DPRD DKI Gelar Rapat Paripurna 3 Raperda Usulan Pemprov DKI Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta mengagendakan Rapat Paripurna (Rapur) Pemandangan Umum Fraksi-fraksi tentang 3 Raperda usulan Pemerintah DKI Jakarta pada Rabu (9/9)

Ketiga Raperda tersebut adalah Raperda tentang Pencabutan Perda No. 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (PPPIJ), Raperda tentang Pencabutan Perda No. 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Raperda tentang Perubahan Perda No. 11 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Dharma Jaya Jakarta menjadi Perda tentang Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya.

Wakil Ketua Bapemperda DPRD DKI, Dedi Supriadi mengungkapkan bahwa Ketiga Raperda tersebut sangat bermanfaat untuk memperbaiki tata kelola hukum dan keuangan di DKI Jakarta.

Baca Juga

Positivity Rate Corona 13,2 Persen, Anies: Kondisi Jakarta Mengkhawatirkan

Setelah Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi, pekan depan diagendakan Paripurna Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi.

Baru setelah itu, kata Dedi, digelar Rapar Bapemperda bersama Komisi C dan Komisi E untuk mendengarkan pemaparan eksekutif dilanjutkan pembahasan pasal-pasal Raperda.

Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)
Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

Dedi menjelaskan urgensi pembahasan 3 Raperda tersebut. Raperda tentang Pencabutan Perda PPPIJ penting untuk menata peraturan perundang-undangan daerah, dengan tetap mempertahankan Jakarta Islamic Center sebagai Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam.

Sedangkan Raperda tentang Pencabutan Perda DCD ditujukan untuk memberi ruang fiskal yang memadai khususnya di masa krisis sekarang ini.

Sementara terkait Raperda Dharma Jaya, Raperda ini sangat penting untuk menegaskan posisi Dharma Jaya sebagai BUMD yang 100 persen sahamnya milik Pemerintah Daerah.

Baca Juga

Masih Ada Lahan Tersisa di TPU Pondok Rangon dan Tegal Alur untuk Jenazah Terpapar COVID-19

"Ini akan meningkatkan kapasitas perusahaan milik daerah, sekaligus mengoptimalkan pelayanan publik sebagaimana fungsi BUMD," tutupnya. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Warga Sumbar dan Sumut Rasakan Gempa 6,7 Magnitudo di Nias Barat
Indonesia
Warga Sumbar dan Sumut Rasakan Gempa 6,7 Magnitudo di Nias Barat

BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai menyatakan sejauh ini tidak ada informasi kerusakan akibat gempa

9,7 Juta Orang Nganggur, Pekerja Rata-rata Bergaji Rp2,7 Juta
Indonesia
9,7 Juta Orang Nganggur, Pekerja Rata-rata Bergaji Rp2,7 Juta

rata-rata upah buruh tertinggi berada di kategori Pertambangan dan Penggalian, yaitu sebesar Rp4,48 juta rupiah, sedangkan terendah berada di kategori jasa Lainnya, yaitu sebesar Rp1,69 juta rupiah.

Jepang Beri Bantuan Rp208 Miliar Tanggulangi COVID-19
Indonesia
Jepang Beri Bantuan Rp208 Miliar Tanggulangi COVID-19

Sejak awal pandemi, Jepang merupakan mitra penting bagi Indonesia dalam mitigasi pandemi.

4 Alasan Transaksi Digital Perlu Diatur Pemerintah
Indonesia
4 Alasan Transaksi Digital Perlu Diatur Pemerintah

Transaksi barang digital juga dianggap berisiko yaitu dapat disalahgunakan untuk transaksi ilegal, sehingga hal ini menjadi alasan pemerintah untuk melakukan pemantauan sangat ketat.

Kegiatan Rizieq Shihab Juga Berimbas Terhadap Nasib 2 Kapolres
Indonesia
Kegiatan Rizieq Shihab Juga Berimbas Terhadap Nasib 2 Kapolres

Pencopotan tersebut berdasarkan Surat Telegram (ST) Nomor ST/3222/XI/KEP/2020

2.288 Kasus Perceraian Masuk ke Pengadilan Agama Jakbar
Indonesia
2.288 Kasus Perceraian Masuk ke Pengadilan Agama Jakbar

Alasan para suami istri bercerai karena permasalahan ekonomi.

Cegah Penyebaran COVID-19, Jemaah yang Ingin Ibadah di Gereja Dibatasi
Indonesia
Cegah Penyebaran COVID-19, Jemaah yang Ingin Ibadah di Gereja Dibatasi

Polisi telah berkoordinasi dengan pemuka agama

Din Syamsuddin: Radikalisme Terdapat di Setiap Lingkaran Umat Beragama di Dunia
Indonesia
Din Syamsuddin: Radikalisme Terdapat di Setiap Lingkaran Umat Beragama di Dunia

Isu radikalisme agar tidak tendensius menyasar ke umat Islam

Polda Metro Pastikan Tak Ada Sweeping Produk Prancis
Indonesia
Polda Metro Pastikan Tak Ada Sweeping Produk Prancis

Polda Metro Jaya memastikan hingga saat ini belum ada aksi sweeping terhadap produk-produk Prancis terkait pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron soal Islam.

Korupsi Lahan DKI, KPK Ultimatum Rudy Hartono Iskandar
Indonesia
Korupsi Lahan DKI, KPK Ultimatum Rudy Hartono Iskandar

KPK mengultimatum pengusaha Rudy Hartono Iskandar dan Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene untuk koperatif dengan memenuhi panggilan penyidik.