DPR Tekankan Pentingnya Keberlanjutan dan Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 07 Januari 2025
DPR Tekankan Pentingnya Keberlanjutan dan Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis

Ilustrasi (MP/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah resmi meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (6/1) kemarin di 26 provinsi. Program ini dirancang untuk meningkatkan gizi balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, sekaligus untuk memberdayakan koperasi dan UMKM lokal.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengatakan program MBG merupakan langkah strategis pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Program MBG harus didukung agar berkelanjutan hingga terasa dampaknya terhadap pertumbuhan SDM unggul generasi masa depan Indonesia," kata Netty kepada wartawan, Selasa (7/1).

Baca juga:

5 Ribu Dapur Ditargetkan Sediakan Makan Bergizi Gratis di Pertengahan Tahun 2025

Diketahui, pemerintah menyiapkan 190 dapur yang telah beroperasi pada awal Januari 2025, dengan target 937 dapur berfungsi penuh di akhir bulan ini. Selain itu, 1.923 koperasi telah terdaftar sebagai mitra program.

Oleh karena itu, menurut politikus PKS ini, keberhasilan program MBG memerlukan perhatian lebih pada beberapa aspek. Salah satunya kesiapan infrastruktur dapur dan tenaga kerja.

"Pemerintah harus memastikan tenaga dapur mendapatkan pelatihan yang memadai, baik dalam penyajian makanan bergizi maupun pengelolaan keuangan. Jika tidak terpenuhi, maka kualitas program bisa terganggu,” ujarnya.

Netty juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan program MBG. Sistem pengawasan yang melibatkan masyarakat perlu dibangun untuk memastikan penggunaan dana tepat sasaran.

"Keterbukaan akan menghindari potensi penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini,” tambahnya.

Baca juga:

Makan Bergizi Gratis di Jakarta Diharap Sejahterakan Pelaku UMKM

Pemerintah juga didorong agar aktif memberikan pelatihan dan akses pendanaan kepada UMKM dan koperasi.

“Banyak koperasi dan UMKM lokal yang potensial, tapi mungkin belum memiliki kapasitas untuk terlibat maksimal di program MBG. Pemerintah harus hadir agar para UMKM dan koperasi lokal ini juga dapat terlibate menyukseskan program MBG," bebernya.

Selain itu, Netty juga menyoroti pentingnya kolaborasi antar-pihak, termasuk sektor swasta, akademisi, dan LSM guna menyukseskan program MBG.

"Sosialisasi program MBG kepada masyarakat perlu diperkuat agar lebih banyak yang tahu dan dapat mengakses program ini. Bukan saja para penerima manfaat tapi juga mereka yang bisa dijadikan mitra pemerintah," tutupnya. (Pon)

#Makan Bergizi Gratis #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
BGN Hapus Anggaran Kendaraan Distribusi MBG dari Biaya Operasional per Penerima
Kebijakan ini merupakan pengembalian pada ketentuan awal pelaksanaan program MBG.
Dwi Astarini - Senin, 09 November 2026
BGN Hapus Anggaran Kendaraan Distribusi MBG dari Biaya Operasional per Penerima
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Bagikan