DPR Terus Suarakan Penolakan Penggunaan Tes PCR untuk Syarat Penerbangan Ilustrasi - Peserta SKD Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjalani tes COVID-19 di halaman The Sultan Convention Center, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (3/9/2021). ANTARA/Nova Wahyudi

MerahPutih.com - Pemerintah diminta membatalkan Surat Edaran Nomor 88 Tahun 2021 yang mewajibkan hasil tes PCR sebagai syarat penerbangan domestik.

Anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo menilai, banyak aspek yang sebenarnya membuat ketentuan itu tidak perlu.

Ia menyebut di Jawa sudah PPKM level 1. Jika PPKM level 1 saja diwajibkan PCR, lalu untuk apa kriteria level tersebut.

Baca Juga:

Legislator PKS Nilai Kewajiban Tes PCR untuk Moda Transportasi Bebani Belanja Keluarga

"Mestinya ketika PPKM level 1 kita cukup pakai antigen saja, atau bahkan tidak pakai tes COVID-19 lagi. Hampir 60 persen menurut data warga Indonesia sudah divaksinasi. Lalu, gunanya apa vaksinasi?" kata Sigit kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (30/10).

Menurut dia, kewajiban tes PCR akan menyusahkan masyarakat karena beberapa faktor, mulai dari ketersediaannya yang tidak merata di seluruh wilayah Indonesia, masa berlakunya yang terlalu singkat, serta harganya yang relatif mahal.

Suasana tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta. (AP II)
Suasana tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta. (Antara/AP II)

Hal tersebut dinilai Sigit akan merugikan masyarakat, terlebih mengingat aturan dalam surat edaran ini rencananya akan diterapkan ke seluruh moda transportasi.

Sigit menyarankan, pemerintah semestinya mencontoh negara seperti Amerika Serikat dengan membuat peta wilayah penyebaran risiko COVID-19 untuk menilai wilayah mana saja yang membutuhkan pemberlakuan syarat tes.

Ia mengemukakan, alasan utama pemerintah melalui Kemenhub mensyaratkan hasil tes PCR untuk penerbangan domestik adalah terkait rencana peningkatan kapasitas pesawat.

Padahal, lanjutnya, menurut penelitian IATA (International Air Transport Association), transportasi udara merupakan salah satu moda transportasi yang paling aman dari penyebaran COVID-19.

"PCR bukan alat untuk menjaga tidak tersebarnya COVID-19 lagi, tapi menurut saya memperbanyak vaksin," katanya.

Baca Juga:

Kebijakan Wajib PCR Bagi Pengguna Transportasi Diharap Tak Bertujuan untuk Bisnis

Anggota Komisi I DPR Sukamta menduga bahwa kebijakan ini lebih kuat muatan bisnisnya daripada tujuan kesehatan.

"Persyararatan perjalanan dalam negeri khususnya wilayah Jawa-Bali dengan mewajibkan tes PCR dan sudah vaksin menjadi kebijakan aneh dan diduga motif ekonomi lebih kuat dibandingkan alasan kesehatan," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Inmendagri Terbaru: Masa Berlaku Tes PCR Jadi 3×24 Jam

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sandiaga Ogah Pikirkan Hasil Survei
Indonesia
Sandiaga Ogah Pikirkan Hasil Survei

Ia mengaku tidak memikirkan politik dulu dan fokus membantu Presiden Jokowi sebagai menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno Dituntut 9 Tahun Penjara
Indonesia
Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno Dituntut 9 Tahun Penjara

KPK menuntut mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Angin Prayitno Aji dengan pidana 9 tahun penjara.

Harga Terbaru BBM Nonsubisdi per 1 September 2022
Indonesia
Harga Terbaru BBM Nonsubisdi per 1 September 2022

"Harga bahan bakar berlaku mulai 1 September 2022," demikian keterangan resmi yang dikutip dari laman MyPertamina di Jakarta, Rabu (31/8)

Elektabilitas Paling Tinggi di Pilgub Jateng, Gibran: Kok Udah Mikir Cagub
Indonesia
Elektabilitas Paling Tinggi di Pilgub Jateng, Gibran: Kok Udah Mikir Cagub

"Barusan groundbreaking Elevated Rail dan Jalur Ganda masak ngomongin survey. Ini kok udah mikir Cagub Jateng," kata Gibran

NIK Terintegasi dengan NPWP, Warga Bakal Makin Mudah Urus Pajak
Indonesia
NIK Terintegasi dengan NPWP, Warga Bakal Makin Mudah Urus Pajak

Kebijakan pengurusan satu pintu makin meluas. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil bakal mengoperasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

PDIP Munculkan Heru Jadi Pj Gubernur, Pimpinan DPRD DKI: Partai Gak Berwenang
Indonesia
PDIP Munculkan Heru Jadi Pj Gubernur, Pimpinan DPRD DKI: Partai Gak Berwenang

Oang yang bertanggung jawab menunjuk pj gubernur adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Suporter Persis Solo Nyalakan Lilin dan Tabur Bunga Mawar Buat Korban Tragedi Kanjuruhan
Indonesia
Suporter Persis Solo Nyalakan Lilin dan Tabur Bunga Mawar Buat Korban Tragedi Kanjuruhan

Masyarakat pecinta bola tanah air sebenarnya tidak menutup mata terkait carut marutnya pesepakbolaan tanah air. Namun, peristiwa memilukan terus terjadi .

Masyarakat Diminta Mengunduh Aplikasi e-Uji Emisi
Indonesia
Masyarakat Diminta Mengunduh Aplikasi e-Uji Emisi

Pemerintah daerah juga telah melibatkan 401 bengkel mobil

Jumlah Pasien Sembuh COVID-19 Secara Nasional Lebih dari 4,1 Juta Orang
Indonesia
Jumlah Pasien Sembuh COVID-19 Secara Nasional Lebih dari 4,1 Juta Orang

Jawa Barat menjadi provinsi dengan kenaikan kasus harian tertinggi yaitu 45 kasus

HMI Minta Mendag Tinjau Ulang Kebijakan Minyak Goreng Satu Harga
Indonesia
HMI Minta Mendag Tinjau Ulang Kebijakan Minyak Goreng Satu Harga

Ilham pun meminta regulasi baru yang diterbitkan Menteri Perdagangan M. Lutfi, yakni Permendag Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor ditinjau kembali. Sebab, berpotensi penyaluran subsidi tidak tepat sasaran.