DPR Setuju Usulan Uang Pensiun PNS Rp1 Miliar, Asal... Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Mapolda Metro Jaya (MPKanugraha)

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai tak masalah dengan usulan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi dan Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengenai Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapatkan dana pensiun sebesar Rp 1 miliar.

"Kalau saya sih setuju, kalau uangnya ada pasti setuju," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).

Baca Juga

Sidang Lanjutan Uji Materi, Pemerintah Sulit Jelaskan Manfaat Peleburan Taspen ke BPJS

Dasco meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kondisi keuangan negara sebelum merealisasikan kebijakan dana pensiun sebesar Rp 1 miliar.

"Ya itu sebenarnyakan usul yang bagus, tapi nanti kita lihat pertimbangan keuangan bagaimana, kita kan itu mesti dikaji dengan kajian yang lebih matang," ujarnya Dasco

PNS
Jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dulu nama Pegawai Negeri Sipil (PNS). (Foto/merahputih.com)

Dasco meminta wacana ini dikaji matang dampak positif dan negatifnya. Jangan sampai wacana ini hanya menimbulkan polemik dan penolakan publik.

"Sebenarnya usul yang bagus. Tapi nanti kita lihat perimbangan keuangan bagaimana. Mesti dikaji lebih matang," ujar Dasco.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mewacanakan PNS mendapat uang pensiun sebesar Rp1 miliar. Wacana ini telah disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Baca Juga

Sidang Uji Materi BPJS, PT Taspen Klaim Penyelenggaraan Jaminan Sosial Sudah Sesuai UU

Menurutnya, wacana ini bagian program peningkatan dana pensiun bagi PNS dan personel TNI-Polri. "Saya juga sudah meminta kalau begitu ASN pensiun, itu kalau bisa minimal dapat Rp1 miliar," katanya di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin, 17 Februari 2020. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Belasan Oknum Bintara Resmi Dijadikan Tersangka Kasus Penyerangan Polres Buton Utara
Indonesia
Belasan Oknum Bintara Resmi Dijadikan Tersangka Kasus Penyerangan Polres Buton Utara

Dari hasil pemeriksaan para saksi dan alat bukti yang ada, telah ditetapkan 15 orang oknum Anggota Kodim 1429/Buton Utara sebagai tersangka.

BMKG: Kualitas Udara di Jakarta Kini Membaik
Indonesia
BMKG: Kualitas Udara di Jakarta Kini Membaik

Berhentinya pabrik (sementara) bisa berpengaruh juga ke kualitas udara Jakarta.

Ikuti Arahan Jokowi, Anies Larang Warga Jakarta Mudik
Indonesia
Ikuti Arahan Jokowi, Anies Larang Warga Jakarta Mudik

Presiden Jokowi memutuskan melarang tradisi mudik Lebaran 1441 Hijriah untuk semua kalangan.

Analis Intelijen Sebut PSBB Picu Kecemburuan Sosial dan Konflik di Masyarakat
Indonesia
Analis Intelijen Sebut PSBB Picu Kecemburuan Sosial dan Konflik di Masyarakat

Pemerintah sendiri sudah menyetujui adanya pemberlakuan PSBB di wilayah Jabodetabek.

Pemerintah Bisa Pulangkan Dua Pasien Virus Corona
Indonesia
Pemerintah Bisa Pulangkan Dua Pasien Virus Corona

Pasien kasus 1 dan kasus 2 dipulangkan jika hasil pemeriksaan laboratorium adalah negatif.

Ribuan Polisi yang Jaga di Kawasan DPR/MPR Jalani Tes Cepat COVID-19
Indonesia
Ribuan Polisi yang Jaga di Kawasan DPR/MPR Jalani Tes Cepat COVID-19

Hingga, kini belum ada keluhan dari para petugas terkait gejala COVID-19 seperti demam, batuk kering atau pun sesak nafas

KPK Terbitkan Surat Perintah Supervisi Kasus Djoko Tjandra-Pinangki
Indonesia
KPK Terbitkan Surat Perintah Supervisi Kasus Djoko Tjandra-Pinangki

Saat ini, kasus tersebut ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri.

COVID-19 Bermutasi di Malaysia, Ahli Patogen Tiongkok Redam Ketakutan Massal
Dunia
COVID-19 Bermutasi di Malaysia, Ahli Patogen Tiongkok Redam Ketakutan Massal

Virus COVID-19 beradaptasi dengan DNA warga dan lingkungan setempat

Genjot PAD, DPRD Minta Pemprov DKI Berikan Stimulus Keringanan Pajak
Indonesia
Genjot PAD, DPRD Minta Pemprov DKI Berikan Stimulus Keringanan Pajak

Salah satu stimulus yang dapat dilakukan Pemprov DKI yakni menggratiskan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) untuk warga DKI.

 DPR Tuntut Keberanian Pemerintah Tekan Tiongkok Evakuasi WNI di Wuhan
Indonesia
DPR Tuntut Keberanian Pemerintah Tekan Tiongkok Evakuasi WNI di Wuhan

WNI mengalami banyak keterbatasan di Wuhan dan kota-kota lainnya yang terisolir dari dunia luar.