DPR Waspadai Manuver Halangi Penetapan Tanggal Pemilu Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu)

MerahPutih.com - Kepastian tanggal pelaksanaan pemilu masih belum menemukan titik temu antara penyelenggara pemilu dan pemerintah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan (Menkoopolhukam) Mahfud MD, diharapkan bisa menjalankan arahan Presiden Joko Widodo agar segera menetapkan tanggal Pemilu 2024.

Presiden diklaim, telah memberi arahan kepada KPU agar rancangan tahapan dan jadwal Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan di Februari 2024, disertai dengan rancangan pembiayaan yang efisien. Arahan itu diungkapkan saat menerima audiensi tujuh anggota dan Sekretaris Jenderal KPU pada 11 November 2021.

Baca Juga:

Tahapan Pemilu Dirancang 22 Bulan Sampai 25 Bulan

"Mengenai tanggal pemungutan suara Pemilu 2024, Presiden Joko Widodo sebagaimana disampaikan Menkopolhukam RI Mahfud MD pada 23 September 2021 meminta agar segera ditetapkan tanpa terpengaruh isu amandemen UUD 1945, perpanjangan jabatan dan sebagainya," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim di Jakarta, Selasa (16/11).

Dia menjelaskan, posisi dan sikap presiden clear, bahwa pemilu harus tetap dilaksanakan pada 2024 dan oleh karenanya presiden minta agar tanggal pemilu segera ditetapkan dan diumumkan kepada masyarakat.

Dia berharap, tidak ada satu pun bagian dari kekuasaan yang memiliki agenda tersembunyi untuk secara sistematis menggagalkan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Hal itu menurut Luqman , seperti manuver-manuver politis dengan menghalang-halangi penetapan tanggal Pemilu 2024.

Selain itu, dia menilai tidak ada relevansinya mengaitkan penetapan tanggal Pemilu 2024 dengan proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu RI yang sekarang sedang berjalan.

Pemilu Serentak 2024. (Foto: Antara)
Pemilu Serentak 2024. (Foto: Antara)

"Apabila penetapan tanggal pemilu menunggu pelantikan anggota KPU yang baru, yakni KPU periode 2022-2027, khawatir akan menimbulkan berbagai kesulitan bagi persiapan pelaksanaan tahapan dan jadwal Pemilu 2024," katanya.

Terutama, tegas ia, menyangkut penyusunan aturan teknis pemilu dan pengalokasian anggaran kegiatan tahapan dan jadwal Pemilu dari APBN.

Sampai saat ini, Selasa (16/11), KPU tidak berani ambil keputusan sendiri terkait jadwal Pemilu 2024 karena harus mendengarkan masukan dari pemerintah dan DPR RI. (Pon)

Baca Juga:

Jelang Pemilu Makin Panas, DPR Peringatkan Jenderal Andika sebagai Panglima TNI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jadwal Mediasi Luhut dengan Haris Azhar-Fatia Diundur Senin Depan
Indonesia
Jadwal Mediasi Luhut dengan Haris Azhar-Fatia Diundur Senin Depan

"Jadi, sudah sepakat waktunya Senin (1/11) depan. Biar bisa ketemu," kata Kasubdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Kompol Rovan Richard, saat dikonfirmasi wartawan, Senin (25/10).

Warga Flores Timur Diminta Hindari Bangunan Retak Saat Kembali
Indonesia
Warga Flores Timur Diminta Hindari Bangunan Retak Saat Kembali

BMKG telah berdiskusi dengan pejabat di NTT

Nahdliyin Diminta Saksikan Muktamar NU Lewat Live Streaming
Indonesia
Nahdliyin Diminta Saksikan Muktamar NU Lewat Live Streaming

Panitia mohon doa supaya muktamar berjalan lancar dan aman

DPR Minta Pengusaha Oksigen Medis Tidak Berlaku Aji Mumpung
Indonesia
DPR Minta Pengusaha Oksigen Medis Tidak Berlaku Aji Mumpung

“Naiknya permintaan atau omset saja sudah untung besar kok, janganlah ditambah dengan menaikkan harga secara tidak wajar,” kata Amin

Warga Madura dan Minang Paling Banyak Tolak Divaksin COVID-19
Indonesia
Warga Madura dan Minang Paling Banyak Tolak Divaksin COVID-19

Persentase terbesar etnik warga yang tidak mau divaksin adalah Madura (58 persen) dan Minang (43 persen). Sedangkan yang paling tinggi persentase bersedia divaksin adalah Batak (57 persen) dan Jawa (56 persen).

Terus Usut Dugaan Kebocoran Data BPJS, Polisi: Tergantung Kepentingannya
Indonesia
Terus Usut Dugaan Kebocoran Data BPJS, Polisi: Tergantung Kepentingannya

Penyidik masih bekerja memeriksa sejumlah pejabat BPJS Kesehatan dan vendor teknologi informasi

Demokrat Tegaskan Foto AHY Pelesiran Saat SBY Sakit Hoaks tak Bermoral
Indonesia
Demokrat Tegaskan Foto AHY Pelesiran Saat SBY Sakit Hoaks tak Bermoral

Netizen NKRI mengunggah postingan foto keluarga AHY berswafoto di sebuah kota di luar negeri.

Geser Libur Maulid Nabi, Wapres tak Mau Indonesia Terperosok lagi seperti India
Indonesia
Geser Libur Maulid Nabi, Wapres tak Mau Indonesia Terperosok lagi seperti India

Kebijakan ini diklaim sebagai langkah antisipasi peningkatan kasus COVID-19.

RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Mutlak Segera Disahkan
Indonesia
RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Mutlak Segera Disahkan

Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) segera disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Terjadi 17 Kali Guguran Lava Pijar, Kubah Gunung Merapi Bertambah Signifikan
Indonesia
Terjadi 17 Kali Guguran Lava Pijar, Kubah Gunung Merapi Bertambah Signifikan

BPPTKG mencatat terjadi penambahan kubah lava di puncak Gunung Merapi secara signifikan.