DPR Tagih Pemerintah Soal Wajib Sediakan Vaksin COVID-19 Halal Ilustrasi - Vaksinasi COVID-19. (ANTARA/HO-Sutterstock)

MerahPutih.com - DPR RI mengingatkan pemerintah untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 31P/HUM/2022. Putusan tersebut terkait kewajiban pemerintah menyediakan vaksin COVID-19 halal, khususnya bagi umat Islam.

Anggota Panitia Kerja (Panja) Vaksin DPR, Kurniasih Mufidayati, meminta keseriusan pemerintah untuk taat hukum dengan menyediakan vaksin COVID-19 halal bagi umat Islam di Indonesia.

Baca Juga:

Siap-siap Vaksin COVID-19 untuk Anak Balita Sudah Diajukan di AS

"Kita meminta pemerintah melaksanakan putusan MA sebagai cerminan negara hukum dan pelaksanaan good governance. Umat Islam berhak dan wajib diberikan vaksin COVID-19 halal sesuai fatwa halal yang dikeluarkan MUI," kata Kurniasih dalam keterangannya, Selasa (10/5).

Menurut Kurniasih, pemerintah bisa memulai dengan melakukan revisi terhadap Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19. Kemudian ditindaklanjuti dengan revisi peraturan di bawahnya termasuk Keputusan Menteri Kesehatan.

Selain putusan hukum ini, kata Kurniasih, Komisi IX sejak awal baik di panja maupun dalam berbagai kesempatan Rapat Kerja sudah menyampaikan tentang pentingnya vaksin halal COVID-19 ini.

"Jadi dorongan legislatif dan putusan dari lembaga yudikatif harus dilaksanakan oleh pemerintah dengan menyediakan vaksin halal yang cukup bagi umat Islam khususnya untuk booster maupun yang belum mendapat dosis pertama atau kedua," ungkapnya.

Baca Juga:

Tidak Ada Kaitan Vaksinasi COVID-19 dengan Penyakit Hepatitis Akut pada Anak

Penyediaan vaksin halal ini, papar Kurniasih, bisa menjadi salah satu jawaban atas keraguan sebagian masyarakat yang enggan vaksin karena mempertanyakan atau memilih vaksin yang halal.

Pada sisi lain, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mendorong percepatan produksi vaksin Merah Putih, sebab vaksin ini adalah salah satu vaksin COVID-19 yang telah mendapatkan fatwa halal MUI.

"Jadi ini justru momentum untuk segera mempercepat produksi vaksin Merah Putih buatan anak bangsa. Selain kebutuhan untuk booster yang mendesak, vaksin Merah Putih juga sudah mendapat fatwa halal dari MUI jadi klop untuk segera menambah pasokan vaksin halal disamping yang sudah ada," ujarnya.

Kurniasih mengatakan pihaknya akan segera meminta Kemenkes untuk melaksanaan hasil putusan MA tersebut dan menagihnya saat masa sidang sudah dimulai.

"Ini salah satu concern teman-teman di Komisi IX sejak awal, saat ada dorongan dengan putusan MA nanti kita kawal dan pertanyakan saat masa sidang dimulai usai reses. Harus ada progress dan tindakan nyata untuk penyediaan vaksin halal ini," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Penerima Vaksin Booster Capai 37,45 Juta Jiwa

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menko Airlangga: Tanpa Kerja Sama Pemulihan Ekonomi Global Tak Akan Merata
Indonesia
Menko Airlangga: Tanpa Kerja Sama Pemulihan Ekonomi Global Tak Akan Merata

Airlangga menjelaskan, tanpa kolaborasi atau kerja sama, pemulihan ekonomi global tidak akan merata. Akses yang sama ke vaksin juga akan memakan biaya dan tanpa kerjasama tidak akan ada perdamaian, pembangunan, dan kemakmuran.

KPK Klaim Tuntutan Azis Syamsuddin Sudah Sesuai Aspek Keadilan
Indonesia
KPK Klaim Tuntutan Azis Syamsuddin Sudah Sesuai Aspek Keadilan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim tuntutan penjara yang dilayangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin telah berdasarkan pertimbangan aspek keadilan dan kebenaran.

Proyek Satelit Indonesia Dapat Pinjaman USD 150 Juta
Indonesia
Proyek Satelit Indonesia Dapat Pinjaman USD 150 Juta

Dukungan dan jaminan Pemerintah Indonesia terhadap PPP ini menjadi sangat penting bagi keberlangsungan proyek, mengingat skala dan total biaya proyek sebesar USD 540 juta.

Puan Apresiasi Perjuangan Atlet Indonesia di SEA Games 2021
Indonesia
Puan Apresiasi Perjuangan Atlet Indonesia di SEA Games 2021

Ketua DPR, Puan Maharani mengapresiasi capaian kontingen Indonesia.

Kasus COVID-19 di Sekolah Kota Bogor Melonjak Dua Kali Lipat
Indonesia
Kasus COVID-19 di Sekolah Kota Bogor Melonjak Dua Kali Lipat

Kasus COVID-19 di Kota Bogor, Jawa Barat melonjak dalam sepekan terakhir.

Nakes di Papua Diminta Tetap Bertugas
Indonesia
Nakes di Papua Diminta Tetap Bertugas

Muhadjir Effendy meminta seluruh tenaga kesehatan di Provinsi Papua tetap bertugas melayani masyarakat setelah peristiwa kekerasan di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Senin (13/9).

MK Putuskan Lapor Kasus Pencabulan Anak Bisa Diwakilkan
Indonesia
MK Putuskan Lapor Kasus Pencabulan Anak Bisa Diwakilkan

Dalam permohonan pengujian materi KUHP terhadap UUD 1945 itu, para pemohon meminta MK menguji Pasal 288 KUHP frasa “belum waktunya untuk dikawinkan”, Pasal 293 KUHP frasa “belum dewasa”, serta Pasal 293 ayat (2) KUHP terhadap UUD 1945.

KPK Kukuhkan 78 Penyelidik dan 112 Penyidik, Firli: Peralihan Status Jangan Jadi Hambatan
Indonesia
KPK Kukuhkan 78 Penyelidik dan 112 Penyidik, Firli: Peralihan Status Jangan Jadi Hambatan

Peralihan status Pegawai KPK menjadi ASN jangan menjadi hambatan untuk melakukan pemberantasan korupsi

Parkir Liar di Kota Bandung Siap-siap Harus Bayar Rp 1 Juta
Indonesia
Parkir Liar di Kota Bandung Siap-siap Harus Bayar Rp 1 Juta

Batas waktu pengambilan 3 hari maksimal (setelah penderakan) dan pemkot berkolaborasi dengan kepolisian jika mobil tersebut mobil curian.

Junimart Gisang: PDIP Tidak Perlu Umumkan Koalisi
Indonesia
Junimart Gisang: PDIP Tidak Perlu Umumkan Koalisi

PDI Perjuangan (PDIP) menanggapi santai Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bentukan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjelang Pemilu 2024.