Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Komisi I DPR RI akan menampung berbagai pendapat dari masyarakat terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Masukan-masukan tersebut berasal dari berbagai kalangan, termasuk purnawirawan mayor jenderal dan masyarakat sipil.
Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menegaskan bahwa RUU ini bertujuan untuk memperbaiki peran institusi militer dengan mengedepankan konsep keadilan.
Baca juga:
Rapat dengan DPR, Imparsial: Pengangkatan Mayor Teddy Jadi Seskab Langgar UU TNI
Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah penyesuaian usia pensiun prajurit TNI agar setara dengan Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Jika pegawai negeri misalnya 60 tahun, mengapa teman-teman TNI tidak boleh? Tentu kita pikirkan agar tidak memberatkan keuangan negara," ujar Utut Adianto.
Dia mengatakan bahwa semangat zaman saat ini sudah berbeda dengan masa lalu. Untuk itu, Komisi I DPR pun mendengar aspirasi dari berbagai kalangan dalam penyusunan RUU TNI.
"Zaman dulu tuh kamu lulusan mana, pemikiranmu apa, kepalamu saja udah diteropong satu per satu. Semangat zamannya sudah enggak bisa," kata Utut.
Baca juga:
Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.
"Kami meminta persetujuan rapat paripurna hari ini terhadap RUU tersebut diusulkan masuk pada Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2025, apakah dapat disetujui?" tanya Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir yang memimpin rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).
Adies Kadir mengatakan bahwa pembahasan RUU TNI selanjutnya ditugaskan kepada Komisi I DPR RI selaku alat kelengkapan dewan dengan ruang lingkup tugas mencakup bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen.
