DPR Tetap Bahas RUU Cipta Kerja Ketua DPR Puan Maharani.(Foto: Antara).

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan pembahasan RUU Cipta Kerja yang merupakan usulan pemerintah akanterus dilanjutkan. Walaupun saat ini, publik menolak rencana pembahasan undang undang tersebut.

Ketua DPR RI Puan Maharani menjanjikan, jika pembahasan RUU Cipta Kerja bakal dilakukan secara cermat, hati-hati, transparan, terbuka serta mengutamakan kesinambungan kepentingan nasional, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

"Hal ini dilakukan agar UU yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat untuk menjaga kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia," katanya saat pidatonya pada Rapat Paripurna pembukaan masa sidang I Tahun 2020-2021dalam rangka penyampaian pidato Presiden RI mengenai RUU APBN 2021 di Gedung Paripurna, Kompleks Parlemen, di Jakarta, Jumat (14/8).

Baca Juga:

Masyarakat Diminta Berperan Bantu Pemerintah Cegah Resesi

Ia menegaskan, dalam masa pandemi ini, DPR tetap menjalankan fungsi legislasi secara maksimal, dan telah mengesahkan metode rapat virtual melalui Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.

"Ini dilakukan agar capaian fungsi legislasi lebih realistis dan terukur," katanya.

DPR telah menetapkan, daftar RUU dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020 menjadi 37 RUU, dengan komposisi 16 RUU dikurangi dari daftar Prolegnas Prioritas 2020. Sebanyak 3 RUU ditambahkan dalam Prolegnas Prioritas 2020, serta 2 RUU sebagai pengganti RUU lama yang sudah masuk Prioritas 2020.

Baca Juga:

Digelar di Tengah Pandemi, Ini Perbedaan Sidang Tahunan 2020 dengan Tahun Lalu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[Hoaks atau Fakta]: Presiden Jokowi Setuju Melepas Papua Barat
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Presiden Jokowi Setuju Melepas Papua Barat

Desakan pembebasan Papua Barat telah berlangsung lama, sebelum dan semenjak pemerintahan Jokowi.

DPR Berharap BIN Makin Profesional di Bawah Presiden
Indonesia
DPR Berharap BIN Makin Profesional di Bawah Presiden

Perpres baru ini menyebutkan bahwa BIN kini berada langsung di bawah kewenangan kepala negara

Kampanye Daring, 40 Akun Medsos Milik Gibran-Teguh dan Bajo Telah Didaftarkan KPU
Indonesia
Kampanye Daring, 40 Akun Medsos Milik Gibran-Teguh dan Bajo Telah Didaftarkan KPU

Akun medsos yang telah didaftarkan KPU boleh dijadikan sebagai alat kampanye paslon selama tahapan masa kampanye berlangsung.

Peneliti LIPI Sebut Aceh Bisa Kembali Diterjang Tsunami
Indonesia
Peneliti LIPI Sebut Aceh Bisa Kembali Diterjang Tsunami

Untuk kasus di Aceh, Eko mengatakan dari hasil penggalian di dua lokasi, pertama di Teluk Pucung yang berada di sisi selatan Pulau Simeulue memperlihatkan pula lapisan-lapisan tanah berwarna putih dan hitam kecoklatan berselang-seling.

Gunakan Fasilitas Baru, Bio Farma Mulai Produksi 25 Juta Dosis Vaksin Per Bulan
Indonesia
Gunakan Fasilitas Baru, Bio Farma Mulai Produksi 25 Juta Dosis Vaksin Per Bulan

Tercatat, hingga 27 Maret 2021, Bio Farma mencatat total sebanyak 20,5 juta dosis vaksin COVID-19 telah dikirim ke seluruh Indonesia.

Update Kasus Corona DKI Senin (20/7): 16.712 Positif, 10.598 Orang Sembuh
Indonesia
Update Kasus Corona DKI Senin (20/7): 16.712 Positif, 10.598 Orang Sembuh

Dari jumlah 16.712, ada 10.598 orang dinyatakan telah sembuh, sedangkan 749 orang meninggal dunia.

KPK Amankan Dokumen Penting dari Kantor Bupati Bandung Barat
Indonesia
KPK Amankan Dokumen Penting dari Kantor Bupati Bandung Barat

Penggeledahan berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bandung Barat.

Muhammadiyah Tuntut Transparansi Kemendikbud
Indonesia
Muhammadiyah Tuntut Transparansi Kemendikbud

Adapun istilah gajah itu merujuk salah satu kategori pendanaan dalam Program Organisasi Penggerak

Bea Cukai Surakarta Sita 1,6 Juta Rokok Ilegal, Kerugian Negara Tembus Rp1 Miliar
Indonesia
Bea Cukai Surakarta Sita 1,6 Juta Rokok Ilegal, Kerugian Negara Tembus Rp1 Miliar

Kantor Bea Cukai Surakarta, Jawa Tengah mengamankan sebanyak 1.632.000 batang rokok ilegal jenis sigaret kretek mesin (SKM).

KPK Selidiki Dugaan Korupsi Pembangunan Stadion Mandala Krida Yogyakarta
Indonesia
KPK Selidiki Dugaan Korupsi Pembangunan Stadion Mandala Krida Yogyakarta

Ali menuturkan KPK saat ini belum bisa memberikan informasi spesifik siapa saja pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.