DPRD DKI Bingung Anies Terbitkan Kepgub Izin Reklamasi Ancol Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak mengaku kaget dengan terbitnya Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020 tentang izin reklamasi perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol Timur seluas 120 hektare (ha) dan Dunia Fantasi (Dufan) seluas 35 ha.

Sambung Gilbert, selama rapat dengan Dewan Parlemen Kebon Sirih, PT Pembangunan Jaya Ancol tak pernah berbicara mengenai hal tersebut.

Baca Juga:

PSI Minta Anies Bangun 4.000 Unit Rusun Nelayan di Lahan Reklamasi Ancol

"Makanya kita juga bingung tiba-tiba itu sudah ada kepgubnya. Itu kan proses lama, dari Februari," kata Gilbert saat dikonfirmasi, Selasa (30/6).

Meski sudah ada kepgub, menurut Gilbert, reklamasi tidak bisa langsung dikerjakan. Pembangunan proyek reklamasi harus ada peraturan daerah (perda).

"Kalau perdanya belum keluar tapi mereka mau reklamasi kan enggak bisa," jelas Gilbert.

Kawasan Taman Impian Jaya Acol. (Foto: MP/Youtube Ancoltamanimpian)
Kawasan Taman Impian Jaya Acol. (Foto: MP/Youtube Ancoltamanimpian)

Menurutnya lagi, dalam membuat daratan baru di laut lepas tak luput dari izin analisis dampak lingkungan (amdal). Harus ada kajian dan pembahasan dulu mengenai amdal itu.

"Ini kan mau manambah daratan baru, tentu saja harus ada pembahasan AMDAL segala macem," tuturnya.

Baca Juga:

PT PJAA Belum Mulai Proyek Reklamasi Ancol dan Dufan

Anggota Komisi B ini juga mengaku bingung. Di dalam Kepgub itu, tidak ada kata-kata reklamasi karena yang ada hanya pemanfaatan tanah.

"Mereka harus nunggu dulu perdanya dikeluarkan engga nih nanti dari bapemperda. kita enggak tahu nih masuk dalam perda prioritas atau enggak," ungkapnya.

Politikus PDI Perjuangan ini mengingkapkan bahwa reklamasi Ancol itu tidak termasuk dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 60 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan. Di situ sudah ada soal pulau reklamasi yang berada di Teluk Jakarta. (Asp)

Baca Juga:

Fraksi PDIP Sebut Anies Ingkar Janji Izinkan Reklamasi di Ancol

Penulis : Zulfikar Sy Zulfikar Sy
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DKI Zona Merah COVID, Masjid Al Azhar Jaksel Tetap Gelar Salat Idul Adha
Indonesia
DKI Zona Merah COVID, Masjid Al Azhar Jaksel Tetap Gelar Salat Idul Adha

Hampir seluruh wilayah DKI Jakarta kembali berstatus zona merah COVID-19, kecuali wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu.

Buntut Penyebaran COVID di Secapa AD, Gugus Tugas Ingatkan Hati-hati di Pendidikan Berbasis Asrama
Indonesia
Buntut Penyebaran COVID di Secapa AD, Gugus Tugas Ingatkan Hati-hati di Pendidikan Berbasis Asrama

Persebaran kasus di tempat pendidikan berasrama ini juga menjadi perhatian Presiden Joko Widodo.

Pilwakot Solo 2020, Perang Spanduk Antara Purnomo-Teguh dan Gibran Mulai Sengit
Indonesia
Pilwakot Solo 2020, Perang Spanduk Antara Purnomo-Teguh dan Gibran Mulai Sengit

spanduk dukungan bakal calon cawali dan cawawali di Pilwakot Solo, Achmad Purnomo-Teguh Prakosa (Ampuh) yang diusung DPC PDIP Solo di Pilwakot Solo

Tanpa Dapatkan Harun Masiku, Penangkapan Djoko Tjandra Tak Berarti Apa-apa
Indonesia
Tanpa Dapatkan Harun Masiku, Penangkapan Djoko Tjandra Tak Berarti Apa-apa

Dengan kemampuan Korps Bhayangkara seperti saat ini jika Polri tidak bisa segera menangkap, kepercayaan publik akan sangat sulit didapatkan.

PDIP: Jangan Coba-coba Menguji Kesabaran Revolusioner Kami!
Indonesia
PDIP: Jangan Coba-coba Menguji Kesabaran Revolusioner Kami!

Megawati Soekarnoputri yang saat itu menjabat Ketum PDI mengambil langkah mengejutkan

DPR Tantang Kapolri Usut Dalang Pembakaran Bendera PDIP saat Demo RUU HIP
Indonesia
DPR Tantang Kapolri Usut Dalang Pembakaran Bendera PDIP saat Demo RUU HIP

Legislator asal Nusa Tenggara Timur (NTT) itu menegaskan, siapa pun yang melanggar hukum harus diberi sanksi tegas.

DPR Kritik Pemerintah Jokowi Lambat Tangani Corona
Indonesia
DPR Kritik Pemerintah Jokowi Lambat Tangani Corona

Ia khawatir Pemerintah Indonesia terlalu santai

 ICW: Sikap Jokowi Tolak Bebaskan Koruptor Teguran Keras untuk Menteri Yasonna
Indonesia
ICW: Sikap Jokowi Tolak Bebaskan Koruptor Teguran Keras untuk Menteri Yasonna

"Pernyataan ini semestinya menjadi teguran keras bagi Menteri Hukum dan HAM untuk tidak lagi merencanakan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap koruptor," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana

 Dugaan Potensi Abuse of Power Menguat Dalam RUU Perlindungan Data Pribadi
Indonesia
Dugaan Potensi Abuse of Power Menguat Dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Baginya, kedaulatan diri pribadi harus menjadi semangat utama RUU tersebut, bukan data pribadi sebagai komoditas semata.

[HOAKS atau FAKTA] Erdogan: Indonesia Dipimpin Penjahat Jika Jokowi tidak Terjun ke Politik
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Erdogan: Indonesia Dipimpin Penjahat Jika Jokowi tidak Terjun ke Politik

Selain itu, foto asli Presiden Erdogan itu, pernah ditayangkan oleh okezone.com