Headline
 DPR Segera Bentuk Undang-Undang Pemindahan Ibu Kota M Misbakhun dalam sebuah diskusi di Warung Daun, Jakarta (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Rencana pemindahan ibu kota negara membutuhkan dasar hukum yang disepakati DPR dan pemerintah. Oleh karena DPR kini tengah menyiapkan perangkat legislasi untuk perpindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Jawa.

Hal ini disampaikan anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun. Menurut Misbakhun, pihaknya berpacu dengan waktu untuk segera mengesahkan RUU pemindahan ibu kota sebab naskahnya sudah diselesaikan oleh pemerintah.

Draft RUU pemindahan ibu kota lanjut Misbakhun belum bisa dibocorkan kepada publik sebab untuk mengajukan rancangan undang-undang pemerintah tampaknya sudah memutuskan daerah mana yang akan dipilih menjadi ibu kota Indonesia.

Presiden Jokowi di kawasan Gunung Mas daerah diduga kuat bakal jadi lokasi ibu kota negara
Presiden Jokowi meninjau lokasi di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah sebagai calon lokasi ibu kota negara (Foto: Biro Pers Setpres)

Sejauh ini, masih ada tiga kandidat yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Barat. Hanya belum dipilih oleh Presiden Jokowi.

"Kan tinggal bikin pansus (panitia khusus)-nya karena melibatkan banyak hal," ucapnya di Jakarta, Selasa (13/5).

Misbakhun mengatakan bisa diakali dengan diselipkan ke dalam prolegnas perubahan. Sebab DPR sudah bersepakat, setiap bulan mengevaluasi undang-undang yang masuk dalam prolegnas.

"Kalau pemerintah mempunyai hal yang urgen dan itu perlu dibahas secara politik itu menarik, ya DPR kan tinggal menerima bola lambungnya dari pemerintah," lanjutnya.

Menurutnya, tidak ada yang salah dengan kerja cepat kalau memang sebuah rancangan undang-undang itu berdampak besar pada kehidupan bangsa dan negara. DPR, juga punya catatan dimana sangat cepat untuk mensahkan sebuah undang-undang.

Ibu Kota RI saat ini Jakarta
Suasana Jakarta. Foto: Net

"Karena jangan hanya urusan MD3 (undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD) bisa cepat, terus urusan yang berkepentingan seperti ini enggak cepat. Apalagi kita ingin mengisi sisa akhir masa jabatan 2014-2019 inikan dengan isu-isu yang substansial," jelas politisi Golkat ini.

Misbakhun meyakini pembahasan dan pengesahan payung hukum berupa undang-undang untuk ibu kota baru ini bisa selesai dengan cepat di DPR.

"Saya yakin bisa. saya tadi sudah ngajak Pak Bambang untuk ketemu Ketua DPR (Bambang Soesatyo) membicarakan bagaimana pembahasan legislasinya," kata dia.

Jika ada payung hukum berupa undang-undang, Misbakhun menyebut pemindahan ibu kota ini punya landasan yang semakin kuat. Siapa pun presiden nanti, ia mengatakan pemindahan ibu kota itu tetap harus dilakukan.

"Dalam sisi legislasi juga akan kuat siapa pun presidennya kan punya kewajiban untuk melaksanakan amanat undang-undang ini," ujarnya.

Rencana pemindahan ibu kota di era Jokowi ini sudah dibahas secara internal sejak tiga tahun lalu. Sementara itu, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga sudah mengkaji secara lebih detail dalam 1,5 tahun lalu.(Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jaksa Kasasi Putusan Bebas Eks Juru Ukur BPN, Ini Kata Kuasa Hukum
Indonesia
Jaksa Kasasi Putusan Bebas Eks Juru Ukur BPN, Ini Kata Kuasa Hukum

"Menteri ATR/BPN harus mendorong aparat penegak hukum untuk membongkar siapa ini yang dapat keuntungan dari kasus Abdul Halim ini," tandas Haris.

Libur Idul Adha, KAI Tawarkan Diskon 25 Persen
Indonesia
Libur Idul Adha, KAI Tawarkan Diskon 25 Persen

Promo Big Sale ini berlaku untuk perjalanan KA tanggal 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2020.

200 Perusahaan Disegel Satpol PP DKI, Izin Pencabutannya Urusan Dinas PTSP
Indonesia
200 Perusahaan Disegel Satpol PP DKI, Izin Pencabutannya Urusan Dinas PTSP

10 sektor usaha yang diizinkan beroperasi selama PSBB

Sultan HB X Tegaskan Yogyakarta Belum Lockdown, Tapi Calmdown
Indonesia
Sultan HB X Tegaskan Yogyakarta Belum Lockdown, Tapi Calmdown

Sri Sultan menegaskan dirinya belum memberlakukan lockdown di wilayah Yogyakarta.

Positivity Rate COVID-19 di Jakarta Capai 12,3 Persen
Indonesia
Positivity Rate COVID-19 di Jakarta Capai 12,3 Persen

Untuk rate tes PCR total per 1 juta penduduk sebanyak 70.129. Jumlah orang yang dites PCR sepekan terakhir sebanyak 60.288.

PDIP: Aturan 25 Persen Penonton Anies Merugikan Pengusaha Bioskop
Indonesia
PDIP: Aturan 25 Persen Penonton Anies Merugikan Pengusaha Bioskop

Pengelola bioskop diyakini berpikir dua kali atas keputusan Gubernur Anies Baswedan mengizinkan kembali tempat hiburan itu buka saat masa PSBB transisi.

Polisi Masih Cari Senpi yang Digunakan Anak Buah John Kei
Indonesia
Polisi Masih Cari Senpi yang Digunakan Anak Buah John Kei

Bukan tidak mungkin tiga anak buah John Kei yang hingga kini masih buron ternyata juga punya senpi

[HOAKS atau FAKTA]: Tanpa BPJS RS Citarum Terima Pengobatan Gratis
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Tanpa BPJS RS Citarum Terima Pengobatan Gratis

Beredar pesan berantai di aplikasi WhatsApp tentang di Rumah Sakit (RS) Panti Wilasa Citarum, Semarang, Jawa Tengah yang membuka program pengobatan gratis bagi masyarakat yang sedang sakit.

Di Perayaan Imlek Nasional, Jokowi Pastikan Ketersediaan Vaksin COVID-19
Indonesia
Di Perayaan Imlek Nasional, Jokowi Pastikan Ketersediaan Vaksin COVID-19

"Vaksin yang ada di dunia ini menjadi rebutan 215 negara. Semuanya pengen dapet vaksin," tegas Jokowi.

Batalkan Perpres Miras, Jokowi Disebut Dengarkan Aspirasi Rakyat
Indonesia
Batalkan Perpres Miras, Jokowi Disebut Dengarkan Aspirasi Rakyat

PPP mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi yang membatalkan lampiran III Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10/2021.