DPRD DKI: Apa Tujuan Anies Dibalik Pemberian IMB Pulau D Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (ANTARA News/Fianda Rassat)

MerahPutih.com - Angota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mempertanyakan alasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Reklamasi Pulau D atau Pulau Maju.

Padahal dalam kampanye Pilkada DKI 2017 lalu Anies berjanji akan menghentikan proyek Reklamasi teluk Jakarta. Ia pun memiliki pertanyaan besar apa tujuan Anies dibalik pemberian IMB ke 932 bangunan di Pulau D.

 Gembong Warsono. (Foto: Facebook/Gembong Warsono)
Angota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono. (Foto: Facebook/Gembong Warsono)

"Nah kalau sekarang pak Anies tiba-tiba menerbitkan IMB di atas lahan reklamasi itu kan tentunya jadi tanda tanya ada apa di balik itu," kata Gembong saat dikonfirmasi, Jumat (14/6).

BACA JUGA: Anak Buah Anies Undang HTI, DPRD: Enggak Cerdas, Ceroboh Gitu Lho

Menurut Gembong Anies diduga telah menyalahi aturan hukum dimana dalam penerbitan IMB Pulau D tanpa adanya dua raperda.

Dua raperda yakni tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (ZWP3K) serta rencana tata ruang kawasan strategis pantura Jakarta (RTRKS Pantura). Sampai saat ini dua raperda tersebut masih digodok oleh Pemprov DKI setelah sebelumnya ditarik dari pembahasan di DPRD.

"Kalau menurut saya pasti salah, karena alas untuk menerbitkan imb itu kan, pertama adalah soal zonasi. Kedua adalah tata ruang," tuturnya.

Dengan begitu, Kata Gembong, jelas Anies menyalahi aturan yang ada terkait pemberian IMB 932 bangunan di Pulau Reklamasi.

"Prosedur hukumnya tidak dilalui dengan baik oleh pak Anies. Artinya alas hukumnya pak anies menerbitkan IMB itu tidak ada," jelasnya.

Apalagi Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Iman Satria mengatakan bahwa selama belum ada aturan tentang zonasi dan tata ruang lahan hasil reklamasi, maka pembangunan infrastruktur tak bisa dilakukan.

Artinya, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku BUMD yang ditunjuk untuk mengelola lahan reklamasi tidak bisa melakukan pembangunan sebelum ada perda.

Keadaan pulau reklamasi di Teluk Jakarta
Keadaan pulau reklamasi di Teluk Jakarta (MP/Fachruddin Chalik)

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang telah menerbitkan Izin Mendirikan Bangungan (IMB) Pulau Reklamasi D atau Pulau Maju.

BACA JUGA: PKS Bela Anies Terkait Penerbitan IMB di Kawasan Reklamasi Pulau D

IMB tersebut diperuntukkan bagi 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Selain itu ada 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun. (Asp).

Kredit : asropih


Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH