DPRD DKI: Anies Ingin Selamatkan Nyawa Rakyat Sesuai Instruksi Jokowi Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Riano P Ahmad (tengah). Foto: red/abdjr/dprd-dkijakartaprov.go.id

MerahPutih.com - Kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Total dan ketat sudah sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi untuk menyelamatkan warga.

Anggota DPRD DKI Jakarta, Riano P Ahmad mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta para kepala daerah menempatkan kesehatan menjadi fokus utama sebagai respon atas melonjaknya kasus COVID-19 dan per hari sudah mencapai 3.000 lebih pasien yang terinfeksi.

Baca Juga

PSBB Total, Prosedur Pernikahan di DKI Bakal Diperketat

"Tingginya lonjakan kasus COVID-19 di Jakarta membuat Anies harus berfikir keras. Karena kita lagi berada dalam situasi yang tidak terkendali. Artinya, Anies ingin menyelamatkan kesehatan dan keselamatan warga, sesuai arahan Pak Jokowi," ujar Riano di Jakarta, Jumat (11/9)

Riano melanjutkan bahwa keputusan PSBB ketat ini tidak mudah dan merupakan langkah yang tidak mungkin menyenangkan semua pihak. Namun Anies tak peduli meskipun kebijakannya tidak populer dan akan menuai kritik utamanya dari para pelaku usaha.

Karena itu, Riano meminta semua pihak memahami realitas di DKI karena kemarin pelonggaran dengan PSBB Transisi yang dirancang untuk memulihkan ekonomi kini malah membuat kondisi tidak menentu.

Faktanya, sekarang situasi semakin tidak terkendali, jumlah kasus melonjak, rumah sakit rujukan dan tempat pemakaman di DKI mulai kewalahan.

"Pak Anies sebelumnya sudah mencoba menerapkan PSBB Transisi dengan protokol 3M untuk merangsang perekonomian Jakarta, namun terbukti belum efektif dan justru jumlah kasus positif COVID-19 semakin melonjak," kata Riano.

DPRD DKI Jakarta, Riano P Ahmad
DPRD DKI Jakarta, Riano P Ahmad

Riano juga menyayangkan bahwa selama PSBB Transisi masyarakat dan perkantoran masih banyak yang tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Dampaknya COVID-19 bertambah parah apalagi jika dibandingkan dengan awal pandemi.

Menurut anggota Fraksi PAN ini, Anies ingin mengingatkan masyarakat, termasuk pelaku usaha agar tidak lalai lantaran asyik menggerakkan roda ekonomi, tetapi wabah semakin parah dan membuat penanganan kesehatan kedodoran.

"Karena, jika ini tidak segera dicegah, maka dengan sendirinya akan membuat ekonomi pasti terhantam semakin parah dan panjang," ucap Riano dilansir Antara.

Riano meminta penanganan wabah COVID-19 ini perlu dikoordinasikan dengan para kepala daerah penyangga. Anies mustahil kerja sendiri mengatasi persoalan COVID-19, khususnya di Jabodetabek.

Karena bila gerakan pengendalian COVID-19 ini tidak didukung semua pihak, maka penanganan pandemi justru akan menggelinding seperti bola pingpong.

Baca Juga

Besok Anies Rapat dengan Menteri Airlangga Bahas Penutupan Perkantoran

Pemprov DKI membutuhkan dukungan dan kerja sama semua pihak, utamanya kepada daerah Bodetabek. "Harus ada koordinasi yang baik Kami yakin, kebijakan menarik rem darurat yang dilakukan Anies adalah untuk kepentingan dan keselamatan seluruh warga," katanya.

Mestinya, kepala daerah lain juga menyadari bahwa kondisi di lapangan sekarang sudah sangat mengkhawatirkan. "Kasihan tenaga medis di rumah sakit juga sudah sangat kewalahan," pungkasnya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kiara Ingatkan Menteri KP Segara Cabut Aturan Izin Ekspor Benur
Indonesia
Kiara Ingatkan Menteri KP Segara Cabut Aturan Izin Ekspor Benur

Setelah mencabut Permen No. 59 Tahun 2020, KKP harus segera melakukan pendataan dengan sangat baik dan detail mengenai status ketersediaan benih lobster di Indonesia.

Gempa Sukabumi Dipicu Aktivitas Sesar Cipamingkis
Indonesia
Gempa Sukabumi Dipicu Aktivitas Sesar Cipamingkis

Gempa tektonik bermagnitudo 4,9 mengguncang Sukabumi pada Selasa (8/9) pukul 09.06 WIB.

Sekjen Kemensos Akui Vendor Bansos Setor Uang Operasional
Indonesia
Sekjen Kemensos Akui Vendor Bansos Setor Uang Operasional

Hal ini disampaikan Hartono saat menjadi saksi

Mendagri Tito Ungkap Faktor Tersulit dalam Upaya Menangkap Djoko Tjandra
Indonesia
Mendagri Tito Ungkap Faktor Tersulit dalam Upaya Menangkap Djoko Tjandra

Ia menjelaskan menangkap buronan di luar negeri bukan perkara mudah.

Kejagung Usut Dugaan Dana Hasil Korupsi ASABRI Mengalir ke Jual Beli Bitcoin
Indonesia
Kejagung Usut Dugaan Dana Hasil Korupsi ASABRI Mengalir ke Jual Beli Bitcoin

Kejagung memeriksa Direktur PT Indodax Nasional Indonesia untuk menelusuri dugaan aliran dana korupsi PT Asabri mengalir ke perusahaan jual beli bitcoin tersebut.

Metode GeNose Bukan untuk Mendiagnosis Pasien COVID-19
Indonesia
Metode GeNose Bukan untuk Mendiagnosis Pasien COVID-19

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito memastikan, metode GeNose tidak dapat menggantikan swab test PCR yang memiliki fungsi diagnosis.

 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tidak Lolos Tes PNS
Indonesia
75 Pegawai KPK Dinyatakan Tidak Lolos Tes PNS

Syarat yang harus dipenuhi pegawai KPK agar lulus asesmen untuk menjadi ASN yakni, harus setia dan taat pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Pemerintah yang sah.

Survei Parameter Politik Indonesia: 20 Persen Lebih Masyarakat Percaya COVID-19 Konspirasi dan Rekayasa
Indonesia
Survei Parameter Politik Indonesia: 20 Persen Lebih Masyarakat Percaya COVID-19 Konspirasi dan Rekayasa

Survei Parameter Politik Indonesia: 20 Persen Lebih Masyarakat Percaya COVID-19 Konspirasi dan Rekayasa

Masa Pandemi COVID-19, Daftar Kuliah di Sini Dapat Handphone
Indonesia
Masa Pandemi COVID-19, Daftar Kuliah di Sini Dapat Handphone

Universitas Muhammadiyah Surabaya melalui Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) berikan smartphone (HP) gratis untuk setiap mahasiswa baru.

Tiga Terminal Bus di Jakarta Bakal Ditutup saat Pelarangan Mudik
Indonesia
Tiga Terminal Bus di Jakarta Bakal Ditutup saat Pelarangan Mudik

Sebanyak tiga terminal di wilayah DKI Jakarta akan ditutup terkait pelarangan mudik Lebaran 2021 pada 6-17 Mei 2021.