Komisi II DPR Pertanyakan BPJS Kesehatan Jadi Syarat Jual Beli Tanah Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim. Foto: Ist/nvl

MerahPutih.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengumumkan kartu BPJS Kesehatan akan menjadi syarat permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun alias jual beli tanah.

Kebijakan itu mulai berlaku pada 1 Maret mendatang. Aturan baru tersebut menuai pro dan kontra.

Baca Juga

Syarat BPJS Kesehatan Saat Daftarkan Hak Atas Tanah dan Rumah Agar Kepersertaan Naik

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim menilai terbitnya aturan yang memaksa rakyat menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan menjadikannya sebagai syarat dalam layanan pertanahan, merupakan bagjan dari praktik kekuasaan yang sewenang-wenang.

"Apa hubungannya antara jual beli tanah dengan BPJS Kesehatan? Secara filosofi konstitusi, kepemilikan tanah dan jaminan sosial kesehatan merupakan hak rakyat yang harus dilindungi negara," ujar Luqman dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (20/2).

Menurut dia, dalam melaksanakan kewajiban melindungi hak rakyat, negara tidak boleh memberangus hak rakyat lainnya.

Baca Juga

Moeldoko Usulkan UI Kaji Crowdfunding Tambal Defisit BPJS Kesehatan

Untuk itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu meminta Kementerian ATR/BPN membatalkan kebijakan Kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam layanan pertanahan.

"Jika di dalam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 terdapat kekeliruan yang terkait dengan masalah pertanahan, seharusnya Menteri Sofyan Djalil sebagai pembantu presiden, memberi masukan agar Inpres itu direvisi sehingga rakyat tidak dirugikan," tegasnya.

Kata dia, seharusnya Menteri ATR/BPN harus memberikan masukan terhadap Inpres tersebut, sehingga jangan bersikap seolah-olah tidak tahu ada masalah dan langsung melaksanakannya. (Knu)

Baca Juga

Kini, Pendaftaran Hak Atas Tanah dan Rumah Wajib Lampirkan Kepersertaan BPJS Kesehatan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Politikus Demokrat Minta Menteri Yang Urus Minyak Goreng Mundur
Indonesia
Politikus Demokrat Minta Menteri Yang Urus Minyak Goreng Mundur

Saat Silaturahmi Tim Tujuh Relawan, Presiden Joko Widodo mengakui, jika harga minyak goreng sempat melambung tinggi terpicu kenaikan harga di luar negeri.

Kemenag Pastikan Kartu Nikah dengan Empat Kolom Foto Istri Hoaks
Indonesia
Kemenag Pastikan Kartu Nikah dengan Empat Kolom Foto Istri Hoaks

Kemenag memastikan bahwa kartu itu bukan format resmi yang diterbitkan oleh kementerian alias hoaks.

Diperiksa KPK 6 Jam, Istri Alex Noerdin Bungkam
Indonesia
Diperiksa KPK 6 Jam, Istri Alex Noerdin Bungkam

Eliza tetap tak menggubris pertanyaan wartawan

Terpilih Jadi Ketua, M. Ainul Yakin Akan Jadikan GP Ansor DKI Perekat Keberagaman
Indonesia
Terpilih Jadi Ketua, M. Ainul Yakin Akan Jadikan GP Ansor DKI Perekat Keberagaman

Yakin ingin mewujudkan kader Ansor DKI Jakarta kedepan memiliki kemampuan untuk menjadi kader yang siap menghadapi tantangan zaman.

Geledah Dua Lokasi, KPK Amankan Barbuk Kasus Dugaan Suap Walkot Ambon
Indonesia
Geledah Dua Lokasi, KPK Amankan Barbuk Kasus Dugaan Suap Walkot Ambon

Dalam penggeledahan itu, KPK mengamankan barang bukti yang diduga catatan penentuan nilai "fee" proyek dari penggeledahan dua kantor dinas di Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Maluku.

G20 Harus Jadi Momentum Bangun Kepercayaan Masyarakat Dunia
Indonesia
G20 Harus Jadi Momentum Bangun Kepercayaan Masyarakat Dunia

Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid menyebutkan Konferensi Tingkat Tinggi G20 merupakan momentum untuk membangun kepercayaan masyarakat dunia terhadap posisi Indonesia sebagai negara yang memiliki kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

Tujuan Polri Siagakan Tiga Kapal Besar di Dekat Sirkuit Mandalika
Indonesia
Tujuan Polri Siagakan Tiga Kapal Besar di Dekat Sirkuit Mandalika

Polri bersama otoritas pengamanan lainnya kerap melakukan rapat terbatas

Kebijakan Ganjil Genap di Jalan Tol Saat Libur Nataru di Tangan Polisi
Indonesia
Kebijakan Ganjil Genap di Jalan Tol Saat Libur Nataru di Tangan Polisi

Ada tiga model yang disiapkan, yaitu contra flow, satu arah, dan ganjil genap

Jokowi Resmikan Tol Pertama di Sulawesi Utara
Indonesia
Jokowi Resmikan Tol Pertama di Sulawesi Utara

Tuntasnya jalan tol ini bisa naikkan pertumbuhan ekonominya.Tercatat, tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara mencapai 4,17.

Cak Imin Dukung Transaksi Kripto Dikenakan PPh dan PPN, Ini Alasannya
Indonesia
Cak Imin Dukung Transaksi Kripto Dikenakan PPh dan PPN, Ini Alasannya

Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mendukung rencana pemerintah yang akan mengenakan PPh dan PPN atas transaksi uang kripto.