DPR: THR Harus Tetap Dibayarkan, Tak Ada Pengecualian Demo buruh soal pemberian THR Lebaran. Foto: ANTARA

Merahputih.com - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menegaskan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) pekerja harus tetap dibayarkan dan tidak ada pengecualian.

Hal itu diungkapkan Saleh setelah adanya penjelasan Kementerian Ketenagakerjaan dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI pada Kamis (7/5) lalu.

Baca Juga

Nasib THR Pasukan Oranye di Tengah Corona, Pemprov DKI: Itu Kebijakan Kelurahan

"Kalau menurut semua penjelasan itu, tidak ada yang bisa menghindar dari pembayaran THR. Mungkin yang dipersoalkan adalah soal dialog bersama pekerja terkait THR. Menurut saya itu boleh saja, tetapi harus dipastikan bahwa hak-hak pekerja tidak ada yang dikurangi," kata Saleh dikutip Antara, Senin (11/5).

Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR itu menambahkan, pada masa sulit seperti sekarang ini, sudah sepatutnya hak-hak para pekerja ditunaikan. "Perusahaan tidak boleh ada yang lari dari tanggung jawab," kata dia.

Ilsutrasi
Ilustrasi THR Lebaran

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebutkan bahwa pemberian THR adalah wajib dan tidak ada pengecualian. Persoalan pandemi COVID-19 tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak membayar THR, meskipun keuangan perusahaan terganggu.

Oleh karena itu, Kemnaker telah melakukan dialog dengan Apindo dan para pengusaha, serta melakukan pertemuan tripartit tingkat nasional guna mencapai solusi terbaik bagi penyelesaian masalah pembayaran THR, termasuk potensi pembayaran THR dengan cara dicicil.

Baca Juga

Pakar Saran THR Boleh Dicicil Saat Wabah Corona, tapi Jangan 3 Bidang Usaha Ini!

Sebagai pemegang mandat pengawasan dari rakyat, kata Saleh, melalui Komisi IX DPR RI dirinya akan memastikan upaya pembayaran THR paling lambat 7 hari sebelum lebaran tetap dilakukan, termasuk mengawasi penerapan konsekuensi dari pemerintah kepada perusahaan yang tidak membayarkan THR. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Terapkan New Normal, Pemerintah Diminta Ambil Pelajaran dari Korsel
Indonesia
Terapkan New Normal, Pemerintah Diminta Ambil Pelajaran dari Korsel

"Korea Selatan gagal menerapkan new normal, dan ini menjadi pelajaran juga," kata Trubus

Wagub DKI Akui Belum Terima Keluhan dari Penerima Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Wagub DKI Akui Belum Terima Keluhan dari Penerima Vaksinasi COVID-19

"Sejauh ini vaksin yang diberikan tidak masalah efek samping," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria

Berusia di Atas 45 Tahun Diwanti-wanti Tak Keluar dari Rumah
Indonesia
Berusia di Atas 45 Tahun Diwanti-wanti Tak Keluar dari Rumah

H ampir 80 persen kasus kematian akibat COVID-19 di tanah air berasal dari kelompok usia 45 tahun ke atas.

KPK Sita Dokumen Proyek Kabupaten Indramayu dari Kantor DPRD Jabar
Indonesia
KPK Sita Dokumen Proyek Kabupaten Indramayu dari Kantor DPRD Jabar

Ali mengatakan, tim penyidik mengamankan barang bukti sejumlah dokumen penganggaran yang terkait kasus tersebut.

Pasukan Dewinta Bahar Geruduk DPRD, Tuntut Cabut PSBB
Indonesia
Pasukan Dewinta Bahar Geruduk DPRD, Tuntut Cabut PSBB

Puluhan orang yang tergabung dalam Srikandi Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Srikandi Pekat IB) mendatangi DPRD DKI Jakarta, pada Senin (5/10) siang.

Perusahaan Jasa Konsultan Diduga Ikut Terseret Kasus Kebakaran Kejagung
Indonesia
Perusahaan Jasa Konsultan Diduga Ikut Terseret Kasus Kebakaran Kejagung

"Hari ini tim penyidik gabungan memeriksa saksi JM, Konsultan Perencana Pengadaan ACP," kata Ferdy

Jenazah Pramugari Sriwijaya Air Mia Tresetyani Dikebumikan di Bali
Indonesia
Jenazah Pramugari Sriwijaya Air Mia Tresetyani Dikebumikan di Bali

Jenazah pramugari Sriwijaya Air SJ-182 atas nama Mia Tresetyani rencananya akan dikebumikan di Pemakaman Kristen Taman Mumbul, Badung, Bali.

Rizieq Shihab Ajukan Praperadilan Hari Ini
Indonesia
Rizieq Shihab Ajukan Praperadilan Hari Ini

Aziz Yanuar berencana mengajukan gugatan praperadilan atas status tersangka Rizieq Shihab.

Wapres Janji Segera Putuskan Boleh Tidaknya Mudik 2021
Indonesia
Wapres Janji Segera Putuskan Boleh Tidaknya Mudik 2021

"Karena itu nanti pertimbangannya seperti apa, nanti dilakukan rapat kabinet, barangkali itu," tutu Wapres Ma'ruf Amin.

Mekanisme yang Harus Ditempuh Jika Revisi UU ITE Masuk Prolegnas 2021
Indonesia
Mekanisme yang Harus Ditempuh Jika Revisi UU ITE Masuk Prolegnas 2021

Setidaknya ada jalur sebagaimana diatur UU 15/2019