DPRD Desak KPK Jakarta Selidiki Dugaan Korupsi Terkait Jual Beli Jabatan Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus. (MP/Asropih)

MerahPutih.Com - Dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat sorotan tajam dari DPRD. Jual beli jabatan tersebut berpotensi menjadi praktek korupsi yang harus diusut tuntas.

Ketua Fraksi Nasdem DKI Jakarta Bestari Barus mendesak TGUPP bidang korupsi yang disebut sebagai KPK Jakarta untuk turun tangan mengusut adanya dugaan jual beli jabatan yang terjadi saat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan merompak 1.125 pegawai Pemprov DKI.

Bestari Barus secara khusus meminta kepada Bambang Widjojanto selaku pimpinan KPK Jakarta untuk menyelidiki kasus jual beli jabatan.

"Kan di situ ada komisi pencegahan, kalau tidak ada api tak akan ada asap, itu Bambang Wijayanto dan kawan-kawan itu jangan cuma duduk diam disana," ujar Bestari saat dihubungi Selasa (5/3).

Ketua KPK Jakarta Bambang Widjojanto
Bambang Widjojanto (BW), di gedung Fakultas Hukum, UB, Malang, Jawa Timur, Senin (2/3). (Foto: Antara/Ari Bowo Sucipto)

Selain menyoroti KPK bentukan Anies, Bestari juga meminta kepada Inspektorat DKI Jakarta untuk bisa berdiri indenpenden agar tak ada intervensi saat mengusut kasus-kasus besar di Ibu Kota.

"Iya, kan sudah diwacanakan itu untuk independen, sebaiknya memang independen, enggak usah diawasi kalau memang kerja benar," tuturnya.

Ia pun berharap KPK DKI memberikan masukan kepada Anies agar kejahatan jual beli jabatan tak tejadi di lingkungan Pemprov DKI.

"Berikan masukan kepada gubernur, bagaimana caranya mengantisipasi itu. Ini kan selentingan yang perlu disikapi, mana tahu ada kebenaran. Jangan ngomong ke publik, tapi berikan masukan kepada Gubernur bagaimana caranya aparaturnya jangan main-main," ungkapnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik sebanyak 1.125 pejabat di lingkungan Pemprov DKI, pada Senin (25/2) lalu.

Dari 1.125 jabatan 15 di antaranya pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II. Sementara administrator atau pejabat eselon III sebanyak 274 orang, dan pengawas atau pejabat eselon IV sebanyak 836 orang.

Dalam perombakan ribuan pegawai DKI itu, Penasihat Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas mengatakan pihaknya menerima keluhan soal adanya tarif untuk mendapat jabatan Lurah.

"Info di bawah begitu, banyak keluhan dari lurah (soal tarif)," kata Hasbiallah, Kamis (28/2) lalu.(Asp)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Peneliti Bongkar Pendapatan Buzzer Politik Setara dengan UMR DKI Jakarta

Kredit : asropih


Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH