DPR Tantang Pemerintah Ungkap Sosok Asing Dalang Kerusuhan di Papua Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil. (ANTARA FOTO/Rony Muharrman)

Merahputih.com - Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil meminta pemerintah mengungkapkan siapa pihak asing yang terlibat dibalik kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Karena, pemerintah melalui aparat TNI-Polri maupun Kementerian Politik Hukum dan Keamanan beberapa kali mengungkapkan adanya keterlibatan pihak asing dalam kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Baca Juga:

Tangkap Pengibar Bendera Bintang Kejora, Wiranto: Hukum Tidak Bisa Ditawar-tawar

"Karenanya harus cari siapa orang asing itu. Apakah personal, kelompok atau negara yang ikut terlibat sehingga terjadi kerusuhan di Papua," ujar Nasir, Rabu (4/9).

Menurut Nasir Djamil, pemerintah juga diharapkan segera menyampaikannya kepada publik. Tak hanya itu, pemerintah juga diminta menjabarkan soal jaringan-jaringan dari provokator yang buat Papua memanas.

"Disampaikan kepada publik, ini loh yang memprovokasi orang papua, ini dia. Orangnya ini afiliasinya ini dan sebagainya. Apalagi sekarang di medsos ada nama dan orang yang ikut provokasi kerusuhan di Papua itu. Karena itu, memang penegakan hukum dalam konteks Papua harus tegas," terang Politikus PKS ini.

Dia menjelaskan, pemerintah tak boleh menganggap remeh permasalah yang terjadi di Papua.

Anggota DPR asal Aceh Muhammad Nasir Djamil. (Foto: kabarparlemen.com)

Ini karena warga Papua sudah sangat lama merasakan adanya ketidakadilan dari pemerintah pusat. Dia mengusulkan agar pemerintah lebih mengedepankan pendekatan kultural daripada keamanan. Hal itu dikarenakan secara psikologis warga Papua merasa tidak nyaman dengan banyaknya pihak keamanan yang lalu-lalang di daerah mereka.

“Pendekatan kultural itu tidak boleh diabaikan, karena kadang-kadang pendekatan kultural itu lebih efektif daripada pendekatan keamanan. Karena ketika mengirimkan keamanan nanti bisa diprovokasi bahwa pemerintah tidak percaya dengan orang Papua,” ucapnya.

Terlebih lagi warga Papua juga telah meminta agar TNI-Polri ditarik dari Papua. Menurut dia, pemerintah harus menjadi bahan evaluasi pemerintah.

“Pemerintah harus memberikan kepercayaan kepada orang orang Papua. Bahwa mereka adalah bagian dari NKRI,” ujarnya.

Baca Juga:

Dituding Perkeruh Situasi Papua, Massa Kepung Kantor LBH Jakarta

Dia juga menuntut agar aparat keamanan lebih berhati-hari dalam melakukan pengawasan di daerah tersebut.

“Maka itu pendekatan keamanan dengan mengirim TNI atau polisi harus dievaluasi. Jangan sampai kita menembak nyamuk dengan meriam. Maka semuanya kena. Orang yang dulunya simpati dengan NKRI tiba-tiba kena serpihan meriam, dia kesal dengan NKRI,” kata dia. (Knu)



Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH