DPR Siapkan Sidang Tahunan Terakhir Jokowi Agustus Mendatang

Soffi AmiraSoffi Amira - Rabu, 17 Juli 2024
DPR Siapkan Sidang Tahunan Terakhir Jokowi Agustus Mendatang

Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI, Suprihartini, dalam rapat koordinasi di Gedung Nusantara DPR. Foto: Dok/DPR

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kini sedang mempersiapkan sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI, yang berlangsung 16 Agustus 2024 mendatang.

Hal itu juga sekaligus menjadi sidang tahunan terakhir Presiden Joko Widodo di masa jabatannya yang sudah berjalan 10 tahun.

Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI, Suprihartini menjelaskan, sidang tahunan ini akan dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Semua persiapan sudah kami lakukan, sudah dilaporkan juga kepada pimpinan progres-progesnya. Kami berharap acara 16 Agustus ini dapat terlaksana dengan baik," kata Suprihartini dalam keterangan persnya di Jakarta, dikutip Rabu (17/7).

Baca juga:

DPRD Desak Gedung-Gedung di Jakarta Terapkan Konsep 'Green Building'

Menurutnya, pelaksanaan agenda tahunan tersebut masih mengacu pada pelaksanaan agenda 2023. Untuk tahun ini, prosesi penandatangan berita acara penyerahan RAPBN Tahun Anggaran 2025 kembali dilakukan.

"Ini sebenarnya sudah dilakukan sebelum pandemi ini sudah dilakukan, namun pada saat COVD-19 tidak ada interaksi langsung. Untuk tahun 2024 ini akan kami lakukan kembali," jelasnya.

Sekadar informasi, Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta Sidang Paripurna DPR RI RAPBN Tahun Anggaran 2025 akan digelar pada 16 Agustus 2024 mendatang.

Sidang Tahunan ini merupakan tradisi ketatanegaraan untuk memfasilitasi lembaga negara dalam menyampaikan laporan kinerjanya kepada masyarakat.

Baca juga:

Pembangunan IKN Terhambat, Jokowi Ungkap Penyebabnya

Kegiatan tersebut digelar agar masyarakat mendapatkan informasi tentang perkembangan pelaksanaan tugas lembaga negara selama kurun waktu satu tahun.

Lalu, ada delapan lembaga yang menyampaikan laporan kinerjanya, yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MK, MA, KY. Rakyat pun berhak mengetahui kinerja lembaga negara itu selama masa kerja mereka. (knu)

#DPR #Presiden Jokowi #MPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Anggota Komisi III DPR fraksi Partai Gerindra Martin Daniel Tumbelaka (kiri) menyerahkan pendapat mini fraksi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Didik Setiawan - 2 jam, 3 menit lalu
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Indonesia
Pembahasan RUU Perampasan Aset Diklaim Sudah Rampung, 87 Kali RDPU
RUU itu pada Rabu ini telah resmi disetujui dan selesai pada tingkat satu dan kemudian akan dibawa ke tingkat dua dalam rapat paripurna terdekat, untuk disahkan menjadi undang-undang.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 18 November 2026
Pembahasan RUU Perampasan Aset Diklaim Sudah Rampung, 87 Kali RDPU
Indonesia
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Usulan tersebut mempertimbangkan batas usia anak yang berakhir pada usia 18 tahun serta praktik mayoritas negara di dunia yang menetapkan usia memilih pada batas tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Berita Foto
Fraksi Golkar MPR Soroti Peluang Obligasi Daerah sebagai Instrumen Investasi Publik
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Mechias Markus Mekeng dalam diskusi Majelis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 17 November 2026
Fraksi Golkar MPR Soroti Peluang Obligasi Daerah sebagai Instrumen Investasi Publik
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Anggota DPR fraksi Partai Golkar Ferdiansyah (kiri) menyerahkan pendapat fraksi kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 17 November 2026
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Indonesia
Dilantik jadi Wakil Ketua MPR, Sohibul Iman Langsung Dapat Tugas Pilih Wapres
Setelah mengemban jabatan sebagai pemimpin MPR RI, dia mengatakan akan langsung mengikuti dinamika yang terjadi di MPR RI.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Dilantik jadi Wakil Ketua MPR, Sohibul Iman Langsung Dapat Tugas Pilih Wapres
Indonesia
MPR tak Ingin Ada Gugatan Lagi, Ijazah Calon Wapres Pengganti Gibran Bakal Diperiksa
MPR menyiapkan tim verifikasi untuk memeriksa ijazah, administrasi, dan kesehatan calon wapres pengganti Gibran demi mencegah gugatan hukum.
Soffi Amira - Selasa, 17 November 2026
MPR tak Ingin Ada Gugatan Lagi, Ijazah Calon Wapres Pengganti Gibran Bakal Diperiksa
Berita Foto
Rapat Gabungan MPR Matangkan Persiapan Pelantikan Cawapres 9 Desember 2029
Ketua MPR Ahmad Muzani memimpin rapat gabungan bersama alat kelengkapan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Rapat Gabungan MPR Matangkan Persiapan Pelantikan Cawapres 9 Desember 2029
Indonesia
Prabowo Kirim Surat Pergantian Wapres, MPR Gelar Rapat Gabungan
Selain isi surat, pembahasan juga berkaitan dengan kemungkinan perubahan jadwal sidang paripurna pengisian jabatan wapres.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 16 November 2026
Prabowo Kirim Surat Pergantian Wapres, MPR Gelar Rapat Gabungan
Indonesia
Habiburokhman Jadi Ketua Tim Verifikasi Calon Wakil Presiden, Ada 22 Syarat Harus Dipenuhi
Tugas utama tim verifikasi adalah meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon Wakil Presiden.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 16 November 2026
Habiburokhman Jadi Ketua Tim Verifikasi Calon Wakil Presiden, Ada 22 Syarat Harus Dipenuhi
Bagikan