DPR Usul Negara Gaji Sopir Ojol Dkk Sebulan Rp500.000, Duitnya dari Sini! Tukang Ojol ngetem. (ANT)

MerahPutih.com - Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun mendesak Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) mencari solusi bagi para pekerja lepas harian yang terdampak virus corona. Misalnya tukang ojek online (ojol), ojek pangkalan, sopir angkutan umum dan pekerja serabutan

Menurut dia, pemerintah bisa menggelontorkan bantuan langsung sebesar Rp 125 ribu per pekan atau Rp 500 ribu per bulan bagi pekerja harian lepas yang terkena imbas social distancing.

"Sopir taksi, sopir ojek, sopir bus, sopir truk dan sopir angkutan yang berstatus pegawai harian lepas tanpa pemberi kerja sebaiknya tetap diberi uang makan," kata Misbakhun kepada wartawan, Selasa (24/3).

Baca Juga

Rentan Terkena Virus Corona, Ini Permintaan Pengemudi Ojol ke Pemerintah

Misbakhun meyakini kebijakan itu akan membuat masyarakat tetap memiliki bantalan sosial. Harapannya adalah konsumsi masyarakat juga tetap tumbuh. “Jadi roda perekonomian di tingkat bawah terus bergerak,” ujar dia.

Anggota DPR itu menegaskan Pemerintah sebetulnya memiliki beberapa sumber dana untuk merealisasikan bantuan nyata bagi pekerja terdampak itu.

BPBD Jawa Timur melakukan penyemprotan disinfektan kepada ratusan ojek online
BPBD Jawa Timur melakukan penyemprotan disinfektan kepada ratusan ojek online di Surabaya (MP/Budi Lentera)

Pertama, pemerintah masih mempunyai dana yang memadai dari Sisa Anggaran Tahun Lalu (SAL), akumulasi dari Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA), dan anggaran yang selama ini disisihkan oleh pemerintah sebagai dana abadi (endowment fund) untuk keperluan cadangan.

Baca Juga

Sekolah Diliburkan, Pengemudi Ojol Resah

Di luar itu ada dana dari pungutan bea ekspor sawit (lavy) di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), dana lingkungan hidup di Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Dana Riset Perguruan Tinggi, serta dana dari Surat Utang Negara (SUN).

"Termasuk dana APBN yang ada BA99 yang selama ini dikelola oleh Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara," ujar Misbakhun.

Jika perlu, Pemerintah bisa meminjam sebagian dana milik Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang mencapai lebih Rp 150 triliun karena sekarang tidak digunakan sebagai cadangan darurat negara. "Ini untuk keperluan mendadak. (Karena) uang tersebut tersedia dan sangat siap untuk dipinjam negara bila perlu,” tutup politikus Golkar itu. (Knu)

Baca Juga:

Tertib, Ratusan Ojol Antre Semprotan Disinfektan Gratis di Pinggir Jalan


Tags Artikel Ini

Wisnu Cipto

LAINNYA DARI MERAH PUTIH