DPR Siap Bahas RUU PKS Tahun Depan Ilustrasi (Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Merahputih.com - Komisi VIII DPR menyatakan sudah siap membahas kembali Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Rencananya, pembahasan bakal digelar pada 2021.

"Kami sendiri siap, yang penting pandangan kelompok fraksi bisa sama," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang.

Hal itu disampaikan Marwan dalam rapat kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Darmawati Puspayoga, Rabu (2/9).

Baca Juga:

Alasan Baleg Tarik RUU PKS Dari Pembahasan

Komisi VIII DPR sebelumnya sudah menyepakati beberapa bagian dalam naskah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Salah satu hal yang masih menjadi perdebatan adalah soal pemidanaan.

Menurut Marwan, yang membuat pembahasan tentang pemidanaan menjadi panjang, selain karena secara substansi ada perbedaan pandangan, Komisi III DPR juga sedang membahas revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

"Akhirnya kami sepakat menunggu karena DPR tidak boleh memproduksi undang-undang yang saling bertabrakan," jelas Politisi PKB itu.

RUU PKS
Demo mendukung pengeshan RUU PKS. (Foto: Antara)

Bila kemudian di luar ada narasi yang menyebutkan DPR tidak peduli dengan kekerasan seksual karena masih ada perbedaan terhadap definisi dan judul, Marwan menegaskan hal itu sebenarnya sudah selesai.

"Yang tidak selesai sebenarnya terkait dengan undang-undang lain. Kami sebenarnya siap saja," katanya.

Baca Juga:

Korban Kekerasan Seksual Sulit Dapat Perlindungan, DPR Didesak Prioritaskan RUU PKS

Dalam rapat kerja antara Komisi VIII DPR dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Bintang kembali menyinggung tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang merupakan usulan inisiatif DPR, tetapi diturunkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.

Salah satu kesimpulan rapat kerja tersebut, sebagaimana dikutip Antara, adalah Komisi VIII DPR akan mengupayakan agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi prioritas dalam Prolegnas 2021. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MPR Dorong Pemerintah Audit Dana Kampanye Calon Kepala Daerah
Indonesia
MPR Dorong Pemerintah Audit Dana Kampanye Calon Kepala Daerah

"Laporan dana yang akurat seharusnya dapat menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas pasangan calon," ujarnya

Jokowi Perlebar Defisit Anggaran Jadi 5,2 Persen di 2021
Indonesia
Jokowi Perlebar Defisit Anggaran Jadi 5,2 Persen di 2021

Belanja pada 2021, fokus untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

MUI: Bila Sakit Atau Miliki Penyakit Bawaan, Baiknya Salat Idul Adha di rumah
Indonesia
MUI: Bila Sakit Atau Miliki Penyakit Bawaan, Baiknya Salat Idul Adha di rumah

Kondisi ini juga berlaku bagi umat yang tinggal di daerah dengan kasus COVIR-19 yang terus meningkat

Penyebab Klaster Baru Corona, 8 Perusahaan di DKI Ditutup Sementara
Indonesia
Penyebab Klaster Baru Corona, 8 Perusahaan di DKI Ditutup Sementara

Menurutnya, pelanggaran itu penyebab dari penyebaran kasus COVID-19 di perusahaan.

Pemerintah Diwanti-wanti tak Longgarkan PSBB
Indonesia
Pemerintah Diwanti-wanti tak Longgarkan PSBB

“Kebijakan PSBB telah terbukti cukup efektif untuk ikut mengurangi penyebaran COVID-19, sebagaimana dibuktikan oleh DKI,” kata Hikam

Para Pengambil Jenazah Positif COVID-19 Dijerat Pasal 214 KUHP
Indonesia
Para Pengambil Jenazah Positif COVID-19 Dijerat Pasal 214 KUHP

Polisi akan bergerak melakukan penangkapan terhadap para tersangka lain

Durasi Dibatasi, Termohon Perselisihan Pilkada Diminta Fokus Pada Pokok Perkara
Indonesia
Durasi Dibatasi, Termohon Perselisihan Pilkada Diminta Fokus Pada Pokok Perkara

Hari ini MK menggelar sidang lanjutan untuk 19 permohonan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

DPRD DKI Realokasi Anggaran Rp256,5 untuk Penanganan COVID-19
Indonesia
DPRD DKI Realokasi Anggaran Rp256,5 untuk Penanganan COVID-19

Efisiensi anggaran dilakukan pada semua kegiatan kunjungan kerja alat kelengkapan dewan (AKD), sosialisasi perda, dan reses.

KPK Persilakan Taufik Hidayat Laporkan 'Tikus' di Kemenpora
Indonesia
KPK Persilakan Taufik Hidayat Laporkan 'Tikus' di Kemenpora

Jika yang bersangkutan mengetahui ada dugaan tindak pidana korupsi, silahkan laporkan kepada KPK

Pemprov DKI Setor Rp370 Juta ke Kas Daerah dari Denda PSSB
Indonesia
Pemprov DKI Setor Rp370 Juta ke Kas Daerah dari Denda PSSB

Data itu terhitung hingga 28 Juni 2020 kemarin