DPR Tekankan Koordinasi Lintas Sektor untuk Mudik Lebaran yang Aman dan Nyaman

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 17 Maret 2025
DPR Tekankan Koordinasi Lintas Sektor untuk Mudik Lebaran yang Aman dan Nyaman

Ilustrasi Gerbang Tol. (Foto: dok. Jasamarga)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi V DPR RI, Teguh Iswara Suardi, menekankan beberapa aspek penting untuk menjamin kelancaran dan keamanan perjalanan masyarakat selama musim mudik Lebaran.

Salah satu fokus utamanya adalah penerapan kebijakan perpanjangan work from home (WFH) sebelum dan sesudah Lebaran, yang bertujuan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas mudik dan arus balik.

"Langkah ini menunjukkan betapa pentingnya sosialisasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait agar masyarakat dapat merencanakan perjalanan mereka dengan matang, termasuk dalam pembelian tiket untuk menghindari penumpukan pada hari-hari tertentu," ujar Teguh dalam keterangannya, Senin (17/3).

Tak hanya itu, Teguh juga menyoroti potensi masalah yang timbul akibat kondisi cuaca selama periode mudik. Berdasarkan informasi dari Kementerian PUPR dan hasil diskusi dengan BMKG, diperkirakan curah hujan sedang masih akan berlanjut hingga April 2025.

Baca juga:

KAI Siapkan 4,5 Juta Kursi untuk Mudik Lebaran 2025, Tiket Ekonomi Dominasi Penjualan

"Situasi ini memerlukan perhatian khusus, terutama dalam hal kesiapan infrastruktur untuk menghadapi kemungkinan bencana seperti tanah longsor dan banjir," katanya.

Sebagai contoh, ia mengingatkan insiden tanah longsor di jalur Kereta Api Makassar-Parepare pada Desember lalu saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), yang mengakibatkan penghentian layanan kereta api selama lebih dari sepuluh hari.

"Oleh karena itu, saya meminta agar jalur kereta api di Sulawesi Selatan dimasukkan dalam daftar pengawasan khusus, mengingat data saat ini hanya mencakup 148 lokasi di Jawa dan 83 lokasi di Sumatra, tanpa Sulawesi Selatan," jelas Teguh.

Teguh menekankan perlunya komunikasi dan koordinasi yang kuat antara Kementerian Perhubungan dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan langkah-langkah mitigasi yang lebih efektif agar kejadian serupa tidak terulang.

Baca juga:

808 Ribu Tempat Duduk Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tersedia untuk Pemudik saat Lebaran

Teguh juga menyoroti penggunaan inovasi digital dalam pengelolaan mudik, khususnya aplikasi Nusantara Hub, yang berfungsi untuk mengintegrasikan data program mudik gratis, memantau pergerakan perjalanan, dan mengoordinasikan layanan transportasi.

"Dengan aplikasi ini, diharapkan kapasitas program mudik gratis dapat dioptimalkan dan mengurangi risiko kursi kosong akibat pemesanan ganda. Saya menilai aplikasi ini sebagai langkah strategis yang perlu disosialisasikan secara luas agar masyarakat dapat memanfaatkannya secara maksimal," paparnya.

#DPR RI #Mudik #Info Mudik #Mudik Lebaran
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Bagikan