DPRD DKI Desak Penertiban 'Pak Ogah' yang Picu Kemacetan dan Bahayakan Nyawa Pengendara

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 05 Maret 2026
DPRD DKI Desak Penertiban 'Pak Ogah' yang Picu Kemacetan dan Bahayakan Nyawa Pengendara

Ilustrasi. ANTARA/Risky Syukur

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, mendesak aparat keamanan untuk menindak tegas praktik pengaturan lalu lintas ilegal oleh "Pak Ogah" di sejumlah titik krusial Jakarta pada Rabu (4/3).

Desakan ini muncul menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait kemacetan parah dan risiko kecelakaan yang ditimbulkan oleh aktivitas ilegal tersebut di persimpangan serta putaran balik (U-turn) jalan protokol.

"Kita menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait keberadaan 'Pak Ogah' yang berdiri di tengah jalan, memaksa mengatur arus kendaraan tanpa kewenangan dan tanpa standar keselamatan," ujar Kenneth dalam keterangannya, Kamis (5/3).

Baca juga:

DPRD DKI Soroti Sampah di TPS Rawajati dan Pasar Minggu, Minta Pramono Segera Bertindak

Gangguan Ketertiban dan Risiko Kecelakaan

Menurut legislator yang akrab disapa Bang Kent ini, fenomena "Pak Ogah" bukan lagi sekadar masalah sosial, melainkan sudah masuk kategori gangguan ketertiban umum. Aktivitas mereka yang kerap menghentikan kendaraan secara tiba-tiba demi mendapatkan uang justru menciptakan titik bottleneck yang memperparah arus lalu lintas.

"Alih-alih membantu mengurai kemacetan, praktik ini sering kali justru memperlambat arus kendaraan. Di beberapa titik, keberadaan mereka menimbulkan penyempitan arus karena pengendara menjadi ragu dan tidak nyaman saat melintas," tegasnya.

Baca juga:

Bikin Macet Makin Parah, Pramono Soroti 'Pak Ogah' di Jalan TB Simatupang

Solusi Konkret: Penertiban Hingga Pembinaan

Kenneth mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Satpol PP dan Dinas Perhubungan untuk melakukan patroli rutin di titik rawan, seperti wilayah Grogol Petamburan. Namun, ia juga menekankan pentingnya pendekatan humanis melalui program pelatihan kerja agar para pelaku memiliki alternatif penghasilan legal.

"Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama. Tidak boleh ada pembiaran terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dan kemacetan. Pemerintah harus hadir dengan solusi konkret," pungkas Kenneth.

#DPRD DKI Jakarta #Juru Parkir #Pak Ogah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Terancam Kehilangan Pekerjaan, 56 Jukir Masjid Zayed Demo
Dinas Perhubungan (Dishub) Solo berencana mensterilkan aktivitas parkir di timur Masjid Raya Sheikh Zayed Solo dalam waktu dekat.
Dwi Astarini - Rabu, 30 September 2026
Terancam Kehilangan Pekerjaan, 56 Jukir Masjid Zayed Demo
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Bagikan