DPRD DKI Jakarta Usul Tunda Kegiatan Belajar di Sekolah Selama 4 Bulan Ilustrasi pelajar (Antaranews)

MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Jhonny Simanjuntak menyarakan kepada Pemprov DKI untuk menunda dahulu kegiatan belajar mengajar di sekolah hingga 4 bulan, meskipun nantinya ibu kota menerapkan new normal atau tatanan kebiasaan baru setelah PSBB.

Ia khawatir beroperasinya kembali sekolah di Jakarta akan menimbulkan kasus baru corona di DKI. Ia pun lebih setuju para siswa belajar di rumah, mengingat saat ini teknologi untuk belajar mengajar secara online sudah sangat canggih.

Baca Juga

New Normal Tempat Ibadah, Walkot Solo: Tak Perlu Izin dan Patuhi Protokol Kesehatan

"Seandainya kita pun misalnya kita undur pendidikan kita untuk 4 atau 3 bulan lagi kan enggak begitu terlalu mengganggu. Apalagi kan sudah ada teknologi dan segala macam di Jakarta," kata Jhonny di Jakarta, Selasa (2/6).

Menurut Jhonny, pembelajaran di sekolah yang bisa diterapkan di masyarakat hanya 20 persen dan 80 persen sisanya merupakan kegiatan berorganisasi dan berkomunikasi.

Pelajar
Ilustrasi pelajar. Foto: Istimewa

Sebagai gantinya, Sekretaris Komisi E ini mengusulkan para siswa untuk belajar mandiri dengan ada kontrol dari sekolah ketika pelajar berada di rumah.

"Makanya hubungan antara sekolah dan orang tua murid itu harus dibangun lagi supaya orang tua bertanggung jawab juga mengenai pendidikan. Jadi ada kontak yang sifanya intensif antara guru dan orang tua murid juga bisa memanfaatkan yang namanya komite sekolah untuk bisa menyosialisasikan kepada orang tua," terang dia.

Baca Juga

Terbitkan Protokol Kesehatan, Kemenag: Panduan Umat Beribadah dan Aman dari COVID-19

Ia pun menyarankan hubungan sekolah dengan orangtua murid lebih diitensifkan, dengan membuat grup WhatsApp yang beranggotakan orangtua murid dengan guru.

"Jadi wali kelas punya komunikasi yang tersisten dengan orang tua murid melalui grup wa. Katakan kelas 1A atau 9A misalnya. Kan ada wali kelas tuh, nah orang tua murid didata tuh supaya bisa dikontrol. Ada konunikasi di antara mereka. Kalau bisa itu dilembagakan," tutupnya. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Indonesia di Ambang Resesi, PKS Desak Pemerintah All Out Bangkitkan UMKM
Indonesia
Indonesia di Ambang Resesi, PKS Desak Pemerintah All Out Bangkitkan UMKM

jika pada Kuartal III nanti pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali minus, maka mimpi buruk itu menjadi kenyataan.

Terdampak Pandemi, 124.193 WNI Kembali ke Tanah Air
Indonesia
Terdampak Pandemi, 124.193 WNI Kembali ke Tanah Air

WNI yang kembali didominasi dari Malaysia dengan jumlah 88.710 orang.

Abai Protokol Kesehatan, Penambahan Pasien COVID-19 Capai 2.345 Orang
Indonesia
Abai Protokol Kesehatan, Penambahan Pasien COVID-19 Capai 2.345 Orang

Pemerintah mengumumkan kasus suspek atau yang dulu disebut sebagai pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 76.327 orang.

Kejagung Periksa 4 Saksi Terkait Kasus Jiwasraya
Indonesia
Kejagung Periksa 4 Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Pemeriksaan terhadap empat orang saksi tersebut merupakan hasil pengembangan

Keluarga Kaget Diberitahu Yodi Prabowo Meninggal Bunuh Diri
Indonesia
Keluarga Kaget Diberitahu Yodi Prabowo Meninggal Bunuh Diri

"Enggak (dijelaskan kalau bunuh diri), karena dari awal dari pihak keluarga tidak pernah dimintai keterangan seperti itu," ujar dia

Ini Alasan Kemenhub Tak Hentikan Perjalanan KRL
Indonesia
Ini Alasan Kemenhub Tak Hentikan Perjalanan KRL

Seluruh upaya tersebut dilakukan agar tidak terjadi penularan dari orang-orang yang mungkin menjadi pembawa (carrier) COVID-19 tanpa gejala.

Pencoblosan Ditunda Jika TPS Tidak Terapkan Protokol Kesehatan
Indonesia
Pencoblosan Ditunda Jika TPS Tidak Terapkan Protokol Kesehatan

Ada ketentuan cukup tegas pada Undang-Undang Karantina, Undang-Undang Kesehatan serta Instruksi Presiden Nomor:6 tahun 2020.

Polri Diminta Jawab Tuduhan Adanya Dugaan Persekongkolan Lindungi Djoko Tjandra
Indonesia
Polri Diminta Jawab Tuduhan Adanya Dugaan Persekongkolan Lindungi Djoko Tjandra

Apa yang dilakukan oleh IPW merupakan tuduhan bagi institusi negara yang memiliki akibat hukum yang sangat serius

Pembangunan Proyek Konstruksi di DKI Jalan Terus Selama PSBB
Indonesia
Pembangunan Proyek Konstruksi di DKI Jalan Terus Selama PSBB

Bina Marga Jakarta masih menunggu rancangan kebijakan yang disusun oleh gubernur terkait penerapan pergub PSBB di DKI.

 Tak Ingin Asabri Makin Terpuruk, Erick Thohir Copot Dua Direkturnya
Indonesia
Tak Ingin Asabri Makin Terpuruk, Erick Thohir Copot Dua Direkturnya

"Melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-36/MBU/01/2020 tanggal 30 Januari 2020, Menteri BUMN selaku rapat umum pemegang saham memberhentikan dengan hormat Herman Hidayat dan Rony Hanityo Apriyanto dari jabatan direktur