DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan

Suasana pascabanjir bandang di Aceh Tamiang, Rabu (3/12/2025). ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak adanya gerakan nasional yang disebut 'taubat ekologi' sebagai bentuk refleksi mendalam atas kerusakan lingkungan dan serangkaian bencana alam yang melanda berbagai daerah.

Usulan ini disampaikan langsung oleh politisi Fraksi PKS tersebut kepada Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni saat Rapat Kerja Komisi IV DPR bersama Menteri Kehutanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (4/12).

Slamet berpendapat bahwa persoalan kerusakan ekologi telah berlangsung lama dan tidak bisa dipandang sebagai insiden yang terpisah. Untuk itu, Kemenhut diminta untuk mengambil peran sebagai pelopor dalam gerakan pemulihan moral dan peningkatan kesadaran lingkungan ini.

Baca juga:

Presiden Prabowo Diminta Pertimbangkan Pencopotan Menhut dan Kepala BNPB, Dinilai Bertanggung Jawab dalam Bencana Alam di Sumatra

“Yang pertama terkait dengan taubat. Saya pikir ini menjadi renungan kita semuanya. Kementerian Kehutanan harus memelopori taubatan ekologi. Ini penting untuk menjadikan gerakan taubat ekologi, karena kejadian ini (Banjir, Longsor dan kerusakan hutan) dari dulu terjadi. Jangan menyempitkan kepada itu saja, tetapi ekologi kita memang harus menjalani taubat ekologi,” kata Slamet dalam keterangannya, Jumat (5/12).

Komitmen Moral dan Langkah Nyata Diperlukan

Slamet menekankan bahwa penyelesaian masalah kerusakan hutan tidak cukup hanya melalui regulasi dan kebijakan teknis semata, melainkan juga memerlukan perubahan cara pandang mendasar dan komitmen moral dari seluruh pihak untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Baca juga:

Mandi Taubat, Niat, Tata Cara hingga Waktu Melaksanakan yang Tepat

Oleh karena itu, Slamet berharap komitmen 'taubat ekologi' ini dapat diwujudkan dalam langkah-langkah konkret oleh pemerintah, bersama DPR, masyarakat, dan para pelaku usaha, demi menghentikan praktik-praktik yang merusak hutan dan mempercepat upaya pemulihan ekosistem yang telah rusak.

Ia juga berharap komitmen tersebut dapat melahirkan upaya nyata dalam menghentikan praktik perusakan hutan dan mempercepat pemulihan ekosistem yang rusak.

#Hutan #Kementerian Kehutanan #Menteri Kehutanan #DPR #DPR RI #Bencana Alam #Bencana Nasional #Bantuan Bencana Alam #Bencana Hidrometeorologi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - 58 menit lalu
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Berita Foto
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan) dan Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra memimpin RDPU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Didik Setiawan - 2 jam, 33 menit lalu
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Indonesia
16 Orang Tewas dan 54 Terluka Akibat Gempa di Tibet China
pemerintah telah meningkatkan respons darurat gempa nasional dari Level IV menjadi Level III pada Jumat (23/10).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Oktober 2026
16 Orang Tewas dan 54 Terluka Akibat Gempa di Tibet China
Berita Foto
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade dalam diskusi Dialektika Demokrasi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 22 Oktober 2026
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Indonesia
Pemerintah Transfer Rp 1,2 Triliun ke 7 Provinsi Terdampak Karhutla
Provinsi yang menerima bantua, yakni Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Riau.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Oktober 2026
Pemerintah Transfer Rp 1,2 Triliun ke 7 Provinsi Terdampak Karhutla
Indonesia
Pemerintah Bekukan Izin 6 Perusahaan Terkait Karhutla, Total Lahan Terbakar Mencapai 7.531 Hektare
Pemerintah membekukan izin enam perusahaan terkait karhutla di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Total lahan terbakar mencapai 7.531 hektare.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Oktober 2026
Pemerintah Bekukan Izin 6 Perusahaan Terkait Karhutla, Total Lahan Terbakar Mencapai 7.531 Hektare
Indonesia
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Demo Jakarta 20 Oktober 2026 akan dimulai pukul 10.00 WIB. Ada sejumlah jalan alternatif yang bisa dilalui.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Indonesia
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Penerimaan bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Indonesia
Jaga Hutan Sesuai Perintah Presiden, Kabaharkam Siapkan Polisi Khusus Kehutanan
Kepolisian telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan Polisi Khusus Kehutanan bagi 586 personel
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Oktober 2026
Jaga Hutan Sesuai Perintah Presiden, Kabaharkam Siapkan Polisi Khusus Kehutanan
Bagikan