DPR: Vaksin Corona Jangan Dijadikan Ladang Bisnis Ilustrasi Vaksin Corona. FOTO/iStockphoto

MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta meminta pemerintah tidak melakukan bisnis vaksin dengan rakyat Indonesia. Menurut Sukamta, wacana pemerintah membagi dua skema pemberian vaksin dengan ditanggung APBN melalui BPJS bagi yang kurang mampu dan bagi masyarakat yang mampu membayar sendiri akan menimbulkan banyak polemik dan masalah baru.

“Alasan pemerintah untuk mengurangi defisit anggaran masuk akal namun pemerintah dilarang membisniskan vaksin dan membiarkan vaksin liar di pasaran. Belajar dari pengalaman rapid test dan PCR yang batasan harganya tidak di atur oleh pemerintah membuat penyedia layanan bebas menentukan harga. Masyarakat kemudian jadi korban,” kata Sukamta dalam keterangannya, Selasa (1/9).

Baca Juga

Pemkot Jakarta Pusat Akui Angka Penderita COVID di Wilayahnya Tak Kunjung Turun

Sukamta menduga sejak awal pemerintah memang hanya mau mengalokasikan anggaran untuk rakyat miskin. Buktinya menurut perhitungan yang dilakukan oleh doktor lulusan Inggris ini, besaran alokasi vaksin hanya Rp 55 trilliun. Anggaran ini sesuai dengan kebutuhan bagi lebih dari 180 juta jiwa penduduk Indonesia yang terdiri dari kategori BPJS kelas 3 sebanyak 132,6 juta jiwa ditambah 44,5 juta jiwa yang belum terdaftar BPJS.

Lebih detail, Sukamta menjabarkan berdasarkan kesepakatan pembelian bulk vaksin dengan Sinovac sebesar $ 8 dollar kemudian ditambahkan perkiraan biaya fill and packing sebesar $2 dollar maka harga per dosis vaksin sebesar $10 dollar. Menggunakan perhitungan kurs Rp15.000,-/ dollar maka per vaksin dijual seharga Rp150.000,- sehingga dibutuhkan anggaran untuk 2 kali vaksin sebesar 53 trilliun.

Sukamta
Anggota Komisi I DPR, Sukamta

Sedangkan bagi peserta BPJS kelas 1 dan 2 sebanyak 91,4 juta jiwa apabila membeli vaksin mandiri dari negara dengan harga per vaksin $25 dollar sesuai dengan info awal dari pemerintah maka diperoleh hasil penjualan vaksin mencapai 68,5 trilliun. Perhitungan ini bisa membuat pemerintah mendapatkan untung besar dari bisnis jual beli vaksin.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan, jika pemerintah tetap menggunakan skema menjual vaksin bagi masyarakat yang mampu harus membuat regulasi yang jelas.

Sukamta menyebut potensi bisnis vaksin COVID-19 bagi Indonesia mencapai Rp 68,5 trilliun. Untuk itu, tepat jika produksi dan distribusi diserahkan kepada Bio Farma. Pasalnya, kemampuan Bio Farma sudah teruji dalam memproduksi vaksin dan antisera serta pengalaman mendistribusikan vaksin dari pemerintah ke seluruh wilayah Indonesia.

"Namun, apabila vaksin di jual bebas maka bisa dipastikan Bio Farma akan bersaing dengan banyak perusahaan yang akan terjun untuk mengimpor dan menjual vaksin secara mandiri. Akibatnya, jika tidak ada regulasi maka pasar bebas harga vaksin akan terjadi,” pesan legislator asal dapil Jogja ini.

Baca Juga

Jokowi Perkirakan Vaksin Merah Putih Diproduksi Pertengahan 2021

Perputaran uang di bisnis vaksin tahun 2020 diprediksi oleh Zion Market Research mencapai USD 59,2 miliar atau setara dengan Rp858,4 Triliun (kurs Rp 14.500 per USD). Akibat pandemi Virus Corona, tiga tahun ke depan menurut Fortune Business Insight nilai bisnis vaksin dunia akan menjadi UD 65,1 miliar dan di tahun 2027 melonjak lagi menjadi USD 104,87 miliar. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[Hoaks atau Fakta]: MPR Setujui Jabatan Jokowi 3 Periode
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: MPR Setujui Jabatan Jokowi 3 Periode

Orang yang ada di dalam video tersebut adalah Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPP Partai NasDem Zulfan Lindan.

Kapolda Metro Jaya Kumpulkan Seluruh Kapolsek Antisipasi Lonjakan COVID-19
Indonesia
Kapolda Metro Jaya Kumpulkan Seluruh Kapolsek Antisipasi Lonjakan COVID-19

Kasus tambahan konfirmasi virus corona di Indonesia kembali merangkak naik tepat H+7 perayaan Lebaran. Data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per Kamis (20/5) menunjukkan penambahan kasus konfirmasi positif sebesar 5.797 kasus.

[HOAKS atau FAKTA]: Tak Puas Kepemimpinan Joe Biden, Warga Amerika Ingin Dipimpin Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Tak Puas Kepemimpinan Joe Biden, Warga Amerika Ingin Dipimpin Jokowi

Akun Facebook Dukung Jokowi 3 Periode (fb.com/Jokowi3Period) pada 28 Februari 2021 mengunggah sebuah gambar tangkapan layar artikel berjudul “Kecewa Dengan Biden, Warga Amerika Ingin Dipimpin Oleh Jokowi.”

Dukung Belajar Daring, FX Rudy Bagikan Handphone Gratis
Indonesia
Dukung Belajar Daring, FX Rudy Bagikan Handphone Gratis

"Layak tidaknya siswa dapat bantuan handphone harus melalui proses verifikasi di lapangan," kata dia.

Jokowi Bakal Gabungkan BUMN Pariwisata dan Penerbangan
Indonesia
Jokowi Bakal Gabungkan BUMN Pariwisata dan Penerbangan

Indonesia mengklaim memiliki 30 bandara internasional. Bahkan, negara lain yang tidak memiliki bandara internasional sebanyak Indonesia.

Catat! Ini HET 11 Obat Terapi COVID-19
Indonesia
Catat! Ini HET 11 Obat Terapi COVID-19

Diharapkan tidak ada pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan

17 Juta Warga Nganggur, BKPM Ogah Pilih Pilih Investasi
Indonesia
17 Juta Warga Nganggur, BKPM Ogah Pilih Pilih Investasi

Negara tidak mungkin menyerap 17 juta penduduk jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai BUMN.

Sejumlah Jenderal Mulai Bermanuver Jelang Pemilihan Kapolri Baru
Indonesia
Sejumlah Jenderal Mulai Bermanuver Jelang Pemilihan Kapolri Baru

Ada 13 perwira tinggi Polri berpangkat Komjen yang bisa ikut dalam bursa calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis

Usai Tetapkan Sopir Bus Maut Tersangka, Polisi Langsung Keluarkan SP3
Indonesia
Usai Tetapkan Sopir Bus Maut Tersangka, Polisi Langsung Keluarkan SP3

Total korban tewas insiden kecelakaan ini berjumlah 29 orang

Ojol Berkerumun Beli Menu Baru BTS, McDonald's Stasiun Gambir Disegel
Indonesia
Ojol Berkerumun Beli Menu Baru BTS, McDonald's Stasiun Gambir Disegel

"Kemungkinan di tempat lain, ketika orderan banyak tersebut langsung clousing. Beda sama McDonald's di sini, orderannya diterima terus," ungkap Alek.