DPRD DKI Anggap TGUPP Bentukan Anies Tak Berguna, Ini Alasannya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama tim formatur TGUPP pencegahan korupsi di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (3/1). (MP/Asropih)

Merahputih.com - Anggota Komisi A DPRD DKI Gembong Warsono menilai Pergub baru Nomor 16 tahun 2019 tentang TGUPP yang disahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semakin tidak jelas.

Menurut Gembong, selain jumlahnya yang menumpuk, tak ada manfaat yang didapat dari adanya program ini.

“Kalau menambah 100 orang pun bisa dikasih. Tapi kan bukan hanya sekedar kemampuan keuangan daerah, tetapi bagaimana asas manfaatnya untuk proses pembangunan ini,” tutur Gembong saat kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (9/3).

Gembong mengatakan, gaji yang diberikan kepada TGUPP melalui APBD sudah seharusnya dipertanggungjawabkan. Kalau Pemprov saja tidak tahu apa-apa, Gembong ragu efiesiensi anggaran tidak digunakan dengan baik.

Gubernur Anies Baswedan. (MP/Asropih)

“Karena APBD itu duit rakyat, ketika digunakan harus ada pertanggung jawaban ke DPRD gitu. Walaupun sekali lagi, mereka bertanggung jawab langsung ke gubernur,” tegasnya.

Jika nantinya jumlah anggota tidak terbatas, politkus PDIP ini pun semakin ragu atas percepatan pembangunan.

“Kalau jumlahnya lebih banyak kami khawatirkan menghambat percepatan pembangunan DKI. Kalau sampai orang ratusan masuk jadi tambah buruk bukan tambah cepat. Terlalu banyak tanya, diskusi, akhirnya nggak dieksekusi,” tegas Gembong. (*)


Tags Artikel Ini

Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH