DPRD DKI Bantah Ada Kenaikan Gaji Rp888 Miliar Tahun 2021 Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik. (MP/Asropih)

MerahPutih.com - Panitia Khusus (Pansus) Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI membantah ada kenaikan gaji anggota Dewan Parlemen Kebon Sirih sebesar Rp888.681.846.000.

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI, M. Taufik mengatakan, anggaran Rp888 miliar dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2021 tidak hanya untuk gaji 106 anggota DPRD. Tapi angka itu untuk keseluruhan kegiatan dewan selama satu tahun.

Baca Juga

DPRD DKI Setuju Sekolah Kembali Dibuka

Taufik menegaskan, tidak ada kenaikan gaji untuk para legislator Kebon Sirih. Namun, untuk penambahan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan rakyat memang masuk dalam recana kerja tahunan (RKT) DPRD DKI.

"Angka Rp888 miliar untuk keseluruhan kegiatan. ini bukan gaji dewan," tegas M. Taufik di Jakarta, Selasa (1/12).

Dalam APBD DKI tahun 2021, RKT tiap anggota DPRD mencapai Rp8.383.791.000. Anggaran ini mencakup gaji, tunjangan, uang kunjungan, bimbingan teknis, reses, hingga uang sosialisasi.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik. (Foto: MP/Ponco)
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik. (Foto: MP/Ponco)

Jika dikali dengan 106 Anggota DPRD DKI dari seluruh fraksi, butuh anggaran sebesar Rp888.681.846.000 dalam satu tahun.

Angka itu melonjak drastis dibandingkan APBD DKI 2020 yang hanya Rp152.329.612.000 per tahun.

Politikus Gerindra pun mengaku kaget dengan angka itu, sebab bila dihitung gaji secara perbulan anggota DPRD menerima gaji mencapai 800 juta.

"Kalau gaji Rp800 juta sebulan mantap dong," kata Taufik di DPRD DKI, Selasa (1/12). (Asp)

Baca Juga

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Sering Mengkritik Tanpa Solusi

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wishnutama Minta Pelaku Industri Pariwisata Siapkan Paket Liburan
Indonesia
Wishnutama Minta Pelaku Industri Pariwisata Siapkan Paket Liburan

Perubahan cuti bersama Idul fitri 2020 ini harus benar-benar diantisipasi

Fraksi PAN: Kerja di Rumah Bukan untuk Liburan
Indonesia
Fraksi PAN: Kerja di Rumah Bukan untuk Liburan

"Malah nanti, penularannya makin cepat. Kami berharap gunakan waktu ini sebaik-baiknya," tutup Zita

Nyaris 100 Perkara Pilkada Diteruskan ke Polisi
Indonesia
Nyaris 100 Perkara Pilkada Diteruskan ke Polisi

Polri sudah menaikkan 99 perkara tersebut ke tahap penyidikan sebanyak 31 perkara.

Pakar Kepolisian Komentari Kebijakan KPK 'Tangkap, Tahan dan Umumkan Tersangka'
Indonesia
Pakar Kepolisian Komentari Kebijakan KPK 'Tangkap, Tahan dan Umumkan Tersangka'

Strategi ini sudah diperlihatkan Firli saat menjerat Ketua DPRD Muara Enim Aries HB

Elektabilitas Paslon Eri-Armuji Ungguli Machfud-Mujiaman
Indonesia
Elektabilitas Paslon Eri-Armuji Ungguli Machfud-Mujiaman

“Untuk popularitas Pak Machfud Arifin lebih unggul, namun elektabilitasnya masih kalah dibanding Pak Eri Cahyadi,” tandas Hartanto

Popularitas dan Elektabilitas Kalahkan Purnomo, Gibran: Matur Nuwun Warga Solo
Indonesia
Popularitas dan Elektabilitas Kalahkan Purnomo, Gibran: Matur Nuwun Warga Solo

Gibran menegaskan hasil survei ini akan ia jadikan pemompa semangat untuk lebih giat lagi, khususnya dalam membantu warga Solo yang terdampak pandemi COVID-19.

Publik Figur Ikut Acara Tak Disiplin Prokes, Sanksi Hukum Harus Ditegakkan
Indonesia
Publik Figur Ikut Acara Tak Disiplin Prokes, Sanksi Hukum Harus Ditegakkan

Pakar hukum pidana Suparji Ahmad mengatakan bahwa semestinya pelanggaran tersebut ditegakkan dengan aturan yang ada.

Lama Antibodi Vaksin COVID-19 Sinovac-Bandung Baru Diketahui April 2021
Indonesia
Lama Antibodi Vaksin COVID-19 Sinovac-Bandung Baru Diketahui April 2021

Peneliti uji klinis vaksin COVID-19 Sinovac di Bandung perlu mengkaji seberapa lama vaksin tersebut menghasilkan antibodi di dalam tubuh.

Komjen Gatot Eddy Berpeluang Paling Besar Gantikan Jenderal Idham Azis
Indonesia
Komjen Gatot Eddy Berpeluang Paling Besar Gantikan Jenderal Idham Azis

Sejumlah nama mulai mencuat dalam bursa Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

ICW Desak KPK Jerat Pihak Bantu Pelarian Nurhadi
Indonesia
ICW Desak KPK Jerat Pihak Bantu Pelarian Nurhadi

"KPK harus mengenakan Obstruction of Justice bagi pihak-pihak yang membantu pelarian Nurhadi," kata Kurnia