Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - DPR RI melakukan kritik keras sekaligus solusi nyata dalam mengevaluasi kinerja Polri tahun anggaran 2025.
Menurut anggota Komisi III DPR RI, Rikwanto, mustahil menuntut profesionalisme tinggi jika negara masih menutup mata terhadap kesejahteraan personel di lapangan, kesenjangan antara beban tugas yang berat dengan kondisi ekonomi riil para anggota. Menurutnya, kesejahteraan adalah kunci utama untuk menciptakan aparat yang humanis dan berintegritas.
“Bagaimana mungkin kita menuntut kinerja maksimal dan pelayanan yang humanis, jika persoalan dasar kesejahteraan anggota belum sepenuhnya terpenuhi,” tegas legislator dari Fraksi Partai Golkar tersebut dalam Rapat Kerja bersama Kapolri dan jajaran Kapolda se-Indonesia, Senin (26/1),
Baca juga:
Kapolri Sigit Tolak Ditawari Posisi Menteri Mending Jadi Petani
Investasi Moral dan Integritas Personel
Rikwanto menilai, kondisi ekonomi anggota secara langsung memengaruhi kondisi psikologis dan cara mereka bersikap saat melayani masyarakat. Peningkatan kesejahteraan bukan sekadar soal angka di atas kertas, melainkan investasi jangka panjang untuk memperbaiki citra kepolisian di mata publik.
Ia berpendapat bahwa kesejahteraan yang memadai akan memperkuat ketahanan moral anggota agar tidak tergiur melakukan pelanggaran hukum.
"Perhatian pada kesejahteraan anggota adalah investasi jangka panjang. Dampaknya bukan hanya bagi institusi Polri, tetapi juga bagi kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat," jelas dia.
Baca juga:
Kapolri Listyo Ogah Jabat Menteri Kepolisian, Jika Polisi Tidak Lagi Langsung di Bawah Presiden
Kesejahteraan Masuk Skala Prioritas 2026
Komisi III mendesak agar aspek kesejahteraan ini masuk secara resmi dalam penyusunan rencana kerja Polri Tahun Anggaran 2026. Rikwanto memastikan pihaknya akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat agar kebijakan pemerintah dan Polri berjalan seimbang antara tuntutan tugas dan hak personel.
“Kita melihat anggota Polri setiap hari menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Namun di balik itu, masih ada persoalan kesejahteraan yang perlu menjadi perhatian bersama,” pungkas Rikwanto di akhir rapat.
