DPRD DKI Bahas APBD di Puncak, CBA: Siapa Tahu Terselip Program Selundupan Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

Merahputih.com - Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 di Grand Cempaka Resort Puncak, Bogor, Jawa Barat pada hari ini Rabu (21/10) dianggap akan menguntungkan anggota DPRD DKI Jakarta.

Keuntungan yang diperoleh anggota Dewan Parlemen Kebon Sirih ialah menerima uang saku, bahkan diduga ada potensi memasukkan program-program siluman pada perubahan APBD DKI 2020 ini. Hal itu lantaran minimnya pengawasan dari warga DKI karena pelaksanaanya digelar di luar kota.

Baca Juga

Takut Diributin Jika Rapat di Restoran, DPRD DKI Pilih Rapat di Puncak

"Kalau dewan sih, pasti untung, makanya mereka setuju. Harusnya dibuka dulu ke publik, apbd tersebut, jangan asal oke oke saja. Siapa tahu, terselip program selundupan yang seringkali terjadi," ujat Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Rabu (21/10).

Ia juga menilai pembahasan KUPA APBD DKI di Punya tidak berkualitas. Pasalnya, pembahasan Perubahan APBD DKI itu diagendakan hanya sehari saja di hotel milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Tourisindo itu.

"Kalau Sehari rapat APBD, masih hanya minta stempel saja dong, ekesekutif ke legislatif. Tanpa membahas, proyek per proyek, sama saja merugikan rakyat Jakarta dong," papar dia.

Rapat DPRD DKI Jakarta. (Foto: DPRD DKI).

Sedangkan, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD DKI, Hadameon Aritonang mengakui, rapat pembahasan KUPA APBD itu diikuti oleh seluruh anggota DPRD DKI sebanyak 104 orang.

Tak sampai disitu rapat ini juga dihadiri oleh semua pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di lingkungan Pemprov DKI.

Baca Juga

Bahas APBD DKI di Puncak, Sekretaris DPRD DKI: Sehari Rampung

Adapun dalam surat undangan yang tersebar di aplikasi Whatsapp awak media, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengundang mitra kerja komisi B DPRD DKI Jakarta pada Rabu, 21 Oktober 2020 untuk membahas KUPA APBD DKI 2020.

"Semua anggota (DPRD) dan SKPD. Jumlah anggota ada 104, karena dua orang meninggal dunia. (Pokoknya) banyak, nggak bisa ngitung. Pokoknya itu lah, seluruh SKPD di lokasi yang sama," ungkap Dame panggilan akrab Hadameon. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Terjadi Penjarahan di Mangga Dua Square saat Pandemi COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Terjadi Penjarahan di Mangga Dua Square saat Pandemi COVID-19

Beredar video upaya percobaan aksi penjarahan di Mangga Dua Square, Jakarta Utara

Pemerintah Diingatkan Waspada Peningkatan Kasus COVID-19 Pasca Lebaran
Indonesia
Pemerintah Diingatkan Waspada Peningkatan Kasus COVID-19 Pasca Lebaran

Menurut Lestari, sejumlah fenomena terjadi menjelang Lebaran di masa pandemi COVID-19 tahun ini.

Anies Diminta Ambil Hikmahnya Saja
Indonesia
Anies Diminta Ambil Hikmahnya Saja

"Dia tahan nggak menghadapi (hujatan) ini? Kalau dia tahan, dia akan jadi pemimpin besar. Pemimpin musti tahan," ungkap Ridwan Saidi.

UU Ketahanan Keluarga Jalan Negara Masuki Ruang Privat, PusaKo: Melanggar HAM
Indonesia
UU Ketahanan Keluarga Jalan Negara Masuki Ruang Privat, PusaKo: Melanggar HAM

Banyak hal privat yang merupakan etika dalam masyarakat menjadi diatur

Pengamat: Rekomendasi Pelonggaran PSBB Patut Diragukan Urgensinya
Indonesia
Pengamat: Rekomendasi Pelonggaran PSBB Patut Diragukan Urgensinya

Positif COVID-19 dengan jumlah lebih dari 100 dari 1.065 orang bukanlah jumlah yang biasa

Putri Megawati Desak Jokowi Gratiskan Biaya Tes Corona
Indonesia
Putri Megawati Desak Jokowi Gratiskan Biaya Tes Corona

Jubir pemerintah menegaskan tes corona gratis, tetapi harus atas permintaan dokter, bukan keinginan mandiri pasien.

Sultan HB X Minta Jangan Ada Diskriminasi Agama di Barak Pengungsian
Indonesia
Sultan HB X Minta Jangan Ada Diskriminasi Agama di Barak Pengungsian

Sri Sultan Hamengkubuwono X melakukan peninjauan ke barak pengungsian Merapi Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Selasa (10/11).

Cara Pemkot Jaktim Normalisasi Saluran Air Mampet
Indonesia
Cara Pemkot Jaktim Normalisasi Saluran Air Mampet

Penyemprotan air bertekanan tinggi dari armada pompa pemadam kebakaran dapat memudahkan normalisasi saluran

Antrean Penumpang Membeludak, Kebijakan Anies Dikritik Picu Risiko Tertular Corona
Indonesia
Antrean Penumpang Membeludak, Kebijakan Anies Dikritik Picu Risiko Tertular Corona

Sebaiknya Anies membatalkan kebijakan pengurangan layanan transportasi publik MRT, LRT dan Transjakarta

KPK Periksa Pejabat Pemkab Bogor Terkait Kasus Korupsi Eks Bupati Rahmat Yasin
Indonesia
KPK Periksa Pejabat Pemkab Bogor Terkait Kasus Korupsi Eks Bupati Rahmat Yasin

KPK menetapkan Rahmat Yasin sebagai tersangka atas dua kasus korupsi sekaligus.