW
- Petamburan 2 RW
- Kampung Rawa 1

3. Jakarta Utara 15 RW

- Penjaringan 2 RW
- Sunter Agung 1 RW
- Lagoa 1 RW
- Cilincing 1 RW
- Semper Barat 1 RW
- Sukapura 1 RW
- Pademangan Barat 6
- Kelapa Gading Barat 1 RW

4. Jakarta Timur 15 RW

- Utan Kayu Selatan 1 RW
- Palmeriam 1 RW
- Bidara Cina 1 RW
- Cipinang Besar Selatan 1 RW
- Cipinang Muara 2 RW
- Kampung Tengah 3 RW
- Pondok Bambu 1 RW
- Malaka Sari 2 RW
- Malaka Jaya

5. Jakarta Selatan 3 RW

- Lebak Bulus 1 RW
- Pondok Labu 1 RW
- Kalibata 1 RW

6. Kepulauan Seribu 3 RW

- Pulau Kelapa 1 RW
- Pulau Tidung 2 RW. (Asp).

Kredit : asropihs

Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH