DPR Wanti-Wanti Pemerintah Ancaman Badai di Balik Ambisi New Normal Suasana Masjid Hubbul Wathan Islamic Center di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat (5/6/2020). (ANTARA/Nirkomala)

MerahPutih.com - Pemerintah mulai menerapkan wacana new normal dengan masuknya masa transisi kebijakan PSBB di beberapa wilayah dan diikuti pembukaan kembali akses keluar masuk Ibu Kota. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah ini mendapatkan kritik tajam dari anggota komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani.

Menurut Netty, new normal tidak bisa dimaknai sebagai kebebasan kembali beraktivitas seperti sebelum pandemi terjadi. Gunakan pendekatan saintifik dalam membuat kebijakan, jangan pake perasaan.

"Pemerintah daerah juga harus melibatkan akademisi dan ahli jangan sekedar ikut kebijakan," kata Netty, dalam keterangan resminya, Senin (8/6).

Baca Juga:

Menhub Klaim New Normal Miliki Keuntungan Ekonomi dan Kesehatan

Sebagai Ketua Tim COVID-19 Fraksi PKS DPR RI, Netty mengingatkan pemerintah tidak boleh serampangan dan sembarangan mewacanakan new normal sebelum menyiapkan perencanaan dan pentahapan yang terukur baik kuantitatif maupun kualitatif.

Menurut dia, perencanaan dan pentahapan ini harus clear dan jelas dari pusat sampai daerah, terutama daerah yang masih menghadapi COVID-19. "Jangan sampai alih-alih new normal, justru kita menuai badai," ujar Netty.

https://merahputih.com/media/f7/e3/87/f7e387459967215c6a221f5beafa0469.jpg
Umat Islam menunaikan ibadah Shalat Jumat berjamaah dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 di Masjid Agung Al-Amjad, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat, (5/6/2020). (MP/Rizki Fitrianto)

Netty mengingatkan pasa 6 Juni lalu terjadi rekor penambahan kasus baru sebanyak 993 kasus. Tambahan terbanyak dari Jatim, Jakarta dan Papua. Bahkan, masih ada ada tambahan 672 kasus, Minggu (7/6) lalu, sehingga total 31.186 kasus di Indonesia. Pasien dirawat sebanyak 18,837 orang. Kurva kasus masih belum melandai. Jawa Timur dan Surabaya sedang berjuang melawan darurat COVID-19.

"Apa kurang jelas indikator yang tampak untuk membuat kebijakan yang benar-benar menyelamatkan rakyat?" tutur politikus PKS itu.

Legislator dari dapil Jabar 8 ini mencontohkan, di Cirebon, ada kasus bayi berusia 50 hari terkonfirmasi positif COVID-19 setelah dibawa orang tuanya ke pesta pernikahan dan berinteraksi dengan saudaranya dari wilayah epicenter COVID-19.

Apalagi, kata dia, Jawa Barat juga terdapat banyak pesantren dan boarding school yang santrinya berasal dari berbagai wilayah di Indonesia

"Jangan sampai di masa yang masih rawan ini, mengizinkan para santri untuk kembali ke pondok lagi," ungkap Netty. "Jangan sampai mereka menjadi korban karena kelalaian pemerintah," tandas istri mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Herryawan itu. (Knu)

Baca Juga:

DPR Nilai PSBB Masa Transisi DKI Jadi Contoh Penanganan COVID-19 Secara Terukur

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Pilwakot Solo, Purnomo-Teguh Dipanggil DPP PDIP untuk Jalani Fit And Proper Test
Indonesia
Pilwakot Solo, Purnomo-Teguh Dipanggil DPP PDIP untuk Jalani Fit And Proper Test

"Saya terima undangan fit and proper test Sabtu kemarin. Surat undangan ditandatangani Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto," ujar Purnomo

Dari Inggris, 2 Gadis Cilik WNI Ciptakan Novel Kemanusiaan Hari Aksara UNESCO
Indonesia
Dari Inggris, 2 Gadis Cilik WNI Ciptakan Novel Kemanusiaan Hari Aksara UNESCO

Hasil penjualan Novel akan disumbangkan untuk membantu anak-anak membutuhkan di Indonesia.

Wahyu Setiawan Siap "Bernyanyi" Soal Kasus PAW hingga Kecurangan Pemilu
Indonesia
Wahyu Setiawan Siap "Bernyanyi" Soal Kasus PAW hingga Kecurangan Pemilu

Wahyu Setiawan resmi mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC).

[Hoaks atau Fakta]: Aceh Kembali Minta Merdeka
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Aceh Kembali Minta Merdeka

massa mengikuti acara milad ke-44 hanya ingin menyampaikan aspirasinya. Massa juga berikrar jika bendera bulan bintang bukanlah bendera separtis.

DPRD: Pemprov DKI Perlu Koordinasi dengan Pemerintah Pusat Tangani Virus Corona
Indonesia
DPRD: Pemprov DKI Perlu Koordinasi dengan Pemerintah Pusat Tangani Virus Corona

DPRD DKI meminta Pemprov untuk melakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat dalam pencegahan penularan virus corona agar tidak semakin meluas.

72 Persen Pasien COVID-19 Klaster Secapa AD Sudah Negatif
Indonesia
72 Persen Pasien COVID-19 Klaster Secapa AD Sudah Negatif

Dari 363 pasien tadi, kesemuanya menjalani isolasi mandiri di Secapa AD

Bebas Ganjil-Genap Diperpanjang Sampai 19 April 2020
Indonesia
Bebas Ganjil-Genap Diperpanjang Sampai 19 April 2020

Peniadaan kebijakan ganjil genap selama dua pekan terhitung sejak Senin 15 Maret 2020

Sosok Gus Sholah di Mata Prabowo Subianto
Indonesia
Sosok Gus Sholah di Mata Prabowo Subianto

"Kita kehilangan tokoh nasional, tokoh Islam, tokoh bangsa yang sangat penting," ucap Prabowo

Ahli Epidemiologi: Angka Kasus COVID-19 Melonjak Bukan Berarti Keadaan Semakin Buruk
Indonesia
Ahli Epidemiologi: Angka Kasus COVID-19 Melonjak Bukan Berarti Keadaan Semakin Buruk

Meningkatnya penambahan kasus positif yang paling mudah dilihat adalah dari faktor adanya penambahan pemeriksaan

DKI Jakarta Rajai Penambahan Kasus Per 18 Juli
Indonesia
DKI Jakarta Rajai Penambahan Kasus Per 18 Juli

Total kasus corona per 18 Juli secara nasional sebanyak 84.882 pasien.