DPR Siap Dialog dengan Buruh dan Mahasiswa Soal Revisi UU Cipta Kerja Pekerja Perempuan. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pimpinan DPR RI memastikan pihaknya siap berdialog dengan buruh dan mahasiswa dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Diketahui DPR melakukan revisi UU Cipta Kerja menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebutkan UU Cipta Kerja inkonstitusinal bersyarat.

Baca Juga:

Jalan Muluskan Revisi UU Omnibus Law Cipta Kerja Dimulai

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad usai menerima perwakilan massa Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) yang menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/4).

"Kita membuka ruang kepada kawan-kawan (buruh dan mahasiswa) untuk selalu berkomunikasi karena kita juga belum tahu Omnibus Law (UU Cipta Kerja) akan diapakan di DPR," kata Dasco.

Menurut Dasco, buruh dan mahasiswa terlambat menyampaikan aspirasi terkait revisi UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP). Pasalnya revisi UU PPP sudah disahkan dalam rapat paripurna DPR.

Revisi UU PPP sebagai langkah awal melakukan perbaikan UU Cipta Kerja sebagaimana diperintahkan oleh MK.

Baca Juga:

SPSI: UU Cipta Kerja Sunat Pesangon, Aturan Baru JHT Tambah Rugikan Buruh

"Ini teman-teman agak terlambat menyampaikan aspirasinya. RUU PPP itu udah selesai. Kalau paripurna kan cuma pembacaan, sudah diputuskan dalam raker dengan pemerintah," kata Dasco.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos yang mewakili AMI dan Gebrak berharap ruang partisipasi dalam pembentukan dan penyusunan rancangan undang-undang harus dibuka lebar termasuk dalam UU Cipta Kerja.

Menurut Nining, partisipasi publik sebagai bagian dari demokrasi harus diprioritaskan dalam pengambilan kebijakan.

"Kami berharap baik DPR maupun pemerintah dalam melahirkan bermacam regulasi seharusnya memang melibatkan partisipasi publik sehingga ketika regulasi ini sudah ketuk palu, tidak menjadi polemik," tegas Nining. (Pon)

Baca Juga:

PKS Ingatkan Revisi UU PPP Jangan Sekadar Jadi Stempel UU Cipta Kerja

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kecelakaan Truk Pertamina di Cibubur, 8 Orang Tewas
Indonesia
Kecelakaan Truk Pertamina di Cibubur, 8 Orang Tewas

Truk tangki Pertamina dikabarkan mengalami kecelakaan hingga menyebabkan korban tewas di kawasan Cibubur Bekasi, Jawa Barat.

Sejumlah Ajudan Diperiksa Terkait Hubungan dengan Keluarga Irjen Ferdy Sambo
Indonesia
Sejumlah Ajudan Diperiksa Terkait Hubungan dengan Keluarga Irjen Ferdy Sambo

Komnas HAM selesai memeriksa para ajudan atau aide-de-camp (ADC) Irjen Ferdy Sambo.

Harta Jokowi Naik Rp 7,8 Miliar dalam Setahun
Indonesia
Harta Jokowi Naik Rp 7,8 Miliar dalam Setahun

residen Joko Widodo (Jokowi) telah memperbaharui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 24 Februari 2022 untuk periodik 2021. Berdasarkan data dari elhkpn.kpk.go.id yang dilihat merahputih.com pada Senin (18/4), Presiden Jokowi memiliki harta Rp 71.471.446.189 (Rp 71 miliar). Harta kekayaan Jokowi tersebut naik Rp 7,8 miliar dari pelaporan sebelumnya.

PDIP Diprediksi 'Dorong' Ganjar Jika Partai Lain Calonkan Prabowo atau Anies
Indonesia
PDIP Diprediksi 'Dorong' Ganjar Jika Partai Lain Calonkan Prabowo atau Anies

Dalam beberapa survei, Ganjar selalu menempati jajaran teratas

PSI Kritik Cara Dishub DKI Tangani Parkir Liar Tebet Eco Park dengan Kempeskan Ban
Indonesia
PSI Kritik Cara Dishub DKI Tangani Parkir Liar Tebet Eco Park dengan Kempeskan Ban

Dishub DKI Jakarta mengambil tindakan dengan mengempeskan ban kendaraan pengunjung Tebet Eco Park, Jakarta Selatan yang nekat parkir liar.

Jokowi Dijadwalkan akan Resmikan Rumah Sehat Korban Banjir Sentani
Indonesia
Jokowi Dijadwalkan akan Resmikan Rumah Sehat Korban Banjir Sentani

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara dijadwalkan akan meresmikan rumah sehat bagi 76 kepala keluarga (KK) korban banjir bandang Sentani. ??

Datangi Rusia dan Ukraina, Jokowi Diminta Pertahankan Posisi Netral Indonesia
Indonesia
Datangi Rusia dan Ukraina, Jokowi Diminta Pertahankan Posisi Netral Indonesia

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Gilang Dhielafararez mengingatkan pemerintah agar terus mempertahankan posisi netral Indonesia.

Fraksi Demokrat Minta Pembahasan RUU IKN Ditunda
Indonesia
Fraksi Demokrat Minta Pembahasan RUU IKN Ditunda

DPR telah membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) pada rapat paripurna, Selasa (7/12).

Pantau Pos Pelayanan Mudik di Solo, Kapolda Jateng Prediksi Arus Balik Terjadi pada 6 Mei
Indonesia
Pantau Pos Pelayanan Mudik di Solo, Kapolda Jateng Prediksi Arus Balik Terjadi pada 6 Mei

Puncak arus balik mudik di Solo diprediksi akan terjadi pada 6 Mei. Hal tersebut diungkapkan Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi, yang tengah melakukan peninjauan pos pelayanan terpadu di Benteng Vastenburg Solo, Minggu (1/5) malam.

Kejar Target Jokowi, Polri Laksanakan Vaksinasi Serentak 34 Polda
Indonesia
Kejar Target Jokowi, Polri Laksanakan Vaksinasi Serentak 34 Polda

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kegiatan vaksinasi massal yang digelar di seluruh Indonesia atau 34 polda.