DPRD DKI Gelar Rapat Paripurna 3 Raperda Usulan Pemprov DKI Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta mengagendakan Rapat Paripurna (Rapur) Pemandangan Umum Fraksi-fraksi tentang 3 Raperda usulan Pemerintah DKI Jakarta pada Rabu (9/9)

Ketiga Raperda tersebut adalah Raperda tentang Pencabutan Perda No. 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (PPPIJ), Raperda tentang Pencabutan Perda No. 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Raperda tentang Perubahan Perda No. 11 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Dharma Jaya Jakarta menjadi Perda tentang Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya.

Wakil Ketua Bapemperda DPRD DKI, Dedi Supriadi mengungkapkan bahwa Ketiga Raperda tersebut sangat bermanfaat untuk memperbaiki tata kelola hukum dan keuangan di DKI Jakarta.

Baca Juga

Positivity Rate Corona 13,2 Persen, Anies: Kondisi Jakarta Mengkhawatirkan

Setelah Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi, pekan depan diagendakan Paripurna Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi.

Baru setelah itu, kata Dedi, digelar Rapar Bapemperda bersama Komisi C dan Komisi E untuk mendengarkan pemaparan eksekutif dilanjutkan pembahasan pasal-pasal Raperda.

Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)
Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

Dedi menjelaskan urgensi pembahasan 3 Raperda tersebut. Raperda tentang Pencabutan Perda PPPIJ penting untuk menata peraturan perundang-undangan daerah, dengan tetap mempertahankan Jakarta Islamic Center sebagai Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam.

Sedangkan Raperda tentang Pencabutan Perda DCD ditujukan untuk memberi ruang fiskal yang memadai khususnya di masa krisis sekarang ini.

Sementara terkait Raperda Dharma Jaya, Raperda ini sangat penting untuk menegaskan posisi Dharma Jaya sebagai BUMD yang 100 persen sahamnya milik Pemerintah Daerah.

Baca Juga

Masih Ada Lahan Tersisa di TPU Pondok Rangon dan Tegal Alur untuk Jenazah Terpapar COVID-19

"Ini akan meningkatkan kapasitas perusahaan milik daerah, sekaligus mengoptimalkan pelayanan publik sebagaimana fungsi BUMD," tutupnya. (Asp)

Penulis : Andika Pratama Andika Pratama
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Laode M Syarif Prediksi KPK Tak Lagi Bertaji
Indonesia
Laode M Syarif Prediksi KPK Tak Lagi Bertaji

"Prediksi saya, akan makin banyak korupsi terjadi, karena tidak akan ada lagi ketakutan untuk melakukan korupsi dan insya allah itu tidak terjadi," kata Laode

BUMN Pelayan Publik Diminta Jaga Jarak Sesuai Arahan Jokowi
Indonesia
BUMN Pelayan Publik Diminta Jaga Jarak Sesuai Arahan Jokowi

Hal serupa juga diterapkan oleh PT Angkasa Pura I

Dinkes DKI Minta Warga Kepulauan Seribu Tak Cemas 188 WNI di Observasi
Indonesia
Dinkes DKI Minta Warga Kepulauan Seribu Tak Cemas 188 WNI di Observasi

Sebab mereka yang diobservasi sudah mengantongi sertifikat sehat dari Pemerintah Hong Kong.

KPK Ultimatum Wagub Lampung Jangan Mangkir Lagi
Indonesia
KPK Ultimatum Wagub Lampung Jangan Mangkir Lagi

Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim tercatat sebagai Ketua DPP PKB.

MPR Kritik Kebijakan Guru Wajib Absen Sidik Jari di Sekolah
Indonesia
MPR Kritik Kebijakan Guru Wajib Absen Sidik Jari di Sekolah

Dinas Pendidikan diminta untuk mempertimbangkan kondisi daerahnya dan memperhatikan usulan dari tim penanganan COVID-19, serta lebih cermat dalam mengambil kebijakan di tengah wabah.

Wakil Wali Kota Bogor: Setop KRL atau PSBB Sia-sia
Indonesia
Wakil Wali Kota Bogor: Setop KRL atau PSBB Sia-sia

Padahal pemerintah sudah menggelontorkan dana besar-besaran untuk PSBB maupun sejumlah program penanganan pandemi COVID-19

Nasdem Dianggap Mainkan Sandiwara Politik
Indonesia
Nasdem Dianggap Mainkan Sandiwara Politik

manuver Nasdem saat ini merupakan bagian dari politik sandiwara

Cara Polisi Agar Warga Enggak Nongkrong Saat CFD: Pasang Tali Rafia
Indonesia
Cara Polisi Agar Warga Enggak Nongkrong Saat CFD: Pasang Tali Rafia

Polri bakal diturunkan mengawasi aktivitas warga mulai dari Bunderan Senayan sampai Monas

Perbaikan Kampung Kumuh PR Anies Setelah Pandemi COVID-19
Indonesia
Perbaikan Kampung Kumuh PR Anies Setelah Pandemi COVID-19

Gubernur Anies memiliki pekerjaan rumah (PR) yang berat karena harus menghadapi virus corona dan perlu mengeluarkan kebijakan penanggulangan.

Pengamat Beberkan Risiko Jika Pilkada Tak Ditunda
Indonesia
Pengamat Beberkan Risiko Jika Pilkada Tak Ditunda

UU memerintahkan pilkada serentak pada tahun 2020 ini