DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya

Dwi AstariniDwi Astarini - Kamis, 04 September 2025
DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya

Massa Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (Ampsi) usai beraudiensi dengan DPRD DKI. (foto: Merahputih.com/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - MASSA dari Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (Ampsi) menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (4/9) siang.

Mereka menyoroti dua isu utama yakni transparansi tunjangan anggota dewan, terutama dugaan ketidakberesan pengelolaan keuangan di sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD). Fokus utama diarahkan ke PD Dharma Jaya, BUMD bidang pangan yang sejak lama disebut bermasalah.

Tak lama berdemo, perwakilan dari Ampsi diterima untuk audiensi oleh empat Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dan anggota lainnya di ruang pertemuan lantai dasar Gedung DPRD DKI Jakarta. Keempat Wakil Ketua DPRD DKI yang menemui perwakilan pendemo yakni Ima Mahdia, Basri Baco, Wibi Andrino, dan Rani Mauliani.

Saat mewakili lembaga DPRD DKI Jakarta, Basri Baco menyampaikan terima kasih atas kontrol sosial yang diberikan para mahasiswa tersebut. "Kami sangat mengapresiasi betul bahwa kami ini ialah wakil rakyat, dipilih rakyat yang memang seharusnya harus menerima aspirasi dari rakyat," kata Baco.

Baca juga:

Prabowo Sebut Korupsi di Indonesia Terjadi Hampir di Segala Unit Usaha Negara Mulai dari BUMN Hingga BUMD



Politikus Golkar ini mengaku DPRD DKI Jakarta merasa prihatin dengan apa yang terjadi hari ini. Para pemimpin dan anggota dewan berusaha memahami tuntutan masyarakat, bahwa mereka harus hidup merakyat.

Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta ini juga merasa prihatin dengan situasi dan kondisi perekonomian warga, terutama DKI Jakarta. Karena itulah, lanjut dia, pimpinan dan anggota dewan bersepakat agar tunjangan perumahan mereka dievaluasi. "Jadi disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada sekarang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ungkap Baco.

Sementara itu, terkait dengan keluhan transparansi keuangan di BUMD, Baco juga berjanji akan menindaklanjuti keluhan masyarakat. Selain bertugas mencari profit, ungkap dia, perseroan daerah juga harus mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai Koordinator Komisi B DPRD DKI Jakarta, Baco akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada eksekutif. "Kami akan jadikan hasil rapat ini sebagai bahan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta untuk mengevaluasi secara menyeluruh semua BUMD yang ada, agar lebih transparan, dalam penganggaran keuangan dan lain-lain," jelasnya.

Baco juga menyoroti aspirasi massa mengenai transparansi keuangan yang ada di Perumda Dharma Jaya. Ia meminta massa agar menyerahkan persoalan ini kepada eksekutif dan legislatif untuk menindaklanjuti keluhan tersebut.

"Jadi kan yang digarisbawahi teman-teman di sini mengenai Dharma Jaya, terutama ya. Oke, enggak apa-apa nanti tetap (ditindaklanjuti), yang pasti bahwa, enggak usah khawatir, dan ini boleh dikontrol," ungkapnya.(Asp)

Baca juga:

Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan



#DKI Jakarta #BUMD #DPRD Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov DKI Tata Kawasan Tanah Abang Bertahap, Bereskan Parkir Liar dan Preman
Pembenahan kawasan memerlukan koordinasi lintas perangkat daerah serta pendekatan yang mempertimbangkan kebutuhan warga.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Pemprov DKI Tata Kawasan Tanah Abang Bertahap, Bereskan Parkir Liar dan Preman
Indonesia
DKI Jakarta Hapus Denda Pajak Kendaraan hingga 31 Desember 2026, Tak Perlu Ajukan Permohonan
Bapenda DKI Jakarta membebaskan sanksi keterlambatan PKB dan BBNKB mulai 2 November hingga 31 Desember 2026. Wajib pajak tak perlu mengajukan permohonan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 05 November 2026
DKI Jakarta Hapus Denda Pajak Kendaraan hingga 31 Desember 2026, Tak Perlu Ajukan Permohonan
Indonesia
Jakbar Diprediksi Alami Hujan Tinggi Puncak Musim Hujan 2027
Berdasarkan laporan BMKG, puncak curah hujan tertinggi diperkirakan terjadi pada Februari mendatang dengan potensi hujan ekstrem.
Dwi Astarini - Kamis, 05 November 2026
Jakbar Diprediksi Alami Hujan Tinggi Puncak Musim Hujan 2027
Indonesia
Jakarta Dikabarkan Siaga 1, Gubernur Pramono: Sampai Hari ini belum Ada Koordinasinya
Jika memang ada peningkatan status kewaspadaan keamanan hingga Siaga 1, Pramono sebagai kepala daerah semestinya mendapat koordinasi dari pihak terkait.
Dwi Astarini - Kamis, 05 November 2026
Jakarta Dikabarkan Siaga 1, Gubernur Pramono: Sampai Hari ini belum Ada Koordinasinya
Indonesia
BPKP Beri Predikat Baik, Sarana Jaya Perkuat Tata Kelola Perusahaan
Sarana Jaya mendapat predikat baik dari BPKP. Kini, hasil tersebut menjadi bagian dari penerapan prinsip tata kelola perusahaan.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
BPKP Beri Predikat Baik, Sarana Jaya Perkuat Tata Kelola Perusahaan
Indonesia
Pramono bakal Bangun 3 PLTSa Atasi Masalah Sampah di Jakarta
Melalui wacana pembangunan tiga pembangkit listrik tenaga sampah ini dapat mengatasi persoalan sampah hingga 7.000 ton.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Pramono bakal Bangun 3 PLTSa Atasi Masalah Sampah di Jakarta
ShowBiz
Jakarta World Cinema Siap Hidupkan kembali Kompetisi Film Feature Pertama Tahun Depan
Tim penyelenggara berambisi mendatangkan deretan anggota juri internasional yang memiliki rekam jejak serta filmografi kuat.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Jakarta World Cinema Siap Hidupkan kembali Kompetisi Film Feature Pertama Tahun Depan
Indonesia
Gubernur Pramono Keliling Kecamatan Cari Masalah, Dimulai Selasa (3/11)
Akan mendatangi 44 kecamatan di Ibu Kota untuk menggali persoalan wilayah yang selama ini belum tersentuh.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Gubernur Pramono Keliling Kecamatan Cari Masalah, Dimulai Selasa (3/11)
Indonesia
Air Perpipaan PAM Jaya Bantu Perlambat Penurunan Muka Tanah Jakarta
Dengan tersedianya layanan air bersih melalui jaringan pipa, ketergantungan warga terhadap pengambilan air tanah diharapkan semakin berkurang.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
Air Perpipaan PAM Jaya Bantu Perlambat Penurunan Muka Tanah Jakarta
Indonesia
KJMU Tahap II Tahun 2026 Keluar November, Pemprov DKI Minta Maaf atas Perubahan Waktu Pencairan
Saat ini proses penyaluran masih memerlukan verifikasi lanjutan terhadap data penerima.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
KJMU Tahap II Tahun 2026 Keluar November, Pemprov DKI Minta Maaf atas Perubahan Waktu Pencairan
Bagikan