DPR Tegur Kapolri karena Blunder Kapolda Sultra soal TKA Tiongkok Kapolri Jenderal Idham Azis perintahkan anak buahnya tangkap Harun Masiku (Foto: antaranews)

MerahPutih.com - Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry menegur Kapolri Jenderal Idham Azis untuk mengevaluasi segenap jajaran Polda Sulawesi Tenggara terkait kekeliruan informasi yang disampaikan ke publik mengenai kedatangan 49 TKA asal Tiongkok di Bandara Haluoleo, Sulawesi Tenggara, Minggu (15/3).

Herman memantau betul terkait kegaduhan yang terjadi di tengah masyarakat pasca insiden kedatangan 49 TKA asal Tiongkok di Kendari beberapa hari lalu.

Baca Juga

IPW Minta Kapolri Copot Kapolda Sultra Usai Sebar Hoaks TKA Asal Tiongkok

"Misinformasi seperti ini jelas tidak dibutuhkan di tengah-tengah keseriusan pemerintah menghadapi perang melawan penyebaran virus Corona dan bisa mengakibatkan kepanikan baru di masyarakat,” kata Herman dalam keterangannya, Rabu (18/3).

Herman menuturkan jajaran Polri harus juga ingat bahwa pada Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Menkumham No. 7 Tahun 2020 mewajibkan seluruh TKA yang tiba di Indonesia harus menjalani karantina selama 14 hari.

"Padahal, sesuai keterangan Kepala Kantor Perwakilan Kemenkumham Sultra, ke-49 TKA asal China itu belum dikarantina,” ucap Herman.

Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry
Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry

Herman juga mendesak Kapolri untuk turun tangan mengevaluasi jajarannya.

“Saya juga meminta Kapolri untuk segera membangun koordinasi dan sinergi yang baik dengan jajaran Imigrasi pada Kementrian Hukum dan HAM di semua wilayah Republik Indonesia agar kejadian serupa tidak terjadi lagi,” kata pria asal NTT ini.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya video kedatangan 49 TKA asal Tiongkok di Bandara Haluoleo, Kendari, Sultra, sempat beredar luas di masyarakat.

Adapun narasi dalam video tersebut mengaitkan kedatangan para TKA itu dengan penyebaran virus Corona yang memang berawal dari Wuhan, Tiongkok.

Baca Juga

Teladan, Kepri Berani Buka Kronologi Lengkap Pergerakan Pasien COVID-19!

Kapolda Sultra, Brigjen Merdisyam, kemudian membantah narasi dalam video tersebut. Merdisyam menyebut bahwa orang-orang yang ada di dalam video tersebut merupakan TKA yang sebelumnya bekerja di perusahaan pemurnian nikel di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, dan baru kembali dari Jakarta selepas memperpanjang visa masing-masing.

Pernyataan Kapolda Sultra tersebut dibantah oleh Kepala Kantor Perwakilan Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara, Sofyan, yang menyatakan 49 TKA itu bukan TKA lama. Sofyan menyebut bahwa yang direkam di video itu adalah TKA baru yang berangkat dari Tiongkok setelah transit dari Thailand. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sama dengan Jokowi, Erdogan Disuntik Vaksin Sinovac
Indonesia
Sama dengan Jokowi, Erdogan Disuntik Vaksin Sinovac

Turki bakal mendatangkan lagi 25 sampai 30 juta dosis vaksin Sinovac, Tiongkok.

DPRD DKI Dorong Menteri Nadiem Ciptakan Inovasi Kurikulum Pendidikan
Indonesia
DPRD DKI Dorong Menteri Nadiem Ciptakan Inovasi Kurikulum Pendidikan

pemerintah harus mempunyai cara dalam belajar saat pandemi, bila mana siswa yang tak punya akses internet bisa mendapatkan ilmu dengan jarak jauh.

[HOAKS atau FAKTA]: Jangan Keluar Rumah, Semua Wilayah di Jakarta Masuk Zona Merah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jangan Keluar Rumah, Semua Wilayah di Jakarta Masuk Zona Merah

Bahkan, pada Minggu 21 Juni ada satu daerah yang masuk zona tidak terdampak yaitu Kepulauan Seribu sekarang sudah menjadi resiko sedang

KPK Tolak Laporan PSI Soal Revitalisasi Monas
Indonesia
KPK Tolak Laporan PSI Soal Revitalisasi Monas

Tim Advokasi PSI telah menelusuri alamat tersebut yang ternyata berlokasi di sebuah gang di kawasan permukiman

KPK tak Pernah Tetapkan Nazaruddin Sebagai Justice Collaborator
Indonesia
KPK tak Pernah Tetapkan Nazaruddin Sebagai Justice Collaborator

Pernyataan tersebut membantah keterangan Kementerian Hukum dan HAM yang menyebut Nazaruddin mendapat status JC dari KPK.

Skema Ganjil Genap Tak Pengaruhi Penumpang di Angkutan Umum
Indonesia
Skema Ganjil Genap Tak Pengaruhi Penumpang di Angkutan Umum

Dishub DKI bersama polisi akan mengevaluasi aturan skema ganjil genap tiap seminggu sekali.

Puluhan Orang Jadi Tersangka Kasus Pembakaran Hutan
Indonesia
Puluhan Orang Jadi Tersangka Kasus Pembakaran Hutan

Selama Januari-Februari 2020, ada puluhan orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pasien Positif COVID-19 di DIY Naik jadi 28 Orang
Indonesia
Pasien Positif COVID-19 di DIY Naik jadi 28 Orang

tambahan pasien sebagian besar berusia muda dan seluruhnya adalah warga Kabupaten Sleman.

Wasekjen Demokrat Tegaskan AHY tak Nyatakan Maju di Pilpres 2024
Indonesia
Wasekjen Demokrat Tegaskan AHY tak Nyatakan Maju di Pilpres 2024

Menurut Andi, putra Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono itu tak berbicara ikut Pilpres.

Gaet Pemilih, KPU Harus Gencarkan Sosialisasi Pilkada
Indonesia
Gaet Pemilih, KPU Harus Gencarkan Sosialisasi Pilkada

Paling tidak dari 19 Kabupaten/kota di Jawa Timur yang menggelar Pilkada, tingkat partisipasi pemilih Surabaya berada di angka 67 persen.