DPR Usul Negara Gaji Sopir Ojol Dkk Sebulan Rp500.000, Duitnya dari Sini! Tukang Ojol ngetem. (ANT)

MerahPutih.com - Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun mendesak Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) mencari solusi bagi para pekerja lepas harian yang terdampak virus corona. Misalnya tukang ojek online (ojol), ojek pangkalan, sopir angkutan umum dan pekerja serabutan

Menurut dia, pemerintah bisa menggelontorkan bantuan langsung sebesar Rp 125 ribu per pekan atau Rp 500 ribu per bulan bagi pekerja harian lepas yang terkena imbas social distancing.

"Sopir taksi, sopir ojek, sopir bus, sopir truk dan sopir angkutan yang berstatus pegawai harian lepas tanpa pemberi kerja sebaiknya tetap diberi uang makan," kata Misbakhun kepada wartawan, Selasa (24/3).

Baca Juga

Rentan Terkena Virus Corona, Ini Permintaan Pengemudi Ojol ke Pemerintah

Misbakhun meyakini kebijakan itu akan membuat masyarakat tetap memiliki bantalan sosial. Harapannya adalah konsumsi masyarakat juga tetap tumbuh. “Jadi roda perekonomian di tingkat bawah terus bergerak,” ujar dia.

Anggota DPR itu menegaskan Pemerintah sebetulnya memiliki beberapa sumber dana untuk merealisasikan bantuan nyata bagi pekerja terdampak itu.

BPBD Jawa Timur melakukan penyemprotan disinfektan kepada ratusan ojek online
BPBD Jawa Timur melakukan penyemprotan disinfektan kepada ratusan ojek online di Surabaya (MP/Budi Lentera)

Pertama, pemerintah masih mempunyai dana yang memadai dari Sisa Anggaran Tahun Lalu (SAL), akumulasi dari Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA), dan anggaran yang selama ini disisihkan oleh pemerintah sebagai dana abadi (endowment fund) untuk keperluan cadangan.

Baca Juga

Sekolah Diliburkan, Pengemudi Ojol Resah

Di luar itu ada dana dari pungutan bea ekspor sawit (lavy) di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), dana lingkungan hidup di Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Dana Riset Perguruan Tinggi, serta dana dari Surat Utang Negara (SUN).

"Termasuk dana APBN yang ada BA99 yang selama ini dikelola oleh Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara," ujar Misbakhun.

Jika perlu, Pemerintah bisa meminjam sebagian dana milik Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang mencapai lebih Rp 150 triliun karena sekarang tidak digunakan sebagai cadangan darurat negara. "Ini untuk keperluan mendadak. (Karena) uang tersebut tersedia dan sangat siap untuk dipinjam negara bila perlu,” tutup politikus Golkar itu. (Knu)

Baca Juga:

Tertib, Ratusan Ojol Antre Semprotan Disinfektan Gratis di Pinggir Jalan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua DPRD DKI Khawatir Ada 'Klaster CFD' Jika HBKB Dilanjutkan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Khawatir Ada 'Klaster CFD' Jika HBKB Dilanjutkan

Prasetyo juga mengimbau kepada masyarakat untuk lebih mengutamakan protokol kesehatan

Bangun Image "Berhadapan" dengan KPK,  PDIP Bisa Kalah di Pilkada 2020
Indonesia
Bangun Image "Berhadapan" dengan KPK, PDIP Bisa Kalah di Pilkada 2020

Publik makin dibuat jengah lantaran manuver politik partai itu berkaitan dengan kasus yang menjerat salah satu kadernya.

Pagebluk COVID-19 Momentum Tepat Beli Rumah
Indonesia
Pagebluk COVID-19 Momentum Tepat Beli Rumah

Saat ini, banyak pengembang properti meluncurkan berbagai strategi pemasaran

Hasil Rapid Test Negatif Bukan Jaminan Orang Bebas COVID-19
Indonesia
Hasil Rapid Test Negatif Bukan Jaminan Orang Bebas COVID-19

Hasil negatif biasa terjadi pada seseorang yang terinfeksi kurang dari 6 hari.

Pemprov DKI Raih Opini WTP 3 Kali Berturut-turut
Indonesia
Pemprov DKI Raih Opini WTP 3 Kali Berturut-turut

Pemprov DKI mendapatkan opini WTP selama dua tahun yakni 2017 dan 2018

Elemen Buruh Bakal Geruduk DPR dan Kemenko Perekonomian
Indonesia
Elemen Buruh Bakal Geruduk DPR dan Kemenko Perekonomian

Aksi unjuk rasa itu berkaitan dengan penolakan rencana panitia kerja (panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR yang akan menggelar pembahasan pembahasan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

BMKG: Celah Antara Pusat dan Daerah Harus Segera Diidentifikasi Wujudkan 'Zero Victims
Indonesia
BMKG: Celah Antara Pusat dan Daerah Harus Segera Diidentifikasi Wujudkan 'Zero Victims

Catatan historis menunjukkan bahwa La Nina dapat menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi curah hujan bulanan di Indonesia sekitar 20-40 persen di atas normal

Kader PKS Diinstruksikan Bantu Korban Banjir, Minimal Bantu Dana
Indonesia
Kader PKS Diinstruksikan Bantu Korban Banjir, Minimal Bantu Dana

Pemerintah daerah dan pusat harus ambil tanggung jawab dan siaga penuh

 Biro Hukum DKI Gandeng TGUPP Ajukan Banding Gugatan Reklamasi Pulau F
Indonesia
Biro Hukum DKI Gandeng TGUPP Ajukan Banding Gugatan Reklamasi Pulau F

"Tim Gub (TGUPP) akan memonitor apa yang kita kerjakan, apa yang akan kita sampaikan. Tapi, mereka tidak bisa jadi pengacara, hanya mendampingi," kata Kepala Biro Hukum DKI Yayan Yuhanah

Kota Perbatasan Tiongkok-Myanmar Di-Lockdown, Wuhan Kembali Menggeliat
Dunia
Kota Perbatasan Tiongkok-Myanmar Di-Lockdown, Wuhan Kembali Menggeliat

Kota Ruili di Provinsi Yunnan, Tiongkok, yang berbatasan dengan Myanmar ditutup total (lockdown).