DPRD DKI Jakarta Ganti Istilah di APBD DKI 2021 Ilustrasi Gedung DPRD DKI Jakarta. (ANTARA/Ricky Prayoga)

MerahPutih.com - DPRD dan Pemprov DKI DKI Jakarta telah menyetujui nilai Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp82,5 triliun.

KUA-PPAS 2021 menjadi dasar Pemda DKI menyusun rancangan peraturan daerah (raperda) tentang APBD 2021 yang akan dibahas kembali bersama DPRD.

Baca Juga

Fitra Desak BPK Audit Anggaran APBD DKI 2020 yang Dibahas di Puncak

Anggota Fraksi PKS DPRD DKI, M Taufik Zoelkifli, atau biasa dipanggil MTZ menjelaskan, ada sejumlah pembaruan dari Raperda APBD 2021 ini.

Pertama, secara nomenklatur, tidak dikenal lagi ada istilah belanja langsung dan belanja tidak langsung. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

"Sekarang, istilah yang digunakan dalam pengeluaran daerah, adalah belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga. Pembaruan ini dibagi-bagi berdasarkan pemanfaatannya," jelas MTZ di Jakarta.

Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp82,5 triliun atau meningkat 30,4 persen dibandingkan dengan Perubahan APBD 2020.

Besaran Raperda APBD DKI 2021 Rp82,5 triliun ini meningkat 30,4 persen dibandingkan dengan Perubahan APBD 2020 yang hanya Rp63,23 triliun. Anggaran 2020 anjlok karena akibat pandemi COVID-19.

"Ini tentu sebuah hasil yang menggembirakan dari kerja keras semua kalangan yang bertahan dari pandemi," sebut MTZ.

Untuk diketahui, pendapatan daerah pada perubahan terakhir APBD 2020 hanya sekitar 38,08 triliun saja. Sedangkan, pada Raperda APBD 2021, meningkat 89,6 persen menjadi 72,20 triliun.

Memang angka APBD 2021 tidak akan setinggi APBD 2020 sebelum perubahan. Hal ini dikarenakan belum semua sektor PAD pulih dengan sempurna.

Maka, menurut MTZ lagi, penting untuk sejenak lakukan relaksasi pajak dan juga relaksasi target-target pendapatan lain.

"Misalnya, dari kekayaan daerah yang dipisahkan, melalui setoran dividen BUMD, kita hanya anggarkan pemasukan 660,34 miliar saja. Tahun lalu, kita canangkan 750 miliar," urainya dengan detail.

Pihaknya optimis, bahwa APBD 2021 akan membawa perbaikan bagi DKI Jakarta dengan cepat. Sejumlah pembaruan dan fokus anggaran yang ada, sudah dimatangkan menghadapi kondisi pemulihan ini. (Asp)

Baca Juga

APBD 2021 Dibahas, PSI Prediksi Tunjangan PNS DKI Kembali Dipotong

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tersisa 83 Unit Tempat Tidur ICU, Bikin Jakarta Berlakukan Kembali PSBB
Indonesia
Tersisa 83 Unit Tempat Tidur ICU, Bikin Jakarta Berlakukan Kembali PSBB

"Tidak ada pilihan lain selain keputusan untuk tarik rem darurat. Artinya kita terpaksa berlakukan PSBB seperti awal pandemi. Inilah rem darurat yang harus kami tarik," kata Anies.

Pemprov DKI: Pengusaha Bus Harus Patuhi Aturan Penghentian Operasi
Indonesia
Pemprov DKI: Pengusaha Bus Harus Patuhi Aturan Penghentian Operasi

Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin liputo meminta perusahaan bus mengikuti aturan untuk menekan angka kenaikan penyebaran COVID-19.

Anggaran Pemulihan Ekonomi Sudah Capai Rp254 Triliun
Indonesia
Anggaran Pemulihan Ekonomi Sudah Capai Rp254 Triliun

Kementerian Keuangan terus melakukan pemantauan secara ketat dan detil terhadap penggunaan anggaran program PEN.

BNI Syariah Mulai Layani KPR Subsidi
KPR
BNI Syariah Mulai Layani KPR Subsidi

BNI Syariah diberikan kuota sebesar 1.750 unit atau setara dengan Rp187,8 miliar untuk dapat disalurkan kepada MBR pada 2020.

DPRD DKI Minta Pemprov DKI tidak Telat Transfer BLT ke Warga
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov DKI tidak Telat Transfer BLT ke Warga

"Jangan lagi ada keterlambatan distribusi cash transfer karena kendala teknis terutama soal data karena akan merugikan masyarakat Jakarta," ucap Mujiyono

Gagal Hentikan Laju Pertambahan Kasus, PSBB di Jakarta Dinilai Gagal
Indonesia
Gagal Hentikan Laju Pertambahan Kasus, PSBB di Jakarta Dinilai Gagal

Pemprov DKI Jakarta perlu melakukan evaluasi dari langkah memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

  Pemerintah Akui Masih Kesulitan Evakuasi WNI dari Wuhan
Indonesia
Pemerintah Akui Masih Kesulitan Evakuasi WNI dari Wuhan

"Umpamanya dia tidak clearance dalam suhu badan kesehatan dan lain-lain. Jadi kalau dia sudah clear pasti kita mendapatkan jawaban itu," imbuhnya.

DPRD Geram Pemprov DKI Bakal Izinkan PKL Berjualan di Atas Trotoar
Indonesia
DPRD Geram Pemprov DKI Bakal Izinkan PKL Berjualan di Atas Trotoar

Pelegalan PKL di torotoar justru bisa berpotensi menyulitkan para pedagang sendiri.

Seorang Pria Ditemukan Meninggal di Halte TransJakarta
Indonesia
Seorang Pria Ditemukan Meninggal di Halte TransJakarta

Kejadian itu membuat kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang di halte ini sementara ditiadakan.

Setelah Libur Panjang, 322 Ribu Kendaraan Kembali ke Jakarta
Indonesia
Setelah Libur Panjang, 322 Ribu Kendaraan Kembali ke Jakarta

Total volume lalin yang menuju Jakarta ini, naik 5.2% jika dibandingkan lalin new normal