DPR Terus Suarakan Penolakan Penggunaan Tes PCR untuk Syarat Penerbangan Ilustrasi - Peserta SKD Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjalani tes COVID-19 di halaman The Sultan Convention Center, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (3/9/2021). ANTARA/Nova Wahyudi

MerahPutih.com - Pemerintah diminta membatalkan Surat Edaran Nomor 88 Tahun 2021 yang mewajibkan hasil tes PCR sebagai syarat penerbangan domestik.

Anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo menilai, banyak aspek yang sebenarnya membuat ketentuan itu tidak perlu.

Ia menyebut di Jawa sudah PPKM level 1. Jika PPKM level 1 saja diwajibkan PCR, lalu untuk apa kriteria level tersebut.

Baca Juga:

Legislator PKS Nilai Kewajiban Tes PCR untuk Moda Transportasi Bebani Belanja Keluarga

"Mestinya ketika PPKM level 1 kita cukup pakai antigen saja, atau bahkan tidak pakai tes COVID-19 lagi. Hampir 60 persen menurut data warga Indonesia sudah divaksinasi. Lalu, gunanya apa vaksinasi?" kata Sigit kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (30/10).

Menurut dia, kewajiban tes PCR akan menyusahkan masyarakat karena beberapa faktor, mulai dari ketersediaannya yang tidak merata di seluruh wilayah Indonesia, masa berlakunya yang terlalu singkat, serta harganya yang relatif mahal.

Suasana tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta. (AP II)
Suasana tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta. (Antara/AP II)

Hal tersebut dinilai Sigit akan merugikan masyarakat, terlebih mengingat aturan dalam surat edaran ini rencananya akan diterapkan ke seluruh moda transportasi.

Sigit menyarankan, pemerintah semestinya mencontoh negara seperti Amerika Serikat dengan membuat peta wilayah penyebaran risiko COVID-19 untuk menilai wilayah mana saja yang membutuhkan pemberlakuan syarat tes.

Ia mengemukakan, alasan utama pemerintah melalui Kemenhub mensyaratkan hasil tes PCR untuk penerbangan domestik adalah terkait rencana peningkatan kapasitas pesawat.

Padahal, lanjutnya, menurut penelitian IATA (International Air Transport Association), transportasi udara merupakan salah satu moda transportasi yang paling aman dari penyebaran COVID-19.

"PCR bukan alat untuk menjaga tidak tersebarnya COVID-19 lagi, tapi menurut saya memperbanyak vaksin," katanya.

Baca Juga:

Kebijakan Wajib PCR Bagi Pengguna Transportasi Diharap Tak Bertujuan untuk Bisnis

Anggota Komisi I DPR Sukamta menduga bahwa kebijakan ini lebih kuat muatan bisnisnya daripada tujuan kesehatan.

"Persyararatan perjalanan dalam negeri khususnya wilayah Jawa-Bali dengan mewajibkan tes PCR dan sudah vaksin menjadi kebijakan aneh dan diduga motif ekonomi lebih kuat dibandingkan alasan kesehatan," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Inmendagri Terbaru: Masa Berlaku Tes PCR Jadi 3×24 Jam

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ridwan Kamil Beri Perhatian Khusus untuk Penanganan Warga Isolasi Mandiri
Indonesia
Ridwan Kamil Beri Perhatian Khusus untuk Penanganan Warga Isolasi Mandiri

Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil atau Kang Emil menuturkan sekitar 160 warga Jabar yang terjangkit COVID-19 dan sedang melakukan isolasi mandiri (isoman) meninggal dunia.

Diguyur Hujan Deras, Sejumlah Jalan di Jakarta Tergenang Air
Indonesia
Diguyur Hujan Deras, Sejumlah Jalan di Jakarta Tergenang Air

Hujan deras yang mengguyur DKI Jakarta sejak Jumat (21/5) sore membuat sejumlah ruas jalan di beberapa wilayah tergenang air.

Munarman Sebut Dirinya Jadi Target Kepolisian karena Bela Kematian 6 Laskar FPI
Indonesia
Munarman Sebut Dirinya Jadi Target Kepolisian karena Bela Kematian 6 Laskar FPI

Ia mengklaim jika dirinya telah menjadi target untuk dipenjarakan karena membela kematian enam laskar FPI dalam insiden KM 50 Tol Jakarta-Cikampek.

Pasien Positif COVID-19 Kamis (25/11) Bertambah 372 Orang
Indonesia
Pasien Positif COVID-19 Kamis (25/11) Bertambah 372 Orang

Selain itu, pemerintah juga mencatat bahwa kini terdapat 6.070 orang yang berstatus suspek

Bikin Gaduh, Kubu Moeldoko Justru Disarankan Minta Maaf ke Presiden
Indonesia
Bikin Gaduh, Kubu Moeldoko Justru Disarankan Minta Maaf ke Presiden

Partai Demokrat sudah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah yang menolak pengesahan kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.

Jokowi: Kebersamaan dan Kolaborasi Muncul di Era Pandemi
Indonesia
Jokowi: Kebersamaan dan Kolaborasi Muncul di Era Pandemi

Bagi kalangan pesantren sendiri, pemerintah memberikan bantuan operasional pendidikan pesantren, bantuan pembelajaran daring, insentif guru pondok pesantren, dan masih terdapat beberapa program lain.

Pimpinan Komisi III Geram ke Masyarakat yang Melawan dan Memaki-maki Polisi
Indonesia
Pimpinan Komisi III Geram ke Masyarakat yang Melawan dan Memaki-maki Polisi

Kejadian arogansi tersebut bukan cuma satu orang saja

Hari Guru Nasional 2021, Standar Upah Guru Honorer Masih di Bawah Gaji Buruh
Indonesia
Hari Guru Nasional 2021, Standar Upah Guru Honorer Masih di Bawah Gaji Buruh

Satriwan menjelaskan, fakta di lapangan upah guru honorer dan guru sekolah/madrasah swasta menengah ke bawah sangat rendah, jauh di bawah UMP/UMK Buruh.

Kapolda Fadil Perintahkan Operasi Penindakan Knalpot Bising di Jakarta
Indonesia
Kapolda Fadil Perintahkan Operasi Penindakan Knalpot Bising di Jakarta

Satlantas Jakarta Pusat terus menggelar Operasi Penindakan terhadap pengguna knalpot racing atau Brong. Operasi tersebut dilakukan pada Sabtu (20/3) malam di sekitar kawasan Monas, Gambir, Jakarta Pusat.

Kejar Target Akhir Tahun, Pemerintah Tambah Stok Vaksin COVID-19
Indonesia
Kejar Target Akhir Tahun, Pemerintah Tambah Stok Vaksin COVID-19

Pemerintah menambah persediaan vaksin COVID-19 dalam rangka mengejar target vaksinasi 70 persen dari total penduduk, pada akhir 2021.