DPR Siap Bahas RUU PKS Tahun Depan Ilustrasi (Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Merahputih.com - Komisi VIII DPR menyatakan sudah siap membahas kembali Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Rencananya, pembahasan bakal digelar pada 2021.

"Kami sendiri siap, yang penting pandangan kelompok fraksi bisa sama," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang.

Hal itu disampaikan Marwan dalam rapat kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Darmawati Puspayoga, Rabu (2/9).

Baca Juga:

Alasan Baleg Tarik RUU PKS Dari Pembahasan

Komisi VIII DPR sebelumnya sudah menyepakati beberapa bagian dalam naskah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Salah satu hal yang masih menjadi perdebatan adalah soal pemidanaan.

Menurut Marwan, yang membuat pembahasan tentang pemidanaan menjadi panjang, selain karena secara substansi ada perbedaan pandangan, Komisi III DPR juga sedang membahas revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

"Akhirnya kami sepakat menunggu karena DPR tidak boleh memproduksi undang-undang yang saling bertabrakan," jelas Politisi PKB itu.

RUU PKS
Demo mendukung pengeshan RUU PKS. (Foto: Antara)

Bila kemudian di luar ada narasi yang menyebutkan DPR tidak peduli dengan kekerasan seksual karena masih ada perbedaan terhadap definisi dan judul, Marwan menegaskan hal itu sebenarnya sudah selesai.

"Yang tidak selesai sebenarnya terkait dengan undang-undang lain. Kami sebenarnya siap saja," katanya.

Baca Juga:

Korban Kekerasan Seksual Sulit Dapat Perlindungan, DPR Didesak Prioritaskan RUU PKS

Dalam rapat kerja antara Komisi VIII DPR dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Bintang kembali menyinggung tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang merupakan usulan inisiatif DPR, tetapi diturunkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.

Salah satu kesimpulan rapat kerja tersebut, sebagaimana dikutip Antara, adalah Komisi VIII DPR akan mengupayakan agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi prioritas dalam Prolegnas 2021. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemilik Fotokopi Jadi Tersangka Pembuatan Sertifikat Vaksin Palsu di Bekasi
Indonesia
Pemilik Fotokopi Jadi Tersangka Pembuatan Sertifikat Vaksin Palsu di Bekasi

Tarif tarif dari pembuatan dokumen tersebut sebesar Rp 15 ribu sampai Rp 25 ribu per lembar. Keuntungan yang sudah diperoleh selama ini mencapai ratusan ribu.

[Hoaks atau Fakta]: Suntik Vaksin Dosis ke-3 Bisa Berbayar
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Suntik Vaksin Dosis ke-3 Bisa Berbayar

SpeedLab Indonesia akan mengikuti aturan pemerintah yang berlaku untuk program vaksinasi COVlD-19 baik itu yang sifatnya program dari pemerintah maupun gotong royong.

Hari Ini Jokowi Tinjau Vaksinasi di Stasiun Bogor
Indonesia
Hari Ini Jokowi Tinjau Vaksinasi di Stasiun Bogor

Presiden Joko Widodo dijadwalkan meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk sasaran pengguna jasa kereta rel listrik (KRL) commuterline di Stasiun Bogor, Kamis (17/6) pagi.

[Hoaks atau Fakta]: Orang Sudah Divaksin Tidak Perlu Patuhi Protokol Kesehatan
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Orang Sudah Divaksin Tidak Perlu Patuhi Protokol Kesehatan

Kekebalan kelompok atau herd immunity ini baru bisa terjadi kalau 70 persen rakyat Indonesia divaksin,

Panja Revisi UU Otonomi Khusus Papua Resmi Dibentuk
Indonesia
Panja Revisi UU Otonomi Khusus Papua Resmi Dibentuk

Masih banyak permasalahan di papua

Lebih dari 80 Ribu Personil Polri Diturunkan Kawal Distribusi Vaksin COVID-19
Indonesia
Lebih dari 80 Ribu Personil Polri Diturunkan Kawal Distribusi Vaksin COVID-19

Ini merupakan salah satu peran Polri untuk mensukseskan upaya pemerintah

PSI Desak Pemprov DKI Vaksin Siswa di Sekolah-Sekolah Negeri
Indonesia
PSI Desak Pemprov DKI Vaksin Siswa di Sekolah-Sekolah Negeri

Capaian vaksinasi anak usia 12-17 tahun di Jakarta baru mencapai 48,5 persen.

Ribuan Karyawan Demo, Manajemen PT Pan Brothers Beberkan Alami Kendala Cash Flow
Indonesia
Ribuan Karyawan Demo, Manajemen PT Pan Brothers Beberkan Alami Kendala Cash Flow

Pembayaran THR tahap pertama diberikan sebesar 12,5 persen. Sisanya akan dibayarkan segera sampai lunas 100 persen.

Jateng Masih Menjadi Kandang Banteng, PDIP Kuasai Pilkada di 17 Daerah
Indonesia
Jateng Masih Menjadi Kandang Banteng, PDIP Kuasai Pilkada di 17 Daerah

Hasil tersebut didasari dari quick real count berdasarkan laporan perhitungan di TPS oleh para saksi.

Polisi Gerebek Layanan Rapid Test Bandara Kualanamu, Lima Petugas Ditangkap
Indonesia
Polisi Gerebek Layanan Rapid Test Bandara Kualanamu, Lima Petugas Ditangkap

Polisi menggerebek layanan rapid test COVID-19 di Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa (27/4).