Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menantang Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) untuk berani membongkar siapa pelaku utama di balik munculnya kayu gelondongan yang hanyut dan menumpuk saat banjir bandang menghantam Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Kayu-kayu tersebut diduga menjadi pemicu kerusakan lahan yang berkontribusi terhadap terjadinya banjir bandang dan longsor di berbagai wilayah tersebut.
Satgas PKH sendiri terdiri dari berbagai lembaga, mulai dari TNI, Polri, Kejaksaan Agung, hingga Kementerian Kehutanan.
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menilai Satgas PKH tidak boleh tebang pilih dalam mengusut kasus ini. Menurutnya, jika terdapat pelaku dengan nama besar—baik pengusaha maupun pejabat—Satgas harus tetap berani mengungkapkannya.
“Tidak boleh ada yang ditutupi. Jangan ada yang dilindungi," ujar Daniel kepada wartawan, dikutip Kamis (4/12).
Baca juga:
Setop Narasi Cuaca Ekstrem! DPR Tegaskan Bencana di Sumatera Buntut Kasus Perusakan Hutan Massif
DPR Sebut 'Tobat Nasuha' Bukan Solusi Banjir di Sumatera, Hutan Gundul Biang Keladi yang Belum Beres
Daniel menegaskan bahwa siapa pun yang merusak alam harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
“Bencana yang terjadi ini adalah akibat dari keserakahan dan pelanggaran hukum. Tidak boleh ada toleransi," katanya.
Ketua DPP PKB itu meyakini kayu gelondongan yang muncul tidak mungkin berasal dari proses alami. Ia menyebut kayu tersebut berasal dari penebangan hutan, sehingga memperlihatkan betapa parahnya kerusakan ekosistem di Sumatra.
“Ini adalah bencana ekologis,” tutup Daniel. (Knu)
