DPRD dan Pemprov DKI Sepakat Bahas Program 27 Perda Tahun Depan Ketua Bapemperda, Pantas Nainggolan. Foto: MP/Asropih

MerahPutih.com - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD telah menyetujui 27 Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) DKI yang nantinya dibahas di tahun 2020.

Adapun rinciannya 17 rancangan peraturan daerah dari eksekutif dan 10 rancangan peraturan daerah inisiatif legislatif.

Baca Juga

Dengan Hujan Kritik, Akhirnya Anggaran KUA-PPAS 2020 DKI Diketok Rp87,96 Triliun

Ketua Bapemperda, Pantas Nainggolan mengatakan, jumlah tersebut merupakan hasil rasionalisasi berdasarkan pertimbangan prioritas yang disepakati Bapemperda bersama Biro Hukum Pemprov DKI.

"Jadi ini baru persetujuan, pengesahannya akan kami sampaikan untuk disetujui dalam rapat paripurna dan resmi jadi Propemperda tahun 2020," ujar Pantas di Jakarta, Rabu Selasa (27/11).

Meski demikian, ia menyampaikan masih ada lima rancangan peraturan daerah yang belum dilengkapi naskah akademik dari 27 Prompemperda yang disetujui.

Ketua Bapemperda, Pantas Nainggolan. Foto: MP/Asropih
Ketua Bapemperda, Pantas Nainggolan. Foto: MP/Asropih

Seperti, dua rancangan Perda usulan dari eksekutif yaitu Raperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan Raperda tentang penyelenggaraan pendidikan. Kemudian tiga dari legislatif yaitu Raperda tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, Raperda tentang Lembaga Musyarawah Kelurahan dan Raperda tentang ketertiban umum.

Baca Juga

DPRD DKI Terancam Tak Gajian, Taufik Gerindra: Enggak Gajian, Enggak Apa-Apa

“Kita dorong Setwan mengalokasikan dana untuk penyiapkan naskah akedemik yang bisa dipertanggung jawabkan secara kualitas, kapasitas dan kredibilitas dengan menggandeng perguruan tinggi untuk membuat landasan filosofis dari Raperda yang diajukan,” tandasnya.

Dari data yang dihimpun, 27 usulan Propemperda yang disetujui ini terdiri dari empat Perda wajib yakni Raperda tentang APBD tahun anggaran 2020, Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020, Raperda tentang Perubahan APBD 2020 dan Raperda tentang APBD tahun anggaran 2021.

Lalu enam Perda Perubahan yakni Raperda tentang perubahan Retribusi Daerah, Raperda tentang perubahan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Raperda tentang perubahan Pajak Parkir, Raperda tentang perubahan Pajak Penerangan Jalan, Raperda tentang perubahan RDTR dan peraturan zonasi, serta Raperda tentang perubahan Lembaga Musyarawah Kelurahan dan Raperda ketertiban umum.

Sisanya sebanyak 17 usulan Perda baru yakni Raperda tentang Pengelolaan barang milik daerah, Raperda tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, Raperda tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan, Raperda tentang Disabilitas, Raperda tentang Jalan Berbayar Elektronik, Raperda tentang rencana pembangunan industri provinsi dan Raperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

Baca Juga

DPRD DKI Targetkan 15 Desember APBD 2020 Rampung

Selanjutnya ada juga Raperda tentang perusahaan umum daerah Dharma Jaya, Raperda tentang perusahaan umum daerah PAM Jaya, Raperda tentang perusahaan umum daerah PAL Jaya, Raperda tentang pencabutan Perda pusat pengkajian dan pengembangan Islam Jakarta, Raperda tentang tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan, Raperda tentang kawasan tanpa rokok, Raperda tentang penyelenggaraan pendidikan dan Raperda tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga. (Asp).

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polda Metro Benarkan Mantan Dirut TransJ Donny Saragih Tersangkut Kasus Penipuan
Indonesia
Polda Metro Benarkan Mantan Dirut TransJ Donny Saragih Tersangkut Kasus Penipuan

"2018 yang lalu, ini masih penyelidikan, masih diklarifikasi," kata dia

Terdakwa Cewek Kabur di PN Bandung, Rutan Salahkan Kejaksaan
Indonesia
Terdakwa Cewek Kabur di PN Bandung, Rutan Salahkan Kejaksaan

Kepala Rutan Wanita Bandung menegaskan kasus kaburnya SH ini merupakan tanggung jawab pihak kejaksaan.

KPK Periksa Sekjen Kementerian PUPR
Indonesia
KPK Periksa Sekjen Kementerian PUPR

Dalam perkara ini KPK telah menetapkan tiga tersangka

Bamsoet: PSBB Berpotensi Picu Kegaduhan dan Kepanikan Massal
Indonesia
Bamsoet: PSBB Berpotensi Picu Kegaduhan dan Kepanikan Massal

"Agar penerapan PSBB tidak menimbulkan panik masyarakat setempat," kata Bamsoet

Pasien Positif COVID-19 di DKI Capai 523 Orang, 51 Meninggal Dunia
Indonesia
Pasien Positif COVID-19 di DKI Capai 523 Orang, 51 Meninggal Dunia

Penyebaran orang positif corona di ada 339 titik kelurahan yang telah diketahui

Massa Aksi 212 di Depan Gedung DPR Tak Indahkan Protokol Kesehatan COVID-19
Indonesia
Massa Aksi 212 di Depan Gedung DPR Tak Indahkan Protokol Kesehatan COVID-19

Terlihat massa aksi memanjang spanduk Habib Rizieq Shihab di jembatan penyeberangan orang (JPO) depan gedung DPR/MPR RI.

Kemenkes Catat 1600 Klaster COVID-19
Indonesia
Kemenkes Catat 1600 Klaster COVID-19

Sudah lebih dari 3,5 juta orang di Indonesia yang dilakukan tes PCR menggunakan swab test. Dimana positivity rate sekitar 14 persen.

Update Corona DKI Minggu (9/8): Bertambah 472 Kasus
Indonesia
Update Corona DKI Minggu (9/8): Bertambah 472 Kasus

Saat ini jumlah tes PCR di Jakarta setiap pekan adalah 4 kali lipat standar WHO

Dua Warga Karanganyar Positif COVID-19, 1 Orang Peserta Ijtima Ulama di Gowa
Indonesia
Dua Warga Karanganyar Positif COVID-19, 1 Orang Peserta Ijtima Ulama di Gowa

Pasien positif COVID-19 di Desa Sewurejo merupakan salah satu peserta ijtima ulama di Gowa, Sulawesi Selatan.

Anies Tegaskan Orang yang Positif Corona Bukan Aib
Indonesia
Anies Tegaskan Orang yang Positif Corona Bukan Aib

Pemprov DKI Jakarta mengambil kebijakan untuk tidak memotong TKD