DPR Tak Akan Istimewakan Beberapa Pendaftar yang Ikuti Seleksi Capim KPK Ketua DPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet (Foto: Twitter @DPR_RI)

Merahputih.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet menegaskan pihaknya maupun Pansel KPK tak akan mengistimewakan beberapa pendaftar yang ikut seleksi capim KPK.

"Memang ada yang diistimewakan?" ujar Bamsoet kepada wartawan di Jakarta, Selasa (9/6).

BACA JUGA: Hari Terakhir, Wakil Ketua KPK Laode M Syarief Daftar Seleksi Capim

Bamsoet sendiri tak keberatan bila ada unsur Kepolisian maupun unsur penegak hukum lainnya yang ikut dalam seleksi capim KPK. "Memang kan selama ini juga ada Polri di KPK. Ada Polri, ada Jaksa yang hebat, ada hakim yang hebat, ada pengacara, ada LSM. Sehingga berkombinasi," kata dia.

Sehingga, ia memastikan panitia seleksi KPK bersama DPR nantinya akan bekerja secara objektif dan transparan dalam menyeleksi para capim KPK yang baru tersebut. "Saya kira pansel akan bekerja dengan objektif karena semua mata publik tertuju ke sana," ungkap dia.

Sembilan anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK 2019 s.d. 2023 menyampaikan pernyataan bersama seusai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta (Biro Pers Setpres)

Calon Ketua Umum Golkar ini juga berharap agar capim petahana periode 2015-2019 dapat terpilih kembali di periode selanjutnya. "Paling tidak kalau tiga yang mendaftar, satu atau dua harus lolos lah ya itu harapan saya," kata dia.

Seperti diketahui, total pendaftar capim KPK berjumlah 384 orang, dengan berbagai latar belakang, termasuk tiga pimpinan KPK saat ini, Laode M Syarif, Alexander Marwata, dan Basaria Pandjaitan.

BACA JUGA: Pendaftar Capim KPK Membludak, Didominasi Purnawirawan

Pansel menargetkan nama-nama capim KPK yang lolos proses seleksi administrasi bisa diumumkan pada 11 Juli 2019. Setelah itu, para capim KPK yang lolos seleksi administrasi bakal mengikuti uji kompetensi, profile assessment, tes wawancara, dan tes kesehatan, hingga nantinya Pansel memilih 10 kandidat pimpinan KPK yang akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada September 2019 untuk kemudian dilanjutkan ke tahap fit and proper test oleh DPR. (Knu)


Tags Artikel Ini

Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH