DPR Selidiki Faktor Salah Ketik di RUU Cilaka yang Dianggap Kontroversial Ketua DPP Partai Gerindra sufmi Dasco Ahmad. (MP/Asropih)

Merahputih.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, draft RUU Cipta Lapangan Kerja yang telah diserahkan pemerintah ke DPR ternyata ada yang salah ketik pada Pasal 170. Pasal itu mengatur beleid bahwa Peraturan Pemerintah (PP) bisa menghapus ketentuan di Undang-Undang (UU).

Draft omnibus law cipta lapangan kerja itu sendiri sebenarnya masih akan dibahas dalam rapat pimpinan DPR, sebelum dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) untuk menentukan apakah pembahasannya dilakukan di komisi, baleg atau pansus.

Baca Juga:

Omnibus Law Bakal Diperkarakan Lantaran Tak Miliki Dasar Hukum

"Nanti baru akan diteliti di situ. Kemudian sudah terjadi kesalahan yang telah diakui salah pengetikan," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2).

Politikus Gerindra ini mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengamati draft RUU tersebut dalam pembahasan di DPR. "Sehingga hal-hal yang menimbulkan kontroversi dan ada pelanggaran, tidak terjadi lagi," katanya.

Ratusan buruh mengikuti aksi unjuk rasa di halaman Gedung Pemerintahan Kota Tangerang, Banten, Rabu (22-1-2020). ANTARA FOTO/Fauzan
Ratusan buruh mengikuti aksi unjuk rasa di halaman Gedung Pemerintahan Kota Tangerang, Banten, Rabu (22-1-2020). ANTARA FOTO/Fauzan

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas juga tak mempermasalahkan kesalahan ketik itu. Dia memastikan kesalahan pengetikan bakal menjadi perhatian pembahasan. "Tentu menjadi atensi bagi teman-teman di DPR kalau pasal itu tidak benar. Jadi enggak ada masalah. Biasa," kata Supratman.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengaku ada kesalahan ketik pada Pasal 170 Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal terkait perubahan undang-undang.

Baca Juga:

Omnibus Law Dianggap Korbankan Buruh Demi Investasi

Pasal 170 berbunyi, 'Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini'. Artinya, Presiden berwenang mengubah undang-undang tanpa melalui DPR.

"Ini mungkin kesalahan. Perundang-undangan maksudnya. Sudah saya jelaskan, perda dicabut dengan peraturan pemerintah," kata Yasonna. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gibran Kampanye Daring, Warga Keluhkan Bantuan UMKM Rp2,4 Juta Tak Kunjung Cair
Indonesia
Gibran Kampanye Daring, Warga Keluhkan Bantuan UMKM Rp2,4 Juta Tak Kunjung Cair

"Saya sudah mengajukan bantuan sosial produktif UMKM Rp2,4 pada dinas terkait di Solo, tetapi bantuan itu tak kunjung cair," ujar warga setempat Anna pada Gibran

Rumah Kontrakan di Matraman Terbakar, Kerugian Capai Rp800 Juta
Indonesia
Rumah Kontrakan di Matraman Terbakar, Kerugian Capai Rp800 Juta

Sebuah rumah kontrakan di Jl. Pisangan Baru III RT.06/10, Matraman, Jakarta Timur, terbakar pada Kamis (25/3) dini hari WIB. Akibatnya, 10 orang tewas terpanggang.

Terjadi Kekerasan Anak di Bawah Umur, Ketua Sahabat Polisi Bandung Lapor ke Polsek
Indonesia
Terjadi Kekerasan Anak di Bawah Umur, Ketua Sahabat Polisi Bandung Lapor ke Polsek

Sebaiknya jangan menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang melawan hukum.

[Hoaks atau Fakta]: IDI Nyatakan Tidak Ada Pandemi COVID-19
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: IDI Nyatakan Tidak Ada Pandemi COVID-19

Worldometers, hingga 23 Maret 2021, Swedia telah mencatatkan jumlah kasus Covid-19 sebanyak 744.272 orang dengan kematian 13.262 orang.

PT KAI Daop 8 Batasi Pemesanan Tiket KA Jarak Jauh hingga 5 Mei 2021
Indonesia
PT KAI Daop 8 Batasi Pemesanan Tiket KA Jarak Jauh hingga 5 Mei 2021

"Untuk pemesanan tiket KA penumpang jarak jauh dibatasi hingga 5 Mei 2021 dan selama tanggal tersebut Daop 8 tak mengoperasikan KA jarak jauhnya. Sementara untuk perjalanan KA lokal, akan dikoordinasikan dengan instansi terkait," kata Luqman

Polisi Ungkap Hasil Rapid Tes 600 Orang di CFD Kemarin
Indonesia
Polisi Ungkap Hasil Rapid Tes 600 Orang di CFD Kemarin

Pemeriksaan rapid test ini sekaligus dalam rangka menyambut HUT Bhayangkara ke 74

Enam Anak Buah Anies Sembuh dari COVID-19, Besok Siap Ngantor Lagi
Indonesia
Enam Anak Buah Anies Sembuh dari COVID-19, Besok Siap Ngantor Lagi

Penghentian aktivitas sementara dan bekerja dari rumah tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur

RS Darurat Wisma Atlet Rawat 1.539 Orang Positif COVID-19
Indonesia
RS Darurat Wisma Atlet Rawat 1.539 Orang Positif COVID-19

Secara keseluruhan, terdapat 1.567 pasien yang menjalani rawat inap di rumah sakit dadakan tersebut

Bupati Karanganyar Bolehkan Warga Salat Id di Masjid dan Lapangan, Begini Reaksi Ganjar
Indonesia
Bupati Karanganyar Bolehkan Warga Salat Id di Masjid dan Lapangan, Begini Reaksi Ganjar

Ganjar Pranowo menyayangkan sikap Bupati Karanganyar Juliyatmono yang memperbolehkan warga menggelar salat Idulfitri berjamaah di luar rumah.

Kawasan Pasar Tanah Abang Mulai Ramai, Polisi Bakal Lakukan Penindakan
Indonesia
Kawasan Pasar Tanah Abang Mulai Ramai, Polisi Bakal Lakukan Penindakan

Warga DKI Jakarta tetap ramai memadati Pasar Tanah Abang seminggu menjelang Lebaran.