DPR Soroti Kinerja Menkes Terawan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memberikan keterangan pers seusai meninjau RSPI Sulianti Saroso, Jakarta, Senin (2/3). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/ama

MerahPutih.com - Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay, mengapresiasi peringatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penyerapan anggaran di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang lamban.

Peringatan itu disampaikan Jokowi dalam pidatonya di sidang kabinet paripurna 18 Juni 2020, yang diunggah di channel YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6) kemarin.

Baca Juga

Setelah Disentil Jokowi, Kemenkes Serap 4,6 Persen Anggaran Dari Rp87 Triliun

Saleh menyebut, hal itu juga menjadi perhatian komisi IX DPR. Dalam dua kali rapat kerja terakhir, persoalan penyerapan menjadi hal yang menjadi perbincangan hangat di komisi kesehatan.

Dalam paparan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto kemarin, kata Saleh, tingkat penyerapan anggaran Kemenkes masih berada pada posisi 47 persen. Sehingga masih ada 53 persen lagi yang belum terserap.

"Dan dari 47 persen yang terserap, kelihatannya malah yang paling banyak diserap justru adalah anggaran bpjs kesehatan. Itu artinya, masih banyak pekerjaan yang harus dituntaskan oleh kemenkes," kata Saleh dalam keterangannya, Senin (29/6).

Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay
Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay

Selain itu, Saleh juga mengaku menerima laporan bahwa insentif tenaga medis yang menangani COVID-19 belum dibayarkan secara keseluruhan. Sejauh ini, baru dibayarkan sekitar 40 persen. Sementara 60 persen lagi masih menunggu verifikasi data dari daerah.

"Kalau penyerapannya rendah seperti ini, uang tentu tidak akan beredar di masyarakat. Daya beli masyarakat otomatis akan turun. Akibatnya, akan terjadi krisis seperti yang dikhawatirkan presiden," ujarnya.

Menurut Saleh, alasan Kemenkes yang menyebut bahwa rendahnya penyerapan anggaran karena adanya COVID-19 tidak bisa diterima. Sebab, hingga saat ini belum dapat dipastikan kapan pandemi COVID-19 akan berakhir.

"Kalau tidak berakhir sampai akhir tahun, lalu apakah anggaran-anggaran yang ada dibiarkan tidak terserap? Lalu untuk apa pembahasan anggaran tahun 2021? Apa tidak cukup memakai dana sisa yang tidak terpakai di tahun 2020," tegas dia.

Dalam video berdurasi lebih dari 10 menit itu, Presiden Jokowi memberikan arahan yang tegas kepada para menterinya, bahkan sempat menyatakan kejengkelannya karena sampai saat ini disebutnya belum ada progres yang signifikan dari kerja jajarannya dalam tiga bulan terakhir.

Baca Juga

Prodem: Jokowi Terkesan Minta Anak Buahnya Habiskan Anggaran COVID-19

Padahal situasi yang berkembang saat ini memerlukan langkah “extraordinary” karena dunia termasuk Indonesia sudah diambang krisis. Presiden bahkan mengatakan akan melakukan langkah-langkah “extra ordinary” apa pun demi menyelamatkan 267 juta rakyat Indonesia.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan," kata Jokowi. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Gelar Perkara Tentukan Status Hukum Selebgram Keponakan Ashanty
Indonesia
Polisi Gelar Perkara Tentukan Status Hukum Selebgram Keponakan Ashanty

Selebgram Millen Cyrus kembali diamankan polisi saat razia protokol kesehatan di bar Brotherhood, Jalan Gunawarman, Jakarta Selatan.

DPC PDIP Solo Tolak Mundurnya Purnomo dari Pertarungan Pilwakot
Indonesia
DPC PDIP Solo Tolak Mundurnya Purnomo dari Pertarungan Pilwakot

DPC PDIP Solo akan mengikuti proses tahapan Pilwakot dari KPU Solo

Penjagaan Super Ketat Pelantikan Biden Jadi Presiden AS Ke-46
Indonesia
Penjagaan Super Ketat Pelantikan Biden Jadi Presiden AS Ke-46

Laporan intelijen AS menunjukkan, sebagian pengunjuk rasa yang masih yakin bahwa Presiden Donald Trump dicurangi dalam pemilu dan mungkin mencoba mengganggu upacara pelantikan.

Begini Tanggapan WP KPK Soal Bintang Emon
Indonesia
Begini Tanggapan WP KPK Soal Bintang Emon

Kritik yang disampaikan Bintang Emon mewakili suara kaum muda yang mempunyai harapan Indonesia bebas dari korupsi.

Cari Pengganti Saefullah, Pemprov DKI Lelang Jabatan Sekretaris Daerah
Indonesia
Cari Pengganti Saefullah, Pemprov DKI Lelang Jabatan Sekretaris Daerah

Pemprov DKI Jakarta membuka pendaftaran seleksi terbuka jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Deputi Gubernur DKI.

Amien Rais Temui Jokowi di Istana, Kuasa Hukum Rizieq: Nyalinya Masih Besar
Indonesia
Amien Rais Temui Jokowi di Istana, Kuasa Hukum Rizieq: Nyalinya Masih Besar

Aziz Yanuar pun bersyukur dengan adanya pertemuan antara Amien Rais dengan Jokowi

ADB Gelontorkan Rp7,5 Triliun Untuk Penanggulangan Bencana di Indonesia
Indonesia
ADB Gelontorkan Rp7,5 Triliun Untuk Penanggulangan Bencana di Indonesia

Program tersebut akan melengkapi program COVID-19 active response and expenditure support (CARES) dari ADB senilai 1,5 miliar dolar AS bagi Indonesia.

KPU-Bawaslu Didorong Bikin Aturan Kampanye Daring
Indonesia
KPU-Bawaslu Didorong Bikin Aturan Kampanye Daring

KPU-Bawaslu Didorong Bikin Aturan Kampanye Daring

Muhammadiyah Diharap Konsisten Perjuangkan Islam Berkemajuan di Hari Jadinya ke-108
Indonesia
Muhammadiyah Diharap Konsisten Perjuangkan Islam Berkemajuan di Hari Jadinya ke-108

Puan mengaku bangga pada seluruh pimpinan dan kader Muhammadiyah

Jokowi Pilih Listyo Jadi Kapolri, Wadah Pegawai KPK: Pilihan Tepat
Indonesia
Jokowi Pilih Listyo Jadi Kapolri, Wadah Pegawai KPK: Pilihan Tepat

Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) menilai langkah Presiden Joko Widodo memilih Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo untuk jadi calon Kapolri sangat tepat.