DPR Soroti Penurunan Anggaran di Kementerian Perhubungan Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. ANTARA/HO-Humas Fraksi PKS

MerahPutih.com - DPR menyoroti penurunan anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berpotensi menghambat pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Saya prihatin dengan penurunan anggaran Kemenhub tiga tahun terakhir ini. Tahun 2021 ini dari pagu definitif Rp 45,66 triliun setelah refocussing tinggal Rp 33,22 triliun," kata anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo dalam rilis di Jakarta, Kamis (3/6).

Selain itu, ujar dia, tahun 2022 pagu yang diusulkan Rp 32,9 triliun dan masih ada kemungkinan turun lagi jika ada realokasi anggaran.

Baca Juga:

Kemenhub Ajak Pemerintah Daerah Pakai Kendaraan Listrik untuk Dinas

Ia mencemaskan penurunan anggaran Kemenhub akan menghambat pencapaian target-target RPJMN di sektor transportasi, penurunan pelayanan transportasi bagi masyarakat, hingga berkurangnya ruang fiskal untuk pembayaran hutang dan tunggakannya.

"Salah satu target RPJMN Kemenhub yang akan terhambat adalah pembangunan beberapa terminal tipe A yang tertunda akibat refocussing yang seharusnya selesai dalam single year menjadi multiyears," katanya.

Untuk itu, Sigit meminta Kemenhub membuat daftar prioritas proyek yang akan dilaksanakan di tengah keterbatasan anggaran sehingga Kemenhub juga diminta lebih selektif memiliki proyek yang akan didanai APBN.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. (Foto: Antara)
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. (Foto: Antara)

Sebagaimana diwartakan, pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kemenhub tahun 2022 turun sebesar 20,35 persen menjadi Rp 32,9 triliun dibandingkan pada 2021 yakni sebesar Rp 41,3 triliun.

“Adapun isu strategis yang kami identifikasi adalah ruang fiskal pagu indikatif 2022 turun 20,3 persen dibandingkan pagu tahun 2021, ada gap Rp 8,4 triliun,” kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (2/6).

Budi Karya mengatakan, komposisi APBN terpengaruh dampak refocussing anggaran untuk menangani pandemi COVID-19 dan pengadaan vaksin yang masih berlanjut.

Ia mengatakan, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur guna mendukung konektivitas sebesar Rp 21,7 triliun. Selanjutnya, untuk dukungan manajemen sebesar Rp 8,7 triliun. Dana untuk pendidikan dan pelatihan vokasi dianggarkan sebesar Rp 2,3 triliun. Kemudian riset dan inovasi Iptek dianggarkan sebesar Rp 97,3 miliar.

Baca Juga:

Kemenhub Saring Pemudik di Bakauheni dan Gilimanuk Saat Arus Balik

Sementara itu, berdasarkan rincian belanjanya sebanyak Rp 4 triliun anggaran akan dialokasikan untuk belanja pegawai. Kemudian, Rp 3,1 triliun dipakai untuk belanja barang operasional dan Rp 25,7 triliun sisanya untuk belanja non-operasional.

Menhub menyebut rincian sumber pendanaannya antara lain, sebanyak Rp 19,6 triliun berasal dari rupiah murni. Selanjutnya, pendapatan dari PNBP sebesar Rp 3,5 triliun, dari BLU sebesar Rp 1,6 triliun, kemudian dari PLN sebesar Rp 1,2 triliun, dan SBSN Rp 7,0 triliun. (*)

Baca Juga:

Kemenhub Usulkan Wajib Tes COVID-19 untuk Masuk Jabodetabek

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jaksa Agung Minta Keadilan Restoratif Diterapkan Sesuai dengan Maksud dan Tujuan
Indonesia
Arus Balik, 40.800 Penumpang Kereta Tiba di Jakarta Hari Ini
Indonesia
Arus Balik, 40.800 Penumpang Kereta Tiba di Jakarta Hari Ini

Secara total, hari ini terdapat sekitar 40.800 penumpang yang akan turun di sejumlah stasiun Daop 1.

Menkes Siapkan Alat Tes PCR Teknologi Baru, Deteksi Omicron 4 sampai 6 Jam
Indonesia
Menkes Siapkan Alat Tes PCR Teknologi Baru, Deteksi Omicron 4 sampai 6 Jam

Menurutnya, alat tersebut dapat mengidentifikasi varian Omciron dalam rentang waktu 4—6 jam karena berbasis tes PCR. Sementara itu, tes berbasis genome sequiencing membutuhkan waktu 3—5 hari untuk menunjukkan hasilnya.

Kejati Jabar Miliki Gedung Baru, Ridwan Kamil Minta Penegakan Hukumnya Harus Bagus
Indonesia
Kejati Jabar Miliki Gedung Baru, Ridwan Kamil Minta Penegakan Hukumnya Harus Bagus

"Bangunannya sudah bagus, begitu juga dengan wajah penegakan hukumnya," ucapnya di Bandung, Selasa (22/2).

Politisi PAN Desak Anies Tidak Paksakan PTM di Bulan Juli
Indonesia
Politisi PAN Desak Anies Tidak Paksakan PTM di Bulan Juli

Para siswa dan orang tua murid untuk memahami kondisi sekarang ini yang mana kasus corona sangat mencemaskan.

Polisi Tangkap Youtuber yang Dilaporkan Atta Hallintar
Indonesia
Polisi Tangkap Youtuber yang Dilaporkan Atta Hallintar

Polres Metro Jakarta Selatan menangkap seorang Youtuber berinisial SF atas dugaan pencemaran nama baik terhadap keluarga Atta Halilintar.

Keseharian Eks Pegawai KPK Masih Diisi dengan Perlawanan
Indonesia
Keseharian Eks Pegawai KPK Masih Diisi dengan Perlawanan

TWK yang menjadi dasar pemecatan mereka bermasalah

Politikus PDIP Sebut Vaksin Berbayar Bakal Perbaiki Arus Kas BUMN
Indonesia
Politikus PDIP Sebut Vaksin Berbayar Bakal Perbaiki Arus Kas BUMN

Mufti meminta agar ada standar etik pelayanan yang tidak melukai rasa keadilan di masyarakat. Khusus untuk vaksinasi gotong royong individu ini dan meminta Kimia Farma jangan sampai melakukan layanan di rumah konsumen.

Ada Penyesuaian Bagi Daerah yang Terapkan PPKM Level 3, Apa Saja?
Indonesia
Ada Penyesuaian Bagi Daerah yang Terapkan PPKM Level 3, Apa Saja?

Setidaknya ada 302 kabupaten/kota yang masuk dalam level asesmen 3 dan 4

Polisi Amankan 5 Pekerja Pasca Kebakaran Gedung BPOM
Indonesia
Polisi Amankan 5 Pekerja Pasca Kebakaran Gedung BPOM

Dari informasi yang dihimpun, ada lima orang yang diamankan.