DPR Tindak Lanjuti Aspirasi Kades Soal Perpanjangan Masa Jabatan Kondisi depan gedung DPR RI setelah massa demonstran yang terdiri dari kepala desa membubarkan diri, Selasa (17/1/2023). ANTARA / Walda.

MerahPutih.com - Ribuan kepala desa menggelar aksi untuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (17/1). Mereka menuntut agar DPR merevisi Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, para kepala desa menuntut perpanjangan masa jabatan yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun.

Baca Juga:

Tito Nyatakan 2.500 Pilkades Berlangsung Aman di Tengah Pandemi COVID-19

"Saya sudah sampaikan bahwa untuk revisi itu ada dua yang berkompeten, yaitu Pemerintah dan DPR," kata Dasco usai menemui massa aksi, Selasa.

Dasco meminta para kepala desa juga bisa membujuk pemerintah dalam melakukan revisi UU Desa. Sebab, pembuat undang-undang bukan hanya DPR tapi juga pemerintah.

"Oleh karena itu, mereka saya minta untuk melakukan lobi ke pemerintah," ujarnya.

Baca Juga:

APDESI Dukung Jokowi Tiga Periode, Komisi II Tegaskan Kades Dilarang Berpolitik

Menurut Dasco, Badan Legislasi DPR akan menerima perwakilan dari para kepala desa, untuk mendengarkan aspirasi mereka agar revisi Undang-Undang Desa bisa masuk prolegnas 2023.

Dasco memastikan, DPR mendengar tuntutan para kepala desa untuk melakukan perpanjangan jabatan. Karena itu, dirinya bersedia hadir ke tengah-tengah aksi unjuk rasa para kepala desa di depan gedung parlemen.

"Saya keluar menyampaikan agar kawan-kawan ini segera tahu bahwa aspirasi mereka didengar dan akan dibicarakan di Badan Legislasi," pungkas Dasco. (Pon)

Baca Juga:

Kades se-Indonesia akan Dukung Jokowi 3 Periode, PKS: Aspirasi Individu Saja

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dihadiri Rusia, Menkeu AS Pastikan Lewatkan Beberapa Pertemuan G20
Dunia
Dihadiri Rusia, Menkeu AS Pastikan Lewatkan Beberapa Pertemuan G20

Washington dan sekutunya akan lebih lanjut melakukan konsultasi mengenai sanksi yang dikenakan pada Rusia, termasuk fokus untuk menggagalkan penghindaran sanksi yang sebelumnya dijatuhkan.

5 Komisioner Komisi Kejaksaan bakal Awasi Sidang Kasus Ferdy Sambo
Indonesia
5 Komisioner Komisi Kejaksaan bakal Awasi Sidang Kasus Ferdy Sambo

Barita menuturkan, pihaknya akan menerjunkan lima orang komisioner Komjak guna memantau jalannya persidangan secara langsung.

Puan Harap Kinerja TNI Semakin Baik di Bawah Komando Yudo Margono
Indonesia
Puan Harap Kinerja TNI Semakin Baik di Bawah Komando Yudo Margono

“Tentu saja DPR berharap kinerja dari TNI akan semakin baik, menjalankan tugasnya secara amanah,” kata Puan

[HOAKS atau FAKTA]: Mahasiswa Indonesia Terima Nobel Atas Penemuan Obat Diabetes
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Mahasiswa Indonesia Terima Nobel Atas Penemuan Obat Diabetes

Akun Facebook Animar3D memposting sebuah narasi yang menginformasikan mahasiswa Indonesia mendapatkan penghargaan kedokteran nasional tertinggi atas penemuan obat untuk diabetes.

BPK Temukan Penyaluran Dana FLPP Tidak Tepat Sasaran
Indonesia
BPK Temukan Penyaluran Dana FLPP Tidak Tepat Sasaran

Komisioner BP Tapera juga diminta melakukan koordinasi dengan bank penyalur dalam mengawasi ketepatan sasaran pemanfaatan rumah

Temuan Kapolri dari Hasil Inspeksi ke Pelabuhan Gilimanuk Bali
Indonesia
Temuan Kapolri dari Hasil Inspeksi ke Pelabuhan Gilimanuk Bali

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau pelaksanaan mudik di Pelabuhan Gilimanuk, Bali, Kamis (28/4).

 KPU Segera Bahas Anggaran Pemilu Dengan DPR dan Pemerintah
Indonesia
KPU Segera Bahas Anggaran Pemilu Dengan DPR dan Pemerintah

Masa persiapan menuju dimulainya tahapan Pemilu 2024 tersisa 2 bulan lebih.

Forum G20 Dorong Transformasi Ekonomi Berbasis Digital
Indonesia
Forum G20 Dorong Transformasi Ekonomi Berbasis Digital

Kondisi ini tentu menjadikan tanggung jawab Indonesia sebagai puncak kepemimpinan global dalam Presidensi G20 tahun ini menjadi jauh lebih kompleks.

Yasonna Jawab soal KUHP Baru dan Nasib Vonis Mati Sambo
Indonesia
Yasonna Jawab soal KUHP Baru dan Nasib Vonis Mati Sambo

"Aduh, itu dibahas jauh sebelum ini. Jadi itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, pelaksanaan hukuman mati itu tidak absolut. Jadi harus ada kesempatan," ujar Yasonna

Masyarakat Diimbau Beli Produk UMKM
Indonesia
Masyarakat Diimbau Beli Produk UMKM

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mendorong seluruh masyarakat untuk membeli produk koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai upaya menghadapi potensi stagflasi pada semester II 2022 dan menggerakkan perekonomian Indonesia.