Pilkada Serentak
DPR Wacanakan Normalisasi Pilkada 2022 dan 2023 TPS Pilkada Serentak. (Foto: MP/Ismail).

MerahPutih.com - Hampir seluruh fraksi DPR dikliam sepakat jika pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak dinormalisasi dan diadakan pada tahun 2022 dan 2023. Padahal, sesuai undang-undang Pilkada baru akan digelar lag 2024 mendatang.

Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Saan Mustopa mengatakan, hanya PDI Perjuangan yang memberikan catatan ingin pilkada serentak digelar 2024, dan Partai Gerindra yang belum menyampaikan sikap.

Baca Juga:

Pam Swakarsa Bentukan Listyo Jadi 'Binaan' Polisi

"Tapi, di luar itu, PDI Perjuangan saja yang memberi catatan yang lain-lain ingin-nya normal. Normal, dinormalisasikan," kata Saan, di Jakarta, Selasa (27/1).

DPR sedang menjadwalkan ulang penyelenggaraan pilkada sehingga akan kembali dinormalkan sesuai masa periode lima tahun. Dlam Undang Undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada, pilkada tahun 2022 dan 2023 dilakukan serentak pada 2024.

"Kalau soal itu dalam revisi UU pemilu menggabungkan UU Nomor 10 (tahun 2016) tentang Pilkada dan UU nomor 7 (tahun 2017) tentang Pemilu. Itu disatukan menjadi UU Pemilu," ujar politikus Partai NasDem itu.

Ia memegaskan, daerah yang dalam UU diatur menggelar pilkada pada 2024 dinormalkan menjadi pada 2022, karena telah melaksanakan pilkada pada 2017, demikian pula daerah yang pilkadanya 2018 akan melaksanakan pilkada lagi pada 2023.

Pilkada Serentak
Ilustrasi pilkasa. (Foto: Antara)

"Kalaupun ada keinginan disatukan itu di 2027, tapi itu belum final disatukan itu," katanya.

Saan menegaskan, hampir seluruh fraksi di DPR menginginkan agar pelaksanaan pilkada tetap berjalan lima tahun sekali sesuai masa periode kepala daerah. Alasannya, melihat pengalaman penyelenggaraan Pemilu dan Pileg 2019 yang mengakibatkan banyak korban dari kalangan penyelenggara pemilu.

Selain itu, kualitas elektoral berkurang karena orang fokus terhadap pilpres sehingga ketika sudah pilpres dan alasan keamanan menjadi pertimbangan jadwal pilkada dinormalkan kembali menjadi siklus lima tahunan. (Pon)

Baca Juga:

Pam Swakarsa Bentukan Listyo Sigit Bakal Dibekali Alat Komunikasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menteri Agama Pastikan Vaksin Sinovac Tak Mengandung Babi dan Turunannya
Indonesia
Menteri Agama Pastikan Vaksin Sinovac Tak Mengandung Babi dan Turunannya

Vaksin ini bagian dari upaya untuk menjalankan agama

Pemerintah Diminta Mobilisasi Rakyat Laksanakan Protokol Kesehatan
Indonesia
Pemerintah Diminta Mobilisasi Rakyat Laksanakan Protokol Kesehatan

Pemerintah dapat memenuhi kebutuhan dasar rakyat

Didi Kempot Meninggal Dipastikan karena Masalah Jantung
Indonesia
Didi Kempot Meninggal Dipastikan karena Masalah Jantung

Belum ada informasi lebih lanjut mengenai pemakaman Didi Kempot

Reklamasi Ancol Buat Komersil, Fraksi PAN Bakal Tolak
Indonesia
Reklamasi Ancol Buat Komersil, Fraksi PAN Bakal Tolak

PAN akan menentang keras bila Anies izinkan perluasan Ancol, seperti 17 reklamasi sebelumnya untuk kepentingan komersil.

Putri Maradona Laporkan Dugaan Ayahnya 'Tidak Sengaja' Terbunuh Dokter Pribadi
Dunia
Putri Maradona Laporkan Dugaan Ayahnya 'Tidak Sengaja' Terbunuh Dokter Pribadi

Dokter Luque sempat mengunggah foto dengan Maradona.

Pasca Pembubaran Midodareni, Polisi Razia Persembunyian Kelompok Intoleran
Indonesia
Pasca Pembubaran Midodareni, Polisi Razia Persembunyian Kelompok Intoleran

Tidak ada ruang bagi kelompok intoleran di Solo. Polresta Surakarta tidak segan menindak tegas para pelaku intoleran.

 Dua Bandara Yogyakarta Kembali Dibuka, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Penumpang
Indonesia
Dua Bandara Yogyakarta Kembali Dibuka, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Penumpang

"Semua syarat-syarat tersebut akan dicek oleh petugas sebelum masuk ke dalam pesawat. Jika tidak membawa maka para calon penumpang dilarang terbang," tegas Pandu.

PKS: Kurang Kesadaran Warga Penyebab Kasus Corona Jakarta Terus Meningkat
Indonesia
PKS: Kurang Kesadaran Warga Penyebab Kasus Corona Jakarta Terus Meningkat

Abai terhada protokol kesehatan menjadi penyebab kasus virus corona di ibu kota meningkat.

Pakar Hukum Nilai Perpres 14/2021 Tingkatkan Ketaatan Warga Ikuti Vaksinasi
Indonesia
Pakar Hukum Nilai Perpres 14/2021 Tingkatkan Ketaatan Warga Ikuti Vaksinasi

Terbitnya Perpres 14/2021 memiliki tujuan yang baik

[HOAKS atau FAKTA]: IDI Tolak Disuntik Vaksin COVID-19 Pertama Kali
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: IDI Tolak Disuntik Vaksin COVID-19 Pertama Kali

Akun Facebook Atjhev Bin Sugiharto mengunggah status bahwa Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak untuk disuntik vaksin COVID-19 pertama kali.