DPR: THR Harus Tetap Dibayarkan, Tak Ada Pengecualian Demo buruh soal pemberian THR Lebaran. Foto: ANTARA

Merahputih.com - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menegaskan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) pekerja harus tetap dibayarkan dan tidak ada pengecualian.

Hal itu diungkapkan Saleh setelah adanya penjelasan Kementerian Ketenagakerjaan dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI pada Kamis (7/5) lalu.

Baca Juga

Nasib THR Pasukan Oranye di Tengah Corona, Pemprov DKI: Itu Kebijakan Kelurahan

"Kalau menurut semua penjelasan itu, tidak ada yang bisa menghindar dari pembayaran THR. Mungkin yang dipersoalkan adalah soal dialog bersama pekerja terkait THR. Menurut saya itu boleh saja, tetapi harus dipastikan bahwa hak-hak pekerja tidak ada yang dikurangi," kata Saleh dikutip Antara, Senin (11/5).

Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR itu menambahkan, pada masa sulit seperti sekarang ini, sudah sepatutnya hak-hak para pekerja ditunaikan. "Perusahaan tidak boleh ada yang lari dari tanggung jawab," kata dia.

Ilsutrasi
Ilustrasi THR Lebaran

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebutkan bahwa pemberian THR adalah wajib dan tidak ada pengecualian. Persoalan pandemi COVID-19 tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak membayar THR, meskipun keuangan perusahaan terganggu.

Oleh karena itu, Kemnaker telah melakukan dialog dengan Apindo dan para pengusaha, serta melakukan pertemuan tripartit tingkat nasional guna mencapai solusi terbaik bagi penyelesaian masalah pembayaran THR, termasuk potensi pembayaran THR dengan cara dicicil.

Baca Juga

Pakar Saran THR Boleh Dicicil Saat Wabah Corona, tapi Jangan 3 Bidang Usaha Ini!

Sebagai pemegang mandat pengawasan dari rakyat, kata Saleh, melalui Komisi IX DPR RI dirinya akan memastikan upaya pembayaran THR paling lambat 7 hari sebelum lebaran tetap dilakukan, termasuk mengawasi penerapan konsekuensi dari pemerintah kepada perusahaan yang tidak membayarkan THR. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Evaluasi SKPD Terkait Kerumunan Acara Rizieq Shihab
Indonesia
Pemprov DKI Evaluasi SKPD Terkait Kerumunan Acara Rizieq Shihab

Kebijakan ini dilakukan pasca terjadinya kerumuman di acara pernikahan putri Rizieq Shihab beberapa waktu lalu.

15 Klaim Pemerintah Dalam Melindungi Pekerja di UU Cipta Kerja
Indonesia
15 Klaim Pemerintah Dalam Melindungi Pekerja di UU Cipta Kerja

"Benar-benar kami, pemerintah dan DPR, mematuhi apa yang sudah menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi," ujar Menteri Tenagakerja Ida Fauziah dalam paparan di Kementerian Koordinator Perekonomian.

Kapolri Pastikan Sindikat Penyelundup Mobil Mewah Dihukum Berat
Indonesia
Kapolri Pastikan Sindikat Penyelundup Mobil Mewah Dihukum Berat

Polri bakal membentuk tim hukum dengan Kejaksaan dan Kementerian Keuangan yang difokuskan membongkar kasus penyelundupan motor dan mobil mewah.

Polisi Klaim Arus Lalu Lintas DKI Turun Selama PSBB Ketat
Indonesia
Polisi Klaim Arus Lalu Lintas DKI Turun Selama PSBB Ketat

Volume lalu lintas roda dua dan empat mengalami penurunan selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total Jakarta sejak 14 hingga 24 September 2020.

 Melalui Layanan Telemedicine, Masyarakat Tak Perlu ke Rumah Sakit
Indonesia
Melalui Layanan Telemedicine, Masyarakat Tak Perlu ke Rumah Sakit

"Kita berharap layanan konsultasi medis sudah lebih banyak didorong untuk tidak menggunakan kunjungan rumah sakit, tidak bertemu secara langsung,

 Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Menteri Yasonna ke KPK
Indonesia
Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Menteri Yasonna ke KPK

“Hari ini kami bersama dengan koalisi masyarakat sipil antikorupsi melaporkan saudara Yasonna Laoly selaku Menkumham atas dugaan halangi proses hukum atau obstruction of justice

Pandemi, Dividen BUMN di 2021 Dipatok Rp26,1 Triliun
Indonesia
Pandemi, Dividen BUMN di 2021 Dipatok Rp26,1 Triliun

Dampak panderni COVID-19 yang cukup berat dirasakan oleh BUMN yang bergerak di sektor perhubungan, pariwisata dan industri manufaktur.

Masjid Istiqlal tidak Selenggarakan Salat Idul Adha
Indonesia
Masjid Istiqlal tidak Selenggarakan Salat Idul Adha

"Istiqlal kesulitan membatasi keluar masuk jamaah, karena terbatasnya alat dan sebagainya," tutur Khayin.

Polisi Tangani Puluhan Perkara Pilkada, 11 Kasus Sudah SP3
Indonesia
Polisi Tangani Puluhan Perkara Pilkada, 11 Kasus Sudah SP3

Jumlah perkara diteruskan ke Polri 54 perkara

44,9 Juta Masyarakat Yakin Tidak Akan Terinfeksi COVID-19
Indonesia