DPR: Tim Gugus Tugas Penanganan Corona Perlu Diawasi Anggota Komisi III DPR RI HM Nasir Djamil. (ANTARA/M Haris SA/aa)

MerahPutih.com - DPR menilai perlu membentuk tim untuk mengawasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang dibentuk pemerintah.

Anggota Komisi IIII DPR M Nasir Djamil berharap, tim pengawas nantinya bisa terbentuk pada masa sidang mendatang.

Baca Juga:

Imbas Status KLB Corona, Pemkot Solo Berlakukan Work From Home Bagi ASN

"Pembentukan tim pengawas merupakan konsekuensi fungsi DPR dan tanggung jawab moral sebagai wakil rakyat," kata Nasir kepada wartawan di Jakarta, Jumat (20/3).

Nassir mengatakan, tim pengawas ini diharapkan mengawasi kebijakan dan realisasi di lapangan.

"DPR ingin pandemi corona ini bisa diselesaikan dalam waktu yang tidak lama," ungkapnya.

Menurut Nasir, sejak dirinya menjadi anggota DPR, telah banyak dibentuk tim pengawas agar pemerintah bisa sukses menjalankan kebijakannya.

Petugas medis RSUD Pariaman, Sumbar terlihat bersiap membawa pasien suspect corona ke RSUP Djamil Padang. ANTARA/HO-Aspri
Petugas medis RSUD Pariaman, Sumbar terlihat bersiap membawa pasien suspect corona ke RSUP Djamil Padang. ANTARA/HO-Aspri

Nantinya juga diharapkan pola kerja tim pengawas dapat berbeda dengan tim pengawas serupa yang pernah dibentuk. Mengingat, skala penyebaran virus corona berlangsung secara cepat dan menjadi permasalahan global.

"Tim pengawas DPR ini hadir untuk mengawasi dan membantu pemerintah dalam melawan dan mengakhiri virus corona," ucapnya.

Diharapkan anggota dewan yang mengisi tim tersebut berasal dari seluruh komisi. Begitu juga pimpinan DPR bisa mengusulkan kepada fraksi agar mengirim anggotanya yang bertugas dan terkait dengan dampak virus corona.

Misalnya Komisi Ekonomi dan Keuangan, Komisi Kesehatan dan Tenaga Kerja, Komisi Pemerintahan Dalam Negeri, Komisi Luar negeri, serta Komisi Hukum.

"Tim pengawas ini diharapkan mengawasi kebijakan dan realisasi di lapangan. DPR ingin pandemi corona ini bisa diselesaikan dalam waktu yang tidak lama," ujar pria asal Aceh ini.

Baca Juga:

Ketua DPR Minta Pemerintah Berani Gratiskan Biaya Tes Corona

Seperti diketahui, hingga Jumat (20/3), pemerintah memastikan ada 369 kasus Covid-19 di Indonesia. Jumlah ini bertambah 60 kasus dari pengumuman yang disampaikan Yurianto kemarin.

"Ada 60 kasus baru, sehingga jumlah total 369," ujar Achmad Yurianto dalam konferensi pers di Gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jumat sore.

Penambahan ini berdasarkan data yang didapat sejak Kamis (19/3) pukul 12.00 WIB hingga Jumat siang ini pukul 12.00 WIB.

"Ini adalah catatan yang kita dapatkan dari pergerakan data hari ini," ucapnya. (Knu)

Baca Juga:

Menko Airlangga Beberkan Jurus Pemerintah Hadapi Dampak Ekonomi COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Omnibus Law Diminta Tak Ada Pasal Titipan
Indonesia
Omnibus Law Diminta Tak Ada Pasal Titipan

Presiden pun meminta jajarannya untuk terus mengkaji dan membahasnya

Jadwal Muktamar PPP Bakal Dibahas Saat Mukernas V
Indonesia
Jadwal Muktamar PPP Bakal Dibahas Saat Mukernas V

Mukernas tersebut juga akan membahas mengenai kebijakan yang akan disiapkan partai

MA Korting Hukuman Eks Wali Kota Cilegon
Indonesia
MA Korting Hukuman Eks Wali Kota Cilegon

Iman Ariyadi diketahui terbukti menerima suap sebesar Rp 700 juta dari PT KIEC

Jakarta Diperkirakan Hujan Angin Sabtu Siang
Indonesia
Jakarta Diperkirakan Hujan Angin Sabtu Siang

"Waspada hujan disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Jaksel, Jaktim, Jakbar, Jakpus pada siang dan sore hari," sebut BMKG

Wali Kota Solo Kembali Temui Jokowi di Istana Negara, Terkait Rekomendasi Gibran?
Indonesia
Wali Kota Solo Kembali Temui Jokowi di Istana Negara, Terkait Rekomendasi Gibran?

Pertemuan Jokowi dan FX Hadi Rudyatmo seolah mendinginkan suasana yang sedang memanas

DPR dan Menteri-Menteri Jokowi Tetap Teruskan Raker RUU Ominbus Law
Indonesia
DPR dan Menteri-Menteri Jokowi Tetap Teruskan Raker RUU Ominbus Law

"Ini baru pembahasan awal dan mengambil keputusan untuk langkah-langkah selanjutnya," katanya.

Laskar FPI Penghadang Polisi Pembawa Surat Panggilan Rizieq Terancam Sanksi Hukum
Indonesia
Laskar FPI Penghadang Polisi Pembawa Surat Panggilan Rizieq Terancam Sanksi Hukum

Apa yang dilakukan anggota polri dengan mengantarkan surat untu Rizieq sudah sesuai dengan prosedur

Pemprov DKI Dikritik, Pekerja Terdampak COVID-19 Tak Kunjung Dapat Bantuan
Indonesia
Pemprov DKI Dikritik, Pekerja Terdampak COVID-19 Tak Kunjung Dapat Bantuan

Jutaan jiwa keluarga miskin di kota Jakarta, saat ini belum juga mendapat bantuan sosial

Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan Pilwakot, KPU Solo Terjunkan 330 Petugas
Indonesia
Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan Pilwakot, KPU Solo Terjunkan 330 Petugas

Tahapan verfak dilakukan dengan protokol kesehatan dalam menangani COVID-19.

Bursa Nama Tim Ekonomi Biden Belum Lepas dari Bayang-Bayang Obama
Dunia
Bursa Nama Tim Ekonomi Biden Belum Lepas dari Bayang-Bayang Obama

Mayoritas para ekonom itu pernah menjadi anggota penasihat presiden era Barack Obama.