DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking

DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta disarankan untuk menggandeng Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam merumuskan aturan pembatasan akses konten kekerasan di internet.

Dorongan tersebut disampaikan Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Muhammad Thamrin, sebagai respons atas insiden ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang diduga berawal dari tontonan berbahaya di media sosial.

“Mendukung agar Pemda berkoordinasi dengan Kominfo, penyedia platform digital seperti YouTube, serta para ahli keamanan digital, agar mekanisme penyaringan berbasis standar dan tidak membebani sekolah,” ucap Thamrin, Rabu (19/11).

Ia menekankan bahwa penyusunan regulasi harus dilakukan dengan cermat, tanpa membabi buta menutup akses internet yang justru dibutuhkan pelajar untuk keperluan sekolah.

“Regulasi harus jelas menyasar konten berbahaya, bukan membatasi akses platform secara menyeluruh. Kita harus memastikan tidak terjadi overblocking yang justru menghambat akses informasi dan pembelajaran digital yang sah,” tuturnya.

Baca juga:

4 Kementerian Bakal Bahas Rencana Pembatasan Game Online, Diklaim Banyak Konten Negatif

Menurut Thamrin, teknologi saja tidak cukup untuk menjadi pagar pengaman dari dampak negatif dunia maya. Edukasi literasi digital wajib berjalan beriringan agar siswa, guru, dan orang tua memahami cara berselancar dengan aman.

Ia juga meminta Pemprov DKI memperkuat layanan konseling dan pendampingan psikologis di sekolah guna mengantisipasi dampak yang tidak kasat mata.

“Ini bukan semata perkara teknis, tapi perkara pemahaman dan kesiapan psikis,” imbuhnya.

Baca juga:

Pelaku Peledakan SMAN 72 Tonton Video Kekerasan, Disdik DKI Harus Blokir Akses Konten Berbahaya di Sekolah

Lebih jauh, Thamrin menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Kebon Sirih akan mengawal penyusunan aturan tersebut dari hulu hingga hilir, memastikan dasar hukumnya kuat serta menutup rapat potensi penyalahgunaan kewenangan.

“Kami di DPRD akan mengawal agar regulasi ini memiliki dasar hukum yang kuat, mekanisme pengawasan yang jelas, dan tidak menimbulkan celah penyalahgunaan kewenangan,” pungkasnya. (Asp)

#Komdigi #Pemprov DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta #Konten Negatif #Internet
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politikus Singapura Usul Cabut Kabel Internet ke Indonesia, Begini Respom Menteri Meutya
Apabila jalur kabel laut itu terganggu, Singapura justru akan mengalami dampak yang jauh lebih besar .
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
Politikus Singapura Usul Cabut Kabel Internet ke Indonesia, Begini Respom Menteri Meutya
Indonesia
Tiket Masuk Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, Begini Respons Pramono
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan tiket masuk Ancol tak bisa gratis. Hanya penerima KJP yang bisa menikmatinya.
Soffi Amira - Rabu, 28 Oktober 2026
Tiket Masuk Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, Begini Respons Pramono
Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Tembus Rp 625 Miliar dalam Dua Hari, Ini Dampak Konser Kanye West dan JRF bagi Jakarta
Pramono Anung menyebut Jakarta Running Festival menyumbang Rp 175 miliar dan konser Kanye West Rp 450 miliar, dengan total dampak ekonomi Rp 625 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Oktober 2026
Tembus Rp 625 Miliar dalam Dua Hari, Ini Dampak Konser Kanye West dan JRF bagi Jakarta
Indonesia
Pramono Setuju Taman Puring Direvitalisasi Jadi Taman Disabilitas, Pedagang Dicarikan Tempat Baru
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bakal merevitalisasi Taman Puring menjadi Taman Disabilitas.
Soffi Amira - Senin, 26 Oktober 2026
Pramono Setuju Taman Puring Direvitalisasi Jadi Taman Disabilitas, Pedagang Dicarikan Tempat Baru
Indonesia
821 Ribu Rumah di Jakarta Tak Layak Huni, Tito Karnavian Singgung Anggaran DKI
Tito Karnavian meminta Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran bedah rumah. BPS mencatat 821.840 rumah di Jakarta tidak layak huni pada 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Oktober 2026
821 Ribu Rumah di Jakarta Tak Layak Huni, Tito Karnavian Singgung Anggaran DKI
Indonesia
Mulai 2027, Pencari Kerja di Jakarta Bisa Naik Transjakarta hingga MRT Gratis
Pramono Anung menyatakan transportasi umum di Jakarta, termasuk Transjakarta, MRT, LRT, dan Mikrotrans, akan gratis bagi pencari kerja mulai 1 Januari 2027.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 22 Oktober 2026
Mulai 2027, Pencari Kerja di Jakarta Bisa Naik Transjakarta hingga MRT Gratis
Indonesia
Konten Karhutla Hilang di Medsos, Menkomdigi Meutya Hafid Minta Platform Buka Algoritma
Menkomdigi, Meutya Hafid, membantah konten karhutla dihapus di media sosial. Ia mempertanyakan transparansi algoritma.
Soffi Amira - Kamis, 22 Oktober 2026
Konten Karhutla Hilang di Medsos, Menkomdigi Meutya Hafid Minta Platform Buka Algoritma
Indonesia
Penumpang Transportasi Publik Jakarta Tembus 368,4 Juta, Naik 10,8 Persen
Penumpang Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta mencapai 368,4 juta pada triwulan III 2026, naik 10,8 persen dibandingkan 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Oktober 2026
Penumpang Transportasi Publik Jakarta Tembus 368,4 Juta, Naik 10,8 Persen
Indonesia
PAM Jaya Raih Penghargaan Gubernur DKI Jakarta 2026 Bidang Kearsipan
PAM Jaya meraih Penghargaan Gubernur DKI Jakarta Bidang Kearsipan 2026 dengan predikat AA atau Sangat Memuaskan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Oktober 2026
PAM Jaya Raih Penghargaan Gubernur DKI Jakarta 2026 Bidang Kearsipan
Bagikan