DPRD Beri Waktu 2 Tahun untuk Pemprov DKI Selesaikan RW Kumuh

Dwi AstariniDwi Astarini - Jumat, 12 Juli 2024
DPRD Beri Waktu 2 Tahun untuk Pemprov DKI Selesaikan RW Kumuh

Ilustrasi (MP/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - LINGKUNGAN rukun warga (RW) kategori kumuh di Jakarta masih menjadi pekerjaan rumah (PR) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ada 450 RW kumuh di 2023.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin berharap tidak ada lagi lingkungan RW kategori kumuh di Jakarta pada 2027. Oleh karena itu, Khoirudin mendorong Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk segera menuntaskan penataan RW kumuh dalam tiga tahun.

"Saya berharap memang seiring dengan DKI menjadi DKJ harus segera dituntaskan (penataan RW kumuh)," ujar Khoirudin di Jakarta, Jumat (12/7). Ia mengimbau Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta bersama Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta segera menindaklanjutinya agar penataan Kota Jakarta berjalan lancar.

"Dinas Perumahan punya kewajiban untuk penataan ini. Sebetulnya tinggal pendataan yang benar, lalu ada tahapannya," kata Khoirudin.

Baca juga:

DKI Anggarkan Konsultan Rumah Kumuh Tiap RW Rp555 Juta, Begini Komentar DPRD

Keberadaan banyak RW kumuh yang berdekatan dengan gedung-gedung pencakar langit membuat Khoirudin prihatin. Salah satu contohnya di kolong tol sekitar Tanah Tinggi dan Johar Baru, Jakarta Pusat.

"Jumlah kawasan kumuh di Jakarta memang banyak, bahkan di samping gedung-gedung mewah banyak. Kita malu melihat hal ini ketika kita keliling Jakarta karena kontras sekali," tutur Khoirudin.

Menurut politisi PKS itu, salah satu upaya yang bisa dilakukan Pemprov DKI yakni membangun hunian vertikal atau rumah susun (kusun) khusus untuk masyarakat menengah ke bawah. Ini menjadi salah satu solusi.

"Ya, paling tidak perbanyak bangunan ke atas, rumah susun diperbanyak untuk penataan permukiman kumuh," tutup Khoirudin.(Asp)

Baca juga:

Tak Ingin Ada Kelaparan, Alasan Anies Gelar Buka Bersama di 220 RW Kumuh

#DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PSI Pertanyakan Anggaran Rp 400 Miliar untuk Perayaan 5 Abad Jakarta
Pemerintah DKI sebaiknya mengalokasikan anggarannya untuk program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
PSI Pertanyakan Anggaran Rp 400 Miliar untuk Perayaan 5 Abad Jakarta
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan Blackout LRT Jakarta tak Boleh Terulang
Ia juga mendorong bawahannya untuk mengkaji langsung penyebab gangguan listrik tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Gubernur Pramono Tegaskan Blackout LRT Jakarta tak Boleh Terulang
Indonesia
Mulai Hari ini, Gubernur Pramono Perintahkan Jajarannya Serentak Turunkan Foto Gibran
Langkah tersebut dilakukan setelah Gibran telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai orang nomor dua di Indonesia itu.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
Mulai Hari ini, Gubernur Pramono Perintahkan Jajarannya Serentak Turunkan Foto Gibran
Indonesia
Pemprov DKI bakal Tertibkan Parkir Liar di Blok M
Penertiban tidak hanya menyasar di wilayah Blok M, tetapi juga seluruh kawasan Ibu Kota yang mengalami persoalan serupa.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
Pemprov DKI bakal Tertibkan Parkir Liar di Blok M
Indonesia
Konser Guns N’ Roses, Gubernur Pramono Perpanjang Operasional Transportasi Jakarta
Konser Guns N' Roses akan diselenggarakan pada Sabtu, 21 November 2026 di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.
Dwi Astarini - Minggu, 15 November 2026
Konser Guns N’ Roses, Gubernur Pramono Perpanjang Operasional Transportasi Jakarta
Indonesia
Distamhut DKI Jakarta Buka Loker Padat Karya, Gaji Rp 180 Ribu per Hari
Pendaftaran sudah dibuka.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Distamhut DKI Jakarta Buka Loker Padat Karya, Gaji Rp 180 Ribu per Hari
Indonesia
Wagub Rano Karno Tekankan Keterbukaan Informasi demi Bangun Kepercayaan Publik
Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban pemerintah, melainkan juga bagian penting dari kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Wagub Rano Karno Tekankan Keterbukaan Informasi demi Bangun Kepercayaan Publik
Indonesia
11 Kelurahan Jakarta Utara Waspadai Banjir Rob hingga 15 November 2026
Seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu juga berpotensi mengalami kondisi serupa.
Dwi Astarini - Rabu, 11 November 2026
11 Kelurahan Jakarta Utara Waspadai Banjir Rob hingga 15 November 2026
Indonesia
Pemprov DKI Tata Kawasan Tanah Abang Bertahap, Bereskan Parkir Liar dan Preman
Pembenahan kawasan memerlukan koordinasi lintas perangkat daerah serta pendekatan yang mempertimbangkan kebutuhan warga.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Pemprov DKI Tata Kawasan Tanah Abang Bertahap, Bereskan Parkir Liar dan Preman
Indonesia
DKI Jakarta Hapus Denda Pajak Kendaraan hingga 31 Desember 2026, Tak Perlu Ajukan Permohonan
Bapenda DKI Jakarta membebaskan sanksi keterlambatan PKB dan BBNKB mulai 2 November hingga 31 Desember 2026. Wajib pajak tak perlu mengajukan permohonan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 05 November 2026
DKI Jakarta Hapus Denda Pajak Kendaraan hingga 31 Desember 2026, Tak Perlu Ajukan Permohonan
Bagikan