DPRD dan Pemprov DKI Jakarta Menyepakati RAPBD 2021 Rp82,5 Triliun Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - DPRD dan Pemprov DKI Jakarta telah menyepakati besaran Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp82,5 triliun.

Rinciannya, terdiri atas postur pendapatan daerah sebesar Rp72,20 triliun dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp51,27 triliun, pendapatan transfer Rp17,51 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah Rp3,42 triliun.

Baca Juga

Pemprov DKI Evaluasi SKPD Terkait Kerumunan Acara Rizieq Shihab

Selanjutnya, postur belanja daerah senilai Rp72,98 triliun. Besaran ini telah dirasionalisasi terhadap postur belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga (BTT) dan belanja transfer untuk dinolkan berdasarkan kesepakatan Banggar dengan jajaran eksekutif yang diwakili TAPD.

Untuk postur penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan Rp10,29 triliun dengan Sisa Lebih Penghitungan APBD (SiLPA) 2020 Rp2,02 triliun dan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp8,27 triliun.

"(RAPBD 2021) Rp82,5 triliun," ucap Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz kepada wartawan, Kamis (26/11).

Rapur
Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. Foto: MP/Asropih

Dengan begitu, hari ini Legislatif DKI menggelar rapat paripurna penandatanganan nota kesepahaman atau MoU Kebijakan Umum Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD DKI tahun 2021.

Rapat tersebut digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI. Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Rapat diagendakan mulai pukul 10.00 WIB.

Setelah itu, Gubernur Anies Baswedan akan menyampaikan pidato Raperda APBD DKI 2021. Dalam kesempatan tersebut, Anies meminta persetujuan kepada anggota dewan mengenai Raperda APBD tahun 2021.

Pada Jumat (27/11) besok rapat paripurna kembali digelar. Rapat ini beragendakan pemandangan umum fraksi DPRD terhadap Raperda APBD DKI 2021. (Asp)

Baca Juga

Kemenag Segera Kucurkan Rp5,7 Triliun Bantuan Operasional Pendidikan

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jakarta Kembali PSBB, Pemerintah Pusat Tetap Ingin PNS dan Pekerja Ngantor
Indonesia
Jakarta Kembali PSBB, Pemerintah Pusat Tetap Ingin PNS dan Pekerja Ngantor

"Kita melihat pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi, kita bergerak dalam satu bahasa dan satu tindakan," kata Airlangga.

FOTO: Demo Tolak Omnibus Law Rusuh di Jakarta
Foto
FOTO: Demo Tolak Omnibus Law Rusuh di Jakarta

Ribuan massa aksi yang menolak pengesahan Undang-undang Cipta Kerja rusuh saat menyampaikan aspirasinya di jalan M.H Thamrin, Jakarta

Kurva COVID-19 di Aceh Landai, Yuri: Kunci Keberhasilannya Ada di Masyarakat
Indonesia
Anies Yakin Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,4 Persen di 2021
Indonesia
Anies Yakin Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,4 Persen di 2021

Tekanan perekonomian selama dua triwulan ini berimplikasi terhadap daya beli masyarakat.

Pengakuan Eks Staf Hasto Jadi Angin Segar KPK Jerat Pelaku Lainnya di Kasus Suap KPU
Indonesia
Pengakuan Eks Staf Hasto Jadi Angin Segar KPK Jerat Pelaku Lainnya di Kasus Suap KPU

"Mereka terkonfirmasi dan tervalidasi menjadi alat bukti sah yang dapat digunakan KPK untuk menjerat pelaku lain menjadi tersangka menyusul Saeful Bahri," ujarnya.

 Di Jakarta Terjadi Pelambatan Jumlah Penderita Corona
Indonesia
Di Jakarta Terjadi Pelambatan Jumlah Penderita Corona

"Khusus DKI perkembangan yang terakhir kasus positif telah mengalami perlambatan yang sangat pesat. Dan saat ini sudah mengalami flat," kata Doni Monardo.

Ini Tanggapan Asita atas Penunjukan Sandiaga Uno Jadi Menparekraf
Indonesia
Ini Tanggapan Asita atas Penunjukan Sandiaga Uno Jadi Menparekraf

sosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia menilai penunjukan Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pilihan tepat.

Biaya Perawatan Kecantikan Pinangki Capai Rp111 Juta
Indonesia
Biaya Perawatan Kecantikan Pinangki Capai Rp111 Juta

Menurut dia, selama tiga bulan, total biaya perawatan kecantikan dan kesehatan Pinangki mencapai Rp111 juta.

 Menko Mahfud Buka-bukaan Isi Laporan Komnas HAM, Laskar FPI Bawa Senpi
Indonesia
Menko Mahfud Buka-bukaan Isi Laporan Komnas HAM, Laskar FPI Bawa Senpi

Laporan Komnas HAM menyatakan tidak pelanggaran HAM dalam kasus penembakan laskar FPI

Kubu Novel Sebut Pledoi Tim Hukum Polri Giring Opini Penganiayaan Ringan
Indonesia
Kubu Novel Sebut Pledoi Tim Hukum Polri Giring Opini Penganiayaan Ringan

Pasalnya, dalam sidang pledoi, tim hukum menyebut kerusakan mata yang dialami Novel Baswedan salah penanganan.