DPR Sentil KKP Yang Belum  Bikin PNBP Ekspor Benur Tambak ikan dipinggir pantai. (Foto: KKP).

MerahPutih.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diminta patuhi kesepakatan untuk tidak melanjutkan kebijakan ekspor benih lobster sebelum diterbitkan regulasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Per bulan November 2020, saya mengetahui KKP tetap melanjutkan ekspor lobster padahal belum menerbitkan PNPB BBL (Penerimaan Negara Bukan Pajak Benih Bening Lobster). Bagaimana ini? Kita ini adalah mitra kerja, apa yang sudah disepakati bersama, harus dijalankan," kata Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dalam pernyataan di Jakarta, Kamis (21/1).

Baca Juga:

Polemik Ekspor Benur: Dilarang Era Susi, Dibuka Menteri Edhy

KKP harus menerbitkan peraturan PNPB BBL dalam jangka waktu maksimal 60 hari berdasarkan kesepakatan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama yang membahas penyesuaian RKA K/L Tahun 2021 pada 22 September 2020.

Sesuai kesepakatan Raker tersebut, jika peraturan tersebut tidak dijalankan maka Komisi IV DPR RI mendesak KKP untuk menghentikan sementara ekspor benih lobster. Namun pada November 2020 KKP tetap melanjutkan ekspor lobster tanpa menerbitkan peraturan tersebut.

Tidak hanya soal ekspor lobster saja, Sudin turut mempertanyakan komitmen KKP dalam mewujudkan realisasi program kerja sepanjang tahun 2020.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta KKP agar melakukan reformasi birokrasi tahun 2021. Dengan kehadiran Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru seharusnya KKP lebih fokus membenahi infrastruktur internal birokrasi terlebih dahulu, termasuk perihal administratifnya.

"COVID-19 dan perubahan cuaca tidak bisa dijadikan alasan tidak berjalannya program kerja. Cara berpikir KKP dalam membuat program kerja belum komprehensif," kata Dedi.

Tambak udang
Tambak udang. (Foto: Mauritz)

Ia berpendapat, sudah tidak layak setingkat kementerian membuat pengadaan skala kecil, dan seharusnya fokus kepada program yang sifatnya berdampak besar.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan, akan secara total mengerahkan segenap upaya untuk mengembangkan budi daya lobster domestik sambil menjaga keberlangsungan biota laut tersebut.

"Budi daya akan kita kembangkan terus dan menjadi tanggung jawab Ditjen Perikanan Budidaya, khususnya untuk lobster saya akan all out bahwa ini harus dikembangkan di dalam negeri," katanya. (Asp)

Baca Juga:

KKP Hentikan Sementara Penerbitan Surat Ekspor Benur

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pulang Mudik, Penumpang Bus di Tangerang Positif COVID-19
Indonesia
Pulang Mudik, Penumpang Bus di Tangerang Positif COVID-19

Bus tersebut diberhentikan petugas dan dilakukan pemeriksaan swab test antigen. Dari 13 penumpang, dua dinyatakan positif.

PPKM Turun ke Level 3, PTM di Kota Yogyakarta Menunggu Hasil Kajian Epidemiologi
Indonesia
PPKM Turun ke Level 3, PTM di Kota Yogyakarta Menunggu Hasil Kajian Epidemiologi

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi menyatakan, pihaknya masih menunggu kajian tentang potensi penularan virus COVID-19 jika PTM dilakukan.

Kata Hasto Soal Komitmen Cakada PDIP Taat Protokol Corona saat Kampanye
Indonesia
Kata Hasto Soal Komitmen Cakada PDIP Taat Protokol Corona saat Kampanye

PDIP berkomitmen taat protokol kesehatan penyegahan COVID-19 bagi kader dan calon kepala daerah (cakada) yang diusung di tahapan Pilkada 2020.

Jokowi Tegaskan Tol Langit Bukan Cuma Buat Kepentingan Ekonomi
Indonesia
Jokowi Tegaskan Tol Langit Bukan Cuma Buat Kepentingan Ekonomi

Presiden meminta Menkomminfo Johnny G Plate untuk memastikan agar Palapa Ring tidak hanya berhenti sebagai "backbone saja".

BREAKING NEWS: Pesawat Sriwijaya Air Hilang Kontak di Perairan Kepulauan Seribu
Indonesia
DPR Kritik Rencana Kemenperin Soal RSNI untuk Masker Kain
Indonesia
DPR Kritik Rencana Kemenperin Soal RSNI untuk Masker Kain

Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi mengkritik rencana Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang tengah merumuskan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) untuk masker dari kain.

Timses Gibran-Teguh Curiga Ada yang Sengaja Rusak 1.282 Surat Suara
Indonesia
Timses Gibran-Teguh Curiga Ada yang Sengaja Rusak 1.282 Surat Suara

surat suara rusak ini tidak dicoblos sama sekali, tetapi memang sengaja di rusak. Jumlahnya 1.282 surat suara rusak.

Terus Bertambah, Korban Tewas Gempa Sulbar Capai 91 Jiwa
Indonesia
Terus Bertambah, Korban Tewas Gempa Sulbar Capai 91 Jiwa

Potensi bahaya lain yaitu gempa bumi yang dapat terjadi setiap saat

Pandangan Pengamat Soal Debat Kusir Penghapusan Normalisasi Sungai Jakarta
Indonesia
Pandangan Pengamat Soal Debat Kusir Penghapusan Normalisasi Sungai Jakarta

Polemik penghapusan program normalisasi sungai dalam usulan perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) DKI harus disudahi.

3 Petinggi Sunda Empire Diganjar 2 Tahun Bui
Indonesia
3 Petinggi Sunda Empire Diganjar 2 Tahun Bui

Vonis yang dijatuhkan tersebut merupakan setengah dan lebih rendah daripada tuntutan yang disampaikan Jaksa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.